Tidak Lakukan Pemutihan, 5 Perusahaan Sawit Diaporkan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 24 Oct 2025 - 00:01

Perambahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit banyak terjadi di Bengkulu --Re

“Untuk itu, penertiban kawasan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu sudah semestinya dilakukan dengan tepat dan baik, sehingga dapat mengembalikan hutan sesuai dengan ketentuannya, sebab yang berhak mencabut status kawasan hutan ialah Menteri Kehutan atas izin DPR,” paparnya.

Berbagai dorongan terhadap sanksi yang seharusnya didapakan oleh sejumlah perusahaan tersebut terus dilayangkan dari berbagai pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Pakar Hukum Lingkungan, pemerhati lingkungan dan unsur lainnya.

Seperti dikatakan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE yang meminta agar APH menindak tegas.

“Sudah berapa banyak hutan yang saat ini sudah kembali kepada fungsinya atas berbagai lahan yang digunakan tanpa adanya perizinan,” ujarnya.

Ia juga meminta DLHK Provinsi Bengkulu memberikan surat teguran dan surat peringatan tegas terhadap sejumlah perusaahaan itu.

“Kalau memang tidak digubris silakan melakukan tindakan tegas, seperti melakukan penutupan perusahaan itu,” pungkasnya.

Dorongan terhadap APH tersebut merupakan hal yang sangat tepat dilakukan sebab sebelumnya,

Selain melakukan perambahan hutan secara ilegal, 5 perusahaan sawit tersebut juga tidak penuhi peringatan DLHK Provinsi Bengkulu.

Disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan KSDAE DLH Provinsi Bengkulu, Samsul Hidayat, S. Hut, MM menegaskan bahwa telah mengeluarkan surat peringatan kepada sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan di Provinsi Bengkulu.

“Untuk tindak lanjutnya, kita sudah beberapa kali melakukan pemanggilan dengan membuatkan surat secara peringatan kepada seluruh perusahaan yang indikasinya berada di kawasan hutan,” jelasnya.

Ia menyampaikan, surat peringatan tersebut berisi pemanggilan untuk pemenuhan adimistrasi sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat 3.

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 pasal 50 ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” paparnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan pemanggilan itu juga berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 pasal 83 ayat 4, bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud di pidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp5 miliar hingga Rp15 miliar.

“Itu yang sudah kita ingatkan mereka untuk tidak melanggar undang – undang tersebut,” singkatnya.

Tidak hanya sekadar peringatan, Samsul juga menyebutkan dalam surat resmi itu ia meminta agar sejumlah perusahaan menyerahkan SHP alias Shapefile, yang merincikan keterangan izin lokasi, SHP IUP, dan atau SHP HGU.

