Percepat Penyediaan Hunian Layak Bagi MBR

BENGKULU, KORANRB.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sekaligus Rapat Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Selasa 4 November 2025 di Ruang Monitoring Center Dinas Kominfo Kota Bengkulu.

Didampingi Staf Ahli Wali Kota Rosminiarty dan sejumlah pejabat terkait, Ronny menyampaikan bahwa pembangunan sektor perumahan bukan hanya soal kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.

“Sektor perumahan adalah salah satu penggerak ekonomi yang berpengaruh pada harga bahan bangunan, tenaga kerja, dan daya beli masyarakat.

BACA JUGA:PDAM Tirta Hidayah Tetap Beroperasi, Dirut Resmi Dinonaktifkan

Karena itu, upaya percepatan program rumah bersubsidi juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi,” ujar Ronny.

Dalam kesempatan itu, Ronny memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemkot Bengkulu, antara lain koordinasi intensif dengan pengembang, pemberian kemudahan perizinan, serta inventarisasi lahan potensial untuk dijadikan kawasan hunian baru.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bengkulu akan terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan sektor pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses program KPR bersubsidi.

Dari hasil rapat, pemerintah pusat menekankan pentingnya akurasi data calon penerima manfaat, percepatan proses perizinan, penyediaan infrastruktur dasar, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait program perumahan rakyat.

BACA JUGA:Data BPS Produksi Padi Menurun, DTPHP: Luas Lahan dan Hasil Panen Justru Meningkat

“Kita optimistis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Program 3 Juta Rumah dapat memberikan dampak nyata dalam penyediaan hunian layak sekaligus mengurangi backlog perumahan di Kota Bengkulu,” tambah Ronny.

Melalui rakor dan evaluasi berkala ini, Pemkot Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus bergerak cepat dan terukur, agar target nasional penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terwujud sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi daerah.