2026, DPRD Minta Semua Perusahaan di Kaur Patuh Bayar CSR

BINTUHAN, KORANRB.ID - Di tahun 2026 yang akan datang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur meminta agar seluruh perusahaan aktif yang berkewajiban membayar dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih patuh. 

Pasalnya, di tahun 2025 ini dari 25 tambak udang, lima tambak bebatuan, empat perusahaan sawit dan satu perusahaan listrik tenaga mikrohidro yang masih aktif, belum ada satupun yang melaporkan soal pemenuhan pembayaran dana CSR.

Baru Bank Bengkulu yang menyelesaikan pembayaran CSR tersebut. 

Ketua Komisi III DPRD Kaur, Rahmadi Agustin, S.IP., menyampaikan, di tahun 2026 yang akan datang seluruh perusahaan yang wajib membayarkan pajak harus didata ulang dan dipanggil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui OPD yang menaungi. 

BACA JUGA:Benang Kusut TPPO Seluma Mulai Terurai, 1 Orang Berhasil Diamankan Polisi di Bandung

"Tahun 2026 tidak ada lagi dalih perusahaan tidak membayarkan CSR, itu wajib sudah ada undang-undang yang mengatur," kata Rahmadi. 

Disampaikannya, seluruh perusahaan tambak udang masuk ke dalam pengawasan DRPD Kaur Komisi III. 

Tidak dilakukan kewajiban perusahaan membayar CSR tentu menimbulkan pertanyaan yang besar.

Apalagi dari keterangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), semenjak tahun 2024 ini izin tambak udang langsung diurus di kementerian.

BACA JUGA:Dari Mataraman hingga Tengger! Berikut 4 Budaya Jawa Timur

Hal inilah yang kemungkinan besar membuat pihak perusahaan enggan membayarkan CSR lagi. 

"Ini harus jadi perhatian penting, jangan sampai perusahaan yang berdiri di tanah kita tidak memberikan dampak apapun untuk daerah.

Jangan sampai cuma dapat limbahnya saja," tegas Rahmadi. 

Ditambahkannya, peran para investor sangat besar dalam membantu pemerintah untuk melakukan pembinaan maupun peningkatan ekonomi warga.