Diketahui, berdasarkan Perpres tersebut, pengusahaan ruas Tol Tahap III dan IV akan dilakukan setelah evaluasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan mendapat Pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN).
"Fakta di lapangan, pembangunan rest area tersebut tidak mungkin hanya untuk tol Bengkulu - Taba Penanjung yng hanya 10 menit. Dipastikan, itu akan ada penambahannya," kata Rohidin.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si, meyakini bahwa kelanjutan jalan tol merupakan solusi efektif dalam mempercepat penanganan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Untuk itu, Pemprov terus berupaya mengusulkan dan mendorong progres pembangunan tol ini sebagai langkah krusial untuk mendukung efisiensi biaya dan meningkatkan konektivitas di daerah tersebut.
"Jika tol selesai pembangunannya, maka akan memangkas biaya yang sangat besar untuk pembuatan jalan di liku 9," tutur Tejo.
Pembangunan Tol tersebut menurutnya bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat berlipat.
Dengan begitu diharapkan, tidak hanya terjadi efisiensi dalam perbaikan jalan Liku 9, tetapi juga terbuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas.
"Kita sangat mendorong ini terjadi," ujarnya.
Pihak berwenang di Provinsi Bengkulu terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama pemerintah pusat, untuk memastikan dukungan maksimal dalam merealisasikan proyek ini.
Selain mengurangi biaya pembuatan jalan di Liku 9, kelanjutan jalan tol juga dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing wilayah ini dalam sektor ekonomi dan pariwisata.
"Kita tetap koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kelanjutan jalan tol, karena jalan tol ini bukan hanya sebagai jalan alternatif untuk menuju kabupaten Kepahiang tapi juga terbuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi lokal," demikian Tejo. (**)