tidak lakukan pemutihan, 5 perusahaan sawit diaporkan                            koranr.id - wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) bengkulu segera laporankan 5 perusahaan sawit yang tidak melengkapi kepatuhan persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh).
direktur walhi bengkulu, dodi faisal menyebutkan sampai saat ini aparat penegak hukum (aph) maupun satgas pkh belum memberikan tindakan nyata terhadap sejumlah perusahaan yang belum melakukan pemutihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“saat ini kami melakukan investigasi lebih mendalam terkait sejumlah perusahaan itu, nanti bersama njo lainnya kami akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib untuk segera ditindaklanjuti,” terang dodi.
untuk diketahui, sejumlah persuhaan tersebut, yakni pt daria dharma pratama, pt pd pati, pt persada sawit mas, pt laras prima sakti, pt jatropha solution yang secara jelas melakukan perambahan hutan tanpa mengantongi ppkh.
baca juga:membaca pendidikan inklusif dalam kebijakan spmb 2025
baca juga:pro-kontra pergantian ketua dewan provinsi bengkulu 
ia menyebutkan bahwa seharusnya aph dan satgas pkh semestinya sudah menindaklanjuti hal tersebut tanpa adanya dorongan apapun, sebab hal tersebut dilakukan untuk menegakan peraturan yang tercantum dalam cipta kerja dan peraturan presiden nomor 5 tahun 2025.
“seharusnya tanpa adanya dorongan apapun aph sudah memberikan tindakan tegas,” terangnya.
atas tidak adanya tindakan yang diberikan untuk sejumlah perusahaan tersebut, dodi menegaskan laporan dari hasil investigasi yang dilakukan wahli bengkulu menjadi dasar yang kuat untuk memberikan tindakan tegas.
sementara itu, direktur genesis bengkulu, egi ade saputra yang menyoroti hingga saat ini 5 perusahaan sawit di provinsi bengkulu yang belum mendapatkan tindakan tegas atas tidak adanya kejelasan administrasi berupa ppkh.
baca juga: 150 pppk tahap ii dilantik, bupati minta jaga integritas
baca juga:proyek irigasi lubuk pinang mukomuko dikeluhkan, camat: kami tak pernah diberi tahu
“mereka secara jelas, tidak mematuhui apa yang telah diwajibkan kepada mereka, dan ini waktu yang berajalan ini cukup panjang, sehingga layak untuk mendapatkan sanksi tegas,” terangnya.
namun sayangnya, hingga saat ini, sejumlah perusahaan sawit di provinsi bengkulu yang secara jelas melakukan perambahan hutan secara ilegal dengan tidak mengantongi mengantongi ppkh masih dapat beroperasi seperti biasa tanpa adanya tindakan dari satuan tugas pkh ataupun aph.
ia menilai seharusnya dalam hal ini sinegritas antara pemda, satgas pkh dan aph berjalan lurus menegakan undang – undang yang berlaku sebagaimana disampaikan dalam undang – undang cipta kerja.
“asusmsi kami adanya keterhubungan untuk membiarkan ini terjadi, tidak mungkin mereka tidak tahu,” paparnya.
ia menyoroti pengawasan yang dilakukan oleh dlhk provinsi bengkulu yang hanya melakukan pemanggilan saja terhadap perusahaan tanpa adanya tindaklanjut.
ia menyebutkan  perusahaan tersebut sudah sepantasnya mendapatkan sanksi berupa administrasi hingga pidana, sebab dengan tidak adanya ppkh merupakan hal yang ilegal dilakukan. sesuai dengan peran fungsinya, satgas pkh berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. 
“satgas ini dibentuk untuk mengembalikan penguasaan lahan hutan yang tidak sesuai aturan, terutama terkait penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan,” jelasnya. 
lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi melakukan kerusakan kawasan hutan disebutkan dalam uu no.41 tahun 1999, uu no.32 tahun 2009, uu no.18 tahun 2013, kuhp dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, pp no 24 tahun 2021, pp no 22 tahun 2021 dan permen lhk no.8 tahun 2021.  “sekarang kita lihat apakah pemerintah kita berani menegakan hukum tersebut terhadap para korporasi tersebut,” jelas egi.
dalam hal ketentuan, pakar hukum lingkungan universitas bengkulu (unib) dr. edra satmaidi sh, mh menilai bahwa sejumlah perusahaan itu tidak patuhi dan tunduk terhadap undang – undang cipta kerja. 
“ini uu, jadi ya seharusnya diikuti dan dipatuhi, kalau tidak ya hukuman administrasi dan pidana sudah jelas,” papar edra.
edra menjelaskan aktivitas perkebunan di kawasan hutan merupakan tindakan yang sangat dilarang, sebab perkebunan ini sendiri menanami 1 jenis tumbuhan saja alias monokultur. sedangkan hutan sendiri terdiri dari berbagai jenis tumbuhan atau disebut polikultur.
“hutan itu polikultur, berbagai kekayaan hayati didalamnya, ya jelas tidak boleh,” terangnya.
ia menyampaikan negara secara jelas mengatur hal tersebut, seperti sebelumnya telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah.
“pp ini sebelum adanya cipta kerja, dan peraturan presiden nomor 5 tahun 2025. memberikan pemahaman kepada perusahaan atau perorangan yang melakukan aktivitas didalam kawasan hutan, namun setelah adanya cipta kerja tentu ini perbuatan yang dilarang,” paparnya.
untuk itu, ia menegaskan sejumlah perusahaan tersebut tunduk dan patut terhadap aturan yang berlaku, serta mengembalikan fungsi hutan sesuai peruntukannya sesuai dengan uu cipta kerja.
“untuk itu tidak ada toleransi, karena itu ilegal, tercantum dalam berbagai peraturan seperti uu 18 tahun 2013 dan kemudian cipta kerja,” terang edra.
lebih jauh, ia menyampaikan bahwa saat ini presiden ri prabowo subianto telah membentuk satgas pkh yang memiliki wewenang akan hal itu.
