16 PBH Bengkulu Siap Beri Layanan Hukum Gratis bagi Warga Miskin, Ini Daftar hingga Alamat Lengkapnya

Reporter: Oki Ibriansyah AE |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 18 Oct 2025 - 16:02

LAYAN: Tampak depan Pelayanan yang ada di Kanwil Kemenkum Bengkulu. OKI IBRIANSYAH/RB--

Panwasda Bankum Bengkulu juga memastikan akan terus mengawasi kinerja PBH agar penyaluran bantuan hukum tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada masyarakat miskin.

“Kami tidak hanya memverifikasi, tapi juga mengawasi pelaksanaan di lapangan agar layanan ini berjalan profesional dan transparan,” kata Pajar.

Ia juga mengimbau pemerintah daerah serta perangkat kelurahan dan desa aktif menyosialisasikan program ini.

“Jangan sampai warga miskin tidak tahu ada layanan gratis yang disiapkan negara untuk mereka. Informasi harus sampai ke tingkat bawah,” pungkasnya.

GRAFIS PBH YANG TERDAFTAR DI KANWIL KEMENKUM BENGKULU:

1. Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Aisyiyah

• Alamat: Jalan Bali Kompel UMB RT 08 RW 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

• Nama Direktur/Keuta : Riri Tri Mayasari, SH, MH

2. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan

• Alamat: Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

• Nama Direktur/Ketua : Syufrial, SH

3. Perkumpulan LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Curup

• Alamat : Jalan Santoso No. 90 RT 03 RW 03 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

