PH Mantan Ketua DPRD Kepahiang Sebut Rumah Dibeli Tahun 2015, Bantah Pinjam Uang Terkait Pilkada

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 08 Sep 2025 - 22:43

Eks Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan saat ditetapkan sebagai Tsk dan ditahan jaksa dalam dugaan perkara Tipikor Setwan Kepahiang--Heru/RB

KORANRB.ID - Tim Penasehat Hukum (PH) dari tersangka dugaan Tipikor pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang, Windra Purnawan, Redo Frengki angkat bicara terkait aset yang disita jaksa.

Menurutnya aset rumah yang disita jaksa sudah dimiliki sejak Maret 2015.

Aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang itu dimiliki, sebelum kliennya menjabat sebagai Ketua DPRD Kepahiang periode 2019-2024.

Menurutnya pula, berdasarkan penjelasan kliennya berasal dari dokumen hukum berupa surat jual beli yang diketahui oleh Kades dan ditandatangani oleh para saksi, tanah dan bangunan yang berada di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kebupaten Kepahiang tersebut sudah dimiliki klien mereka sejak Maret 2015.

"Ini informasi yang harus diluruskan dan berkembang agar dapat dipahami oleh masyarakat. Bahwa aset itu telah diperoleh klien kami sejak bulan Maret 2015," kata Redo.

Ini lanjutnya, menunjukkan bahwa aset dimaksud diperoleh jauh sebelum menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang 2019 - 2024.

Berkaitan dengan sertifikat rumah yang sebelumnya disebut-sebut berada di tangan penyelenggara Pemilu, ikut ditepisnya.

Versinya, pada akhir tahun 2024 sekitar bulan September karena adanya kebutuhan, maka kliennya meminjam sejumlah dana ke temannya di Kota Bengkulu dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan tersebut.

Karena ini pula, ada kewajiban bagi kliennya untuk melakukan pembayaran, setelah beberapa kali melakukan pembayaran pinjaman, dan sudah jatuh tempo.

"Klien kami berniat menyelesaikan, maka pada bulan Januari 2025 melakukan pinjaman kepada teman klien kami di Kota Bengkulu untuk melunasi pinjaman sebelumnya, dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan tersebut. Artinya dalam konteks ini, perlu dijelaskan bahwa persoalan klien kami dengan pihak peminjam pertama dan kedua murni pinjam meminjam yang merupakan ranah keperdataan, tidak seperti isu yang berkembang di luar selama ini apa lagi terkait persoalan Pilkada,” klaim Redo.