“untuk itu, penertiban kawasan hutan yang ada di provinsi bengkulu sudah semestinya dilakukan dengan tepat dan baik, sehingga dapat mengembalikan hutan sesuai dengan ketentuannya, sebab yang berhak mencabut status kawasan hutan ialah menteri kehutan atas izin dpr,” paparnya.
berbagai dorongan terhadap sanksi yang seharusnya didapakan oleh sejumlah perusahaan tersebut terus dilayangkan dari berbagai pihak, seperti dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, pakar hukum lingkungan, pemerhati lingkungan dan unsur lainnya.
seperti dikatakan wakil ketua i dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain, se yang meminta agar aph menindak tegas. 
“sudah berapa banyak hutan yang saat ini sudah kembali kepada fungsinya atas berbagai lahan yang digunakan tanpa adanya perizinan,” ujarnya.
ia juga meminta dlhk provinsi bengkulu memberikan surat teguran dan surat peringatan tegas terhadap sejumlah perusaahaan itu.
 “kalau memang tidak digubris silakan melakukan tindakan tegas, seperti melakukan penutupan perusahaan itu,” pungkasnya.
dorongan terhadap aph tersebut merupakan hal yang sangat tepat dilakukan sebab sebelumnya, 
selain melakukan perambahan hutan secara ilegal, 5 perusahaan sawit tersebut juga tidak penuhi peringatan dlhk provinsi bengkulu.
disampaikan kepala bidang (kabid) perencanaan, pemanfaatan hutan dan ksdae dlh provinsi bengkulu, samsul hidayat, s. hut, mm menegaskan bahwa telah mengeluarkan surat peringatan kepada sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan di provinsi bengkulu.
“untuk tindak lanjutnya, kita sudah beberapa kali melakukan pemanggilan dengan membuatkan surat secara peringatan kepada seluruh perusahaan yang indikasinya berada di kawasan hutan,” jelasnya.
ia menyampaikan, surat peringatan tersebut berisi pemanggilan untuk pemenuhan adimistrasi sesuai dengan undang undang nomor 41 tahun 1999 pasal 78 ayat 3.
“barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 pasal 50 ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak rp5 miliar,” paparnya.
tidak hanya itu, ia juga menyebutkan pemanggilan itu juga berdasarkan uu nomor 18 tahun 2013 pasal 83 ayat 4, bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud di pidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit rp5 miliar hingga rp15 miliar.
“itu yang sudah kita ingatkan mereka untuk tidak melanggar undang – undang tersebut,” singkatnya.
tidak hanya sekadar peringatan, samsul juga menyebutkan dalam surat resmi itu ia meminta agar sejumlah perusahaan menyerahkan shp alias shapefile, yang merincikan keterangan izin lokasi, shp iup, dan atau shp hgu.
“kita minta mereka menyerahkannya kepada kami, terkhusunya perusahaan-perusahaan yang terindikasi dalam kawasan hutan,” paparnya.
samsul menyebutkan surat peringatan tersebut tidak hanya 1 kali saja, namun sudah beberapa kali dikeluarkan diantaranya tertanggal 1 juli 2022, kemudian 28 juni 2024 dan terbaru 1 juli 2025 kemarin.
namun hingga saat ini, tidak satupun dari sejumlah perusahaan tersebut mengindahkan alias menuruti apa yang dimaksudkan dalam surat peringatan tersebut. “mereka hanya menyampaikan secara lisan saja, kita minta menyerahkan secara tertulis kepada kami, hingga saat ini itu belum ada,” paparnya.
berbeda dengan 8 perusahaan lain, diketahui telah mengajukan pengampunan sesuai dengan uu cipta kerja. yakni pt. agro nusa rafflesia, pt. sandabi indah lestari, pt. agri andalas bengkulu, pt. alno agro utama, pt. mitra puding mas, pt. mukomuko agro sejahtera, pt. surya andalan primatama, dan pt aqgra persada.
samsul menerangkan bahwa bagi sejumlah perusahaan yang memenuhi kriteria pasal 10a yaitu, sudah memiliki perizinan di luar bidang kehutanan, seperti izin lokasi, izin usaha perkebunan atau sudah memiliki hgu 2 tahun sebelum  uu cipta kerja disahkan.
“2 atau 3 tahun setelah uu cipta kerja di sahkan, itu wajib sejumlah perusahaan melaporkan dan masuk kedalam kriteria pasal 10a,” paparnya.
sementara untuk pasal 10b. ia menyebutkan untuk kriteria perusahaan yang sama sekali tidak melaporkan administari perizinannya, ataupun tidak mengantongi perizinan sama sekali.
“sanksi administratifnya pasal 10a dan 10b itu berbeda, kalau 10a dendanya hanya rp5 miliar maka untuk pasal 10b itu 5 kali lipat lebih besar,” paparnya.
untuk diketahui, satgas pkh provinsi bengkulu diharapkan mampu mengusut penggarapan hutan ilegal tersebut, seperti kejati bengkulu dengan tegas mengusut tuntas praktik korupsi pertambangan.
dorongan atas pengusutan 5 perkebunan tersebut kembali digaungkan oleh wahana muda indonesia (wmi) bengkulu. ketua pimpinan wilayah wmi bengkulu, adi mutra berharap setelah mengusut kasus korupsi pertambangan yang menyeret 11 tersangka, diharapkan aparat penegak hukum melakukan pengusutan terhadap perkebunan ilegal. 
"habis kasus tambang, diharapkan mengusut 5 perusahaan perkebunan tersebut. sehingga ada ada kepastian hukum. kalau melanggar harus dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata adi mutra. 
sementara 8 perusahaan yang telah mengajukan keterlanjuran berdasarkan uu cipta kerja juga harus diberikan kepastian dalam hal pengelolaan perkebunan kepala sawit. namun perusahaan tersebut harus melakukan pembayaran atas pendapatan negara bukan pajak (pnbp) sesuai hasil perhitungan. 
 