16 pbh bengkulu siap beri layanan hukum gratis bagi warga miskin, ini daftar hingga alamat lengkapnya                            koranrb.id — sebanyak 16 lembaga pemberi bantuan hukum (pbh) terverifikasi oleh kantor wilayah kementerian hukum (kemenkum) provinsi bengkulu siap memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin. 
program ini menjadi bagian dari upaya negara menghadirkan keadilan tanpa biaya bagi warga tidak mampu di seluruh kabupaten/kota bengkulu.
ketua panitia pengawas daerah bantuan hukum (panwasda bankum) kemenkum bengkulu, pajar elmi, sh, mh, menyebutkan, kehadiran pbh tersebut merupakan peluang penting bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan hukum secara gratis.
“masih banyak warga yang takut atau enggan mencari keadilan karena terkendala biaya hukum. padahal, negara sudah menyiapkan 16 pbh yang siap memberikan pendampingan hukum gratis asalkan memenuhi syarat administratif,” ujar pajar, kamis, 16 oktober 2025.
baca juga:ratusan kader tpa bengkulu dapat pembekalan pengasuhan 1.000 hpk
baca juga:hukuman mantan 2 pejabat btn bengkulu dinaikkan, jaksa ajukan kasasi 
untuk mendapatkan layanan ini, masyarakat hanya perlu membawa surat keterangan tidak mampu (sktm) dari kelurahan atau desa. bentuk bantuan hukum yang diberikan meliputi konsultasi, pendampingan perkara di pengadilan, mediasi, hingga advokasi untuk kasus pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
namun, dari total 16 pbh yang telah lolos verifikasi tahun ini, kabupaten lebong dan kabupaten seluma belum memiliki lembaga bantuan hukum aktif. 
hal itu disebabkan belum ada lembaga di dua daerah tersebut yang memenuhi persyaratan administrasi verifikasi.
“kemenkumham bengkulu berharap lembaga-lembaga di dua kabupaten itu bisa melengkapi persyaratan agar lolos verifikasi.
baca juga:hukuman mantan 2 pejabat btn bengkulu dinaikkan, jaksa ajukan kasasi 
baca juga:dak non fisik kesehatan turun, pelayanan tetap maksimal 
dengan begitu, warga di lebong dan seluma tidak perlu jauh-jauh ke kabupaten lain untuk mendapatkan bantuan hukum,” jelas pajar.
menurutnya, keberadaan pbh menjadi wujud pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, terutama dalam menjamin hak konstitusional warga miskin memperoleh perlindungan hukum yang sama di hadapan negara.
panwasda bankum bengkulu juga memastikan akan terus mengawasi kinerja pbh agar penyaluran bantuan hukum tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada masyarakat miskin.
“kami tidak hanya memverifikasi, tapi juga mengawasi pelaksanaan di lapangan agar layanan ini berjalan profesional dan transparan,” kata pajar.
baca juga:terungkap, nama pegawai dprd kaur dicatut dalam perjalanan dinas fiktif
baca juga:unived bengkulu raih pts terbaik 2025 versi uniranks
ia juga mengimbau pemerintah daerah serta perangkat kelurahan dan desa aktif menyosialisasikan program ini.
“jangan sampai warga miskin tidak tahu ada layanan gratis yang disiapkan negara untuk mereka. informasi harus sampai ke tingkat bawah,” pungkasnya.
grafis pbh yang terdaftar di kanwil kemenkum bengkulu:
1. pusat konsultasi bantuan hukum aisyiyah
• alamat: jalan bali kompel umb rt 08 rw 02 kelurahan kampung bali kecamatan teluk segara kota bengkulu.
• nama direktur/keuta : riri tri mayasari, sh, mh
2. perkumpulan lembaga bantuan hukum bhakti alumni unib cabang kabupaten bengkulu selatan
• alamat: jalan raya desa gunung sakti no. 69 kecamatan manna kabupaten bengkulu selatan
• nama direktur/ketua :  syufrial, sh
3. perkumpulan lbh bhakti alumni unib cabang curup
• alamat : jalan santoso no. 90 rt 03 rw 03 kelurahan dwi tunggal kecamatan curup kabupaten rejang lebong
• nama direktur/ketua :  muhammad gunawan, sh
4. perkumpulan lembaga bantuan hukum bhakti alumni unib
• alamat: jalan s. kahayan no. 71 rt 15 rw 003 kelurahan tanah patah kecamatan ratu agung kota bengkulu
• nama direktur/ketua : panca darmawan, sh, mh
5. perkumpulan lembaga bantuan hukum bintang keadilan
• alamat : jalan irian no. 122 rt 03 kelurahan  tanjung agung kecamatan sungai serut kota bengkulu
• nama direktur/ketua :  krepti sayeti, sh
6. lembaga bantuan hukum bumi sease seijean
• alamat : jalan desa rigangan 1, kecamatan kelam tengah kabupaten kaur
• nama direktur/ketua : meco apriansah, sh, mh
7. lembaga bantuan hukum kepahiang
• alamat : jalan lintang kepahiang-curup desa taba tebelet dusun i kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang
• nama direktur/ketua : odri candra, se
8. yayasan pusat pendidikan dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak
• alamat : jalan kesehatan 1 no. 06 rt 02 rw 01 anggut bawah kecamatan ratu samban kota bengkulu
• nama direktut/ketua : susi handayani, sp, m. si
9. lembaga bantuan hukum rejang lebong
• alamat : jalan ahmad yani no. 31 rt 01 rw 01 kelurahan kampung jawa kecamatan curup tengah kabupaten rejang lebong
• nama direktur/ketua: hardianto, sh
10. lembaga bantuan hukum respublica
• alamat : jalan m. hasan no. 42 rt 01 rw 01 kelurahan pasar baru kecamatan teluk segara kota bengkulu
• nama direktur/ketua : ridhotul hairi, sh, mh
11. lembaga konsultasi dan bantuan hukum universitas muhammadiyah bengkulu
• alamat : kampus ii umb jalan salak raya rt 13 rw 05 kelurahan padang nangka kecamatan singaran pati kota bengkulu
• nama direktur/ketua : edy sugiarto, sh, mh
12. lembaga bantuan hukum wawan adil
• alamat : jalan jenderal sudirman no, 273 rt 04 kelurahan gunung alam kecamatan arga makmur kabupaten bengkulu utara
• nama direktur/ketua: aprizal gunawan, sh
13. yayasan cahaya perempuan bengkulu
• alamat : jalan raya indragiri no. 3 kelurahan  padang harapan kecamatan gading cempaka kota bengkulu
• nama direktur/ketua: leksi oktavia, se
14. lembaga bantuan hukum narendradhipa
• alamat : jalan sapta marga rt 06 rw 02 kelurahan air putih baru kecamatan curup selatan kabupaten rejang lebong
• nama direktur/ketua : moeh ramdani, sh, mh
15. lembaga bantuan hukum wredatama peduli keadilan
• alamat : jalan lintas kembang seri-taba lagan dusun i desa tengah padang kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah
• nama dirketur/ketua : drs. ahmad nurdin, sh
16. perkumpulan lembaga bantuan hukum bhakti alumni unib cabang mukomuko
• alamat : jalan lintas barat desa sidodadi rt 3 kecamatan penarik kabupaten  mukomuko
• nama direktur/ketua : ali akbar, sh

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 19 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan