BENGKULU. KORANRB.ID - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu baru terserap Rp 2,068 Triliun dari total Pagu Rp 10 Triliun yang telah disiapkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Bengkulu.
Dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut terjadi penurunan 37,33 Persen. 2023 lalu serapan anggaran mencapai Rp 3,3 triliun.
Tak hanya itu, jumlah debiturnya juga mengalami penurunan drastis hingga 42,73 persen. Dari tahun sebelumnya sebanyak 54.584 debitur sedangkan tahun ini hanya 31.240 debitur.
BACA JUGA:Keberhasilan Rehabilitasi Narkoba Hanya 60 Persen
Menanggapi hal tersebut Gubernur Bengkulu Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA meminta Bupati dan Walikota untuk ikut melakukan percepatan penyaluran KUR masing-masing daerahnya.
Ia menegaskan faktanya masyarakat di Provinsi Bengkulu banyak sekali yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha ataupun memulai usaha.
"Faktanya masyarakat itu butuh (KUR, red). Banyak sekali yang butuh pinjaman modal dan bank itu punya anggaran cukup besar," tegas Rohidin kemarin (1/11).
BACA JUGA:Gepeng Betah di Kota Curup
Walaupun kebutuhan akan modal usaha ini sangat tinggi, namun penyerapan KUR di Provinsi Bengkulu masih sangat rendah, sedangkan saat ini sudah memasuki akhir tahun.
Bahkan, dari total anggaran Rp 10 triliun yang tersebar diseluruh bank penyalur KUR, baru terserap Rp 2,068 T hingga 30 September lalu.
"Bisa pinjam di Bank, tanpa agunan dengan bunga sangat rendah hanya 6 persen," katanya.
Untuk melakukan percepatan penyaluran KUR, Rohidin meminta OPD teknis kabupaten/kota dapat melakukan pembinaaan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal.
BACA JUGA:Kurang 2 Bulan, DBH Kelapa Sawit Belum Terserap
Sementara, bagi masyarakat yang masih dimintai agunan, Rohidin meminta untuk melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Misalnya di pasar, dikumpulkan pedagang pasar itu. Pinjam bersama-sama dengan bank terdekat. Dari pada pinjam uang dengan rentenir dengan bunga tinggi dan jumlahnya terbatas," ujarnya.