"sehingga tidak terus menimbulkan polemik terus menerus," kata adi. 
seperti pt jatropha solutions berdiri di kabupaten bengkulu selatan. hasil penelusuran rb, perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin hak guna usaha (hgu). pt jatropha solutions berdiri di kabupaten bengkulu selatan tahun 2010 lalu. saat itu perusahaan ini belum bergerak di perkebunan kelapa sawit. namun saat ini pt jatropha solutions sepenuhnya ditanami kelapa sawit.
usut punya usut pt jatropha solutions ternyata ilegal. sebab perusahaan ini tidak lagi memiliki izin hgu. namun perusahaan dengan luas 1.040 hektare tetap beroperasi di kecamatan pino raya.
tidak hanya itu, pt jatropha solutions juga berkonflik dengan masyarakat dan pt sinar windu kencana (swk).
 
saat ini pt jatropha solutions sedang ditangani oleh dprd bengkulu selatan bahkan melalui tim panitia khusus (pansus).
ketua tim pansus dprd bengkulu selatan iin setiawan mengatakan persoalan pt jatropha solutions bermula dari laporan masyarakat petani. masyarakat mempersoalkan izin pt jatropha solutions. ditambah lagi perusahaan kerap berkonflik soal lahan dengan masyarakat setempat. oleh sebab itu untuk menuntaskan persoalan tersebut dprd bengkulu selatan memutuskan membuat tim pansus.
"memang perusahaan tersebut bermasalah, saat ini sedang ditangani oleh kami tim pansus," kata iin.
sejauh ini masih kata iin beberapa fakta temuan tim dilapangan menyebutkan bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran oleh pt jatropha solutions. salah satunya di daerah aliran sungai (das). perusahaan tersebut melakukan penanaman kelapa sawit di tepi sungai air pino. padahal daa aturan tidak boleh ada aktifitas kelapa sawit di sepanjang daerah aliran sungai.
 
"untuk saat ini penanganan perusahaan ini masih kami lakukan bersama pemkab bengkulu selatan," ujar iin.
beberapa pihak terkait yang terlibat dalam penanganan pt jatropha solutions dinas pupr, dpmptsp, dlhk, dinas pertanian hingga kantor atr bpn manna.
namun sampai saat ini pihak pt jatropha solutions enggan memberikan keterangan terkait persoalan yang sedang dihadapi tersebut. bahkan beberapa kali mengikuti hearing di dprd bengkulu selatan.
sebelumnya kepala bidang (kabid) perencanaan, pemanfaatan hutan dan ksdae dinas lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) provinsi bengkulu, samsul hidayat, s. hut, mm mengatakan berdasarkan data dan informasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri ada 8 perusahaan sawit di bengkulu telah mengajukan pengampunan sesuai dengan uu cipta kerja. 
“kami sudah meminta mereka melaporkan progresnya. sebagaimana tindak lanjut dari pp 24 uu cipta kerja,” kata samsul.
ia menjelaskan, setelah perusahaan dinyatakan lengkap administrasi melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. maka tim pengawasan dan pengendalian (wasdal) satuan pelaksana (satlak) akan turun ke lapangan untuk mengecek kelengkapan perusahaan dan menghitung kerugian negara, seperti pendapatan negara bukan pajak (pnbp) yang harus dibayar.
lanjut samsul, perusahaan tersebut akan ditetapkan terlebih dahulu apakah terkena pasal 110 a atau 110 b. jika pasal 110 a artinya perusahaan sudah memiliki perizinan di luar kehutanan, seperti izin lokasi, iup hingga hgu. salah satunya pt sandabi indah lestari berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor: sk 1217/menlhk/setjen/kum/1/12/2021. 
 
 
untuk 5 perusahaan sawit yang belum mengajukan proses pengajuan pengampunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak lagi dapat dilakukan, sebab saat ini telah ditutupnya proses pengampunan sesuai dengan uu cipta kerja. 
“kalau 5 perusahaan ini tidak masuk dalam pasal 110 a dan 110 b uu cipta kerja. maka langsung proses pidana,” demikiannya. 
untuk diketahui dari penelusuran rb, aturan tersebut berdasarkan pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, diantara pasal 110 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 110a dan pasal 110b 
pada bagian pasal 110a berbunyi, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang - undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 november 2023.
kedua, dalam hal setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administratif  berupa; pembayaran denda administratif; dan/ atau pencabutan perizinan berusaha.
ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.
sementara untuk pasal 110 b berbunyi, setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 november 2020 dikenai sanksi administratif, berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif; dan/atau paksaan pemerintah.
kedua, dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan