"Kami hanya menjalankan tugas mengantarkan proposal. Soal lain-lainnya, kami tidak tahu.Hasil dari sumbangan perusahaan sudah kami sampaikan kepada panitia,’’ tandasnya.
Wakil ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Mukomuko Weri Tri Kusuma SH, MH mengatakan, tidak ada salahnya jika Pemkab mengajukan permohonan bantuan dana ke perusahaan. Hanya saja untuk bersikap objektif apabila perusahaan menghadapi permasalahan akan susah dilakukan.
“Mereka ini pemangku wilayah, wajar hal tersebut bisa dilakukan. Meskipun dapat dinilai pemkab ini memiliki keinginan tapi tak mampu menyiapkan anggaran,” ujarnya.
Weri menambahkan, seharusnya pemkab dapat mempersiapakan segala sesuatunya secara rinci. Jangan sampai masyarakat khawatir tidak akan memiliki tempat mengadu lagi jika pemerintah tidak bisa bersifat netral nantinya.
“Itu bantuan berupa dana yang masuk dari perusahaan seperti apa pertanggungjawabannya. Kami tentunya berharap pemkab lebih siap lagi ketika memiliki agenda tanpa harus meminta-minta,” tandasnya. (pir)