KORANRB.ID – Pemerintah berkomiten terus mendukung sektor perkebunan kelapa sawit.
Salah satu dukungan tersebut melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.
Hal itu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produk sawit rakyat.
Di tahun 2023, realisasi program replanting mencapai 53.012 hektare, meningkat 72,35 persen dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 30.759 hektare.
Penyaluran dana replanting di tahun 2023 mencapai Rp1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.
BACA JUGA:Pleno Tingkat Kabupaten di Kepahiang 'Banjir' Protes, Banyak Perbaikan dan Hitung Ulang Mencuat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti beberapa poin krusial.
Salah satunya terkait dengan realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya mencapai 30 persen dari target 180.000 hektare.
Airlangga menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.
“Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi,” kata Airlangga, Selasa 27 Februari 2024.
Oleh karena itu, ia meminta agar Kementan mengkaji Peraturan Menteri Pertanian.
BACA JUGA:Buku Bengkulu Hebat Karya Gubernur Rohidin: Rangkuman Potensi dan Keunikan Provinsi Bengkulu
Sebab kebun rakyat tidak bisa direplanting karena diminta dua hal.
Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam Program Replanting, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp30 juta per hektare.