ph mantan ketua dprd kepahiang sebut rumah dibeli tahun 2015, bantah pinjam uang terkait pilkada                             koranrb.id - tim penasehat hukum (ph) dari tersangka dugaan tipikor pengelolaan keuangan di sekretariat dprd (setwan) kepahiang, windra purnawan, redo frengki angkat bicara terkait aset yang disita jaksa.
menurutnya aset rumah yang  disita jaksa sudah dimiliki sejak maret 2015. 
aset berupa tanah dan bangunan yang berada di desa permu kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang itu dimiliki, sebelum kliennya menjabat sebagai ketua dprd kepahiang periode 2019-2024.
menurutnya pula, berdasarkan penjelasan kliennya berasal dari dokumen hukum berupa surat jual beli yang diketahui oleh kades dan ditandatangani oleh para saksi, tanah dan bangunan yang berada di desa permu kecamatan kepahiang kebupaten kepahiang tersebut sudah dimiliki klien mereka sejak maret 2015.
baca juga:new honda adv160 semakin gagah dan canggih
baca juga:18 tahun pt raa beroperasi tanpa hgu, warga geruduk kantor dprd bengkulu tengah 
"ini informasi yang harus diluruskan dan berkembang agar dapat dipahami oleh masyarakat. bahwa aset itu telah diperoleh klien kami sejak bulan maret 2015," kata redo.
ini lanjutnya, menunjukkan bahwa aset dimaksud diperoleh jauh sebelum menjadi ketua dprd kabupaten kepahiang 2019 - 2024.
berkaitan dengan sertifikat rumah yang sebelumnya disebut-sebut berada di tangan penyelenggara pemilu, ikut ditepisnya.
versinya, pada akhir tahun 2024 sekitar bulan september karena adanya kebutuhan, maka kliennya meminjam sejumlah dana ke temannya di kota bengkulu dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan tersebut.
baca juga:bappebti tetapkan peringkat pialang berjangka triwulan ii
baca juga:angin kencang dan gelombang 3 meter ancam nelayan mukomuko
karena ini pula, ada kewajiban bagi kliennya untuk melakukan pembayaran, setelah beberapa kali melakukan pembayaran pinjaman, dan sudah jatuh tempo. 
"klien kami berniat menyelesaikan, maka pada bulan januari 2025 melakukan pinjaman kepada teman klien kami di kota bengkulu untuk melunasi pinjaman sebelumnya, dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan tersebut. artinya dalam konteks ini, perlu dijelaskan bahwa persoalan klien kami dengan pihak peminjam pertama dan kedua murni pinjam meminjam yang merupakan ranah keperdataan, tidak seperti isu yang berkembang di luar selama ini apa lagi terkait persoalan pilkada,” klaim redo.
berkaitan dengan aset tersebut, mengacu hukum acara pidana dalam proses penanganan suatu perkara termasuk tindak pidana korupsi, menurutnya jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum antara lain penggeledahan ataupun penyitaan.
“dari hasil penggeledahan di rumah klien kami ada beberapa dokumen atau barang yang disita,” katanya.
dalam penanganan perkara, diakui pula kliennya bersikap kooperatif. “setelah ditetapkan sebagai tersangka, terhadap klien kami sudah dilakukan upaya penggeledahan dan penyitaan. ada beberapa aset yang telah disita baik yang bergerak maupun tidak bergerak. hal ini dibuktikan dengan tanda terima benda sitaan pada bulan agustus lalu. terhadap dokumen aset yang disita, dengan itikad baik diserahkan langsung oleh pihak klien (istri windra,red) kepada penyidik kejaksaan negeri kepahiang. termasuk sertifikat terkait bangunan tersebut,” pungkas redo.
baca juga:151 koperasi desa di mukomuko dimonitor, fokus pada pupuk, gas dan waserda 
baca juga:kolaborasi industri alkes guna perkuat inovasi dan daya saing
untuk diketahui, dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 10 tersangka.  yakni, eks ketua dprd kepahiang , windra purnawan, eks wakil ketua i dprd kepahiang, andrian defandra (terpilih lagi sebagai anggota dprd kepahiang 2024-2025).
lalu, 5 orang eks anggota dprd kepahiang, maryatun, nanto husni, joko triono, rm johanda dan budi hartono. serta, 3 orang asn terdiri dari eks sekretaris dprd kepahiang roland yudishtira, eks bendahara yusrinaldi dan didi rinaldi. 
sementara itu, nilai sejumlah aset yang telah berhasil diamankan disita penyidik kejari kepahiang dari 10 tersangka dugaan tipikor pengelolaan keuangan sekrestariat dprd (setwan) kepahiang, ditaksir tak akan mampu menutupi nilai kerugian negara (kn) yang telah ditetapkan. 
bagaimana tidak, nilai kn dalam perkara ini membengkak menjadi rp37 miliar seiring telah keluarnya hasil audit badan pengawas keuangan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu. nilai kn tersebut naik signifikan dari hasil audit bpk ri sebelumnya sebesar rp11,4 miliar, ataupun hasil penghitungan sementara penyidik, sebesar rp12 miliar. 
sebagai perbandingan, penyidik baru mengamankan uang tunai sebesar rp4.852.7.67.051 sebagai uang titipan. serta, tuntutan ganti rugi (tgr) sebesar rp8 miliar dan sudah dikembalikan dan berada di kas daerah. artinya, total uang tipikor yang sudah berhasil dikembalikan dalam perkara ini sekitar rp12,85 miliar. 
baca juga:kolaborasi industri alkes guna perkuat inovasi dan daya saing
baca juga: dilantik, pesan bupati lebong azhari untuk pj sekda syarifudin 
adapun aset yang berhasil diamankan seperti  16 bidang aset lahan milik para tersangka sudah dilakukan pemblokiran untuk dapat dilakukan penyitaan, 5 aset bergerak berupa kendaraan roda 2 dan roda 4. lalu, 14 barang bukti bernilai tinggi seperti, tas branded, jam tangan rolex, ikat pinggang dan kacamata.
terkait berapa nilai aset tersebut, sejauh ini belum ada penghitungan resmi dari kejari kepahiang. kasi intel kejari kabupaten kepahiang nanda hardika, sh, mh menyampaikan proses penghitungan masih dalam proses.
penyidik masih melakukan penelusuran aset, lantaran nilai kn yang masih diburu masih terbilang besar.  "nanti, akan ada hasilnya. semua sedang berproses," singkat nanda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan