JAKARTA, KORANRB.ID – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pihaknya serius mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Usulan itu bukan hanya gertakan.
PDI Perjuangan (PDIP), partai tempat mantan gubernur Jawa Tengah tersebut bernaung, disebutnya akan betul-betul mengawalnya di DPR.
”Kalau saya sebenarnya simpel aja.
BACA JUGA:PDI Perjuangan Pastikan 1 Kursi DPRD Provinsi, Pleno Kabupaten 26 Februari
Angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini,” kata Ganjar seusai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin (23/2).
Pernyataan Ganjar menanggapi tudingan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Jimly menyebut rencana pengajuan hak angket hanya gertakan politik.
Sebelumnya, tiga partai di Koalisi Perubahan pengusung capres nomor urut 1 Anies Baswedan, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, sudah menyatakan siap mengajukan angket.
Hak angket adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:Pemilu 2024, 183 ASN Terbukti Langgar Netralitas
Ganjar menjelaskan, usulan hak angket DPR untuk mengklarifikasi kecurangan Pemilu 2024 didasarkan pada dua alasan.
Pertama, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menjadi sistem tabulasi penghitungan suara ternyata failed atau error.
Bahkan, beredar kabar bahwa server sistem TI KPU berada di Singapura.
”Sementara KPU mengatakan nggak kok di tempat kita,” ujar Ganjar.
BACA JUGA:Tahap 1, 1.727 CJH Bengkulu Lunasi Bipih