Bantuan Jaring dan Perahu Nelayan Mukomuko Batal karena Defisit

KORANRB.ID – Harapan ratusan nelayan di pesisir Kabupaten Mukomuko untuk mendapat bantuan jaring dan perahu tangkap tahun ini dipastikan gagal. 

Program yang diusulkan sejak awal 2025 itu batal karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Warsiman, menjelaskan Pemkab Mukomuko sebelumnya telah menyiapkan anggaran Rp120 juta untuk pembelian jaring dan Rp90 juta untuk pengadaan perahu tangkap melalui APBD 2025. 

Namun hingga akhir tahun anggaran, realisasi program tersebut tidak memungkinkan karena keterbatasan fiskal daerah.

BACA JUGA:DPRD Mukomuko Pangkas Belanja Rp141 Miliar, Fokus Tutup Defisit RAPBD

BACA JUGA:Ekonomi Kreatif Berkelanjutan jadi Peluang Bisnis Paling Dicari Konsumen

“Iya, rencana pembelian jaring dan perahu sudah tidak bisa dilanjutkan karena kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan. Padahal anggarannya sudah sempat kita siapkan,” ujar Warsiman.

Ia menuturkan, bantuan sarana tangkap itu sejatinya bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang masih memakai peralatan lama dan tidak layak pakai. 

Banyak nelayan masih menggunakan jaring tambalan dan perahu kecil yang rawan saat menghadapi gelombang besar. Kondisi ini membuat hasil tangkapan tidak maksimal dan pendapatan nelayan stagnan dari tahun ke tahun.

“Jelas kabar pembatalan ini mengecewakan nelayan. Mereka sudah berharap besar karena bantuan ini bisa meningkatkan hasil tangkapan. Tapi karena situasi keuangan kita belum mendukung, mau tidak mau programnya harus ditunda,” tambahnya.

BACA JUGA:Ekonomi Kreatif Berkelanjutan jadi Peluang Bisnis Paling Dicari Konsumen

BACA JUGA:Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Perkuat Kerja Sama Pariwisata

Meski demikian, Warsiman menegaskan Dinas Perikanan tidak menyerah. Program bantuan jaring dan perahu tangkap akan tetap diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Ia berharap kondisi keuangan daerah membaik agar kebutuhan dasar nelayan segera terpenuhi.

“Tetap akan kita usulkan kembali, karena ini kebutuhan mendesak masyarakat nelayan,” tegasnya.