Sehingga proses pendidikan dapat dilakukan dengan optimal tanpa meninggalkan polemik.
"Harapan kita, mereka yang mengikuti PPPK sesuai dengan formasi dan sekolah tersebut, ditempatkan disitu, biar tidak terjadi polemik,'' pungkas Edwar.
Sementara itum Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), Elya Oktarina yang juga merupakan perwakilan Guru yang sudah lulus PPPK Pengadaan 2023, menuturkan pihaknya mempertanyakan mengenai masalah yang dialami Pemprov sehingga belum adanya pengusulan NIP ini.
BACA JUGA:Pemkab Lebong Perbaiki Sendiri Jalan Provinsi Ambles
"Pengusulan ini bisa kita cek secara online melalui situs Mola BKN makanya tidak bisa disembunyikan. Apakah sudah pengusulan, apakah belum," ucapnya.
Pada pelaksanaan audiensi itu pula, juga sudah terhubung dengan Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos., M.Ap., karena belum adanya pengusulan ini.
Dari hasil konfirmasi tersebut Gunawan mengatakan semua masih dalam proses.
"Tadi sudah disampaikan masih dalam proses.
BACA JUGA:9 Paket Proyek di Bengkulu Selatan Dibiayai DAK Fisik Rp 48 Miliar, Perbaiki Jalan Rusak
Prosesnya dimana, kita belum tahu. Kami berharap DPRD bisa menggiring ini ke Pemprov untuk segera melakukan pengusulan NIP kami yang lulus di tahun 2023 ini," harap Elya.
Menurutnya, di Provinsi lain sudah ada progresnya hanya Pemprov Bengkulu yang masih 0 pengusulan di Sumatera Regional VII.
"Sampai hari ini Bengkulu masih 0, artinya belum ada pengusulan," ucapnya.
Di sisi lain, Elya juga mengeluhkan untuk pengusulan penempatan yang juga belum ada.
BACA JUGA:Sekaligus 3 Bulan, TPP ASN Lebong Dibayar Jelang Lebaran
"Untuk Provinsi Bengkulu juga belum melakukan penempatan sama sekali progresnya.
Ketika saya pulang dari Jakarta saya tanyakan langsung di Disdikbud, dipertegas oleh Disdikbud memang belum mendapat perintah dari BKD," tutup Elya.