Mediasi Belum Ada Hasil, Warga Talang Alai Tetap Tolak Kuari Beroperasi

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 17 Apr 2024 - 22:38

KUARI: Mediasi terkait adanya kuari yang dilaksanakan di Kantor Camat Air Periukan.--

"Izinnya ini belum lengkap, izin RTRW saja belum ada. Bahkan sebanyak 11 tanda tangan masyarakat terkait izin tetangga dan lingkungan dipalsukan oleh pihak kuari," ungkap Ekuwansyah.

Sementara itu, Pengelola kuari, David membantah adanya tuduhan pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam izin lingkungan yang dilakukan pengelola kuari.

David bahkan menantang apabila memang benar adanya pemalsuan, silakan melaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

"Terkait pemalsuan tandatangan itu hanya asumsi mereka yang kontra. Kalau memang benar ada pemalsuan, silakan laporkan,” tegas David.

David juga menerangkan bahwa saat ini seluruh perizinan sudah banyak yang dilengkapi.

Mulai dari tahapan perizinan PUPR, ESDM, DPMTSP, BKPP, Kecamatan, izin rekomendasi Desa, Dinas lingkungan hidup(DLH), hingga BKSDA dan lainnya.

"Termasuk perizinan RTRW sudah kita urus dan menunggu prosesnya, karena melalui sistem OSS atau Online Singel Submission,” ujarnya.

Jika masyarakat terus menerus menolak dengan berbagai alasan, termasuk merusak jalan, David mengaku masih akan mencoba melakukan langkah persuasif atau membujuk masyarakat, baik dengan CSR atau bantuan lainnya.

Namun jika alasan mereka takut jalan yang baru saja dibangun pemerintah rusak, ia mengaku akan menggunakan akses jalan lain untuk mempermudah aktivitas di kuari.

"Kita coba langkah persuasif agar warga mau menerima. Namun kalau masyarakat tetap menolak, mungkin kita akan pakai akses jalan lain,” ungkap David.

Menanggapi hal itu, Camat Air Periukan, Hajar Asmara mengatakan saat ini terkait izin RTRW masih diproses di pusat.

Karena itu, Camat meminta pihak kuari agar tidak memulai operasi di kuari selama izin itu belum keluar.

"Sambil menunggu proses RTRW selesai, diharapkan tidak ada operasional kuari. Jika nanti sudah lengkap dan masih ditolak, kita hearing ke Pemkab dan DPRD Seluma,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan pada Selasa 6 Februari 2024 melakukan penutupan portal masuk menuju akses kuari yang berada di desanya.

mediasi belum ada hasil, warga talang alai tetap tolak kuari beroperasi                            koranrb.id - mediasi antara pemerintah, pengelola kuari dan warga desa talang alai, kecamatan air periukan kembali dilakukan.
hal ini masih berkaitan dengan penolakan warga desa talang alai atas adanya kuari yang akan beroperasi di desa mereka.
mediasi yang diselenggarakan di kantor kecamatan air periukan rabu 17 april sekitar pukul 11.00 wib.
mediasi juga dihadiri camat air periukan, hajar asmara, danramil 03/ap, kapten. inf. suryanto dan kapolsek sukaraja, iptu. catur teguh susanto.
kedua belah pihak dimediasi guna mencari solusi dari permasalahan tersebut.
baca juga:pendapatan perbulan tol bengkulu rata-rata rp1 miliar, hk: tambah pemasukan, harus diperpanjang!
pasca mediasi, ketua badan permusyawaratan desa (bpd) talang alai, ekuwansyah mengatakan bahwa masyarakat sudah sepakat untuk tetap menolak adanya aktivitas kuari.
meskipun izinnya lengkap dan pengelola kuari memberikan bantuan atau csr nantinya.
ekuwansyah menyatakan mereka tidak akan membongkar portal menuju kuari yang telah dibuat oleh warga.
hingga kepala desa mencabut izin rekomendasi atas adanya kuari dan pengelola kuari angkat kaki dari desa mereka.
"kami tetap menolak kuari beroperasi, masyarakat tidak akan melakukan pembongkaran portal selama pihak kuari belum angkat kaki. meskipun diberikan bantuan, kami juga tetap menolak,” kata ekuwansyah.
lanjutnya, selama ini pengelola kuari tidak pernah meminta izin lingkungan dan izin tetangga kepada masyarakat desa talang alai.
bahkan izin rencana tata ruang wilayah (rtrw) dari kementerian pun hingga saat ini belum juga keluar, sehingga izin kuari tersebut dapat disimpulkan tidak lengkap. 
baca juga:meski serupa, ternyata singkatan dan akronim itu tidak sama, berikut penjelasan dan contohnya
"izinnya ini belum lengkap, izin rtrw saja belum ada. bahkan sebanyak 11 tanda tangan masyarakat terkait izin tetangga dan lingkungan dipalsukan oleh pihak kuari," ungkap ekuwansyah.
sementara itu, pengelola kuari, david membantah adanya tuduhan pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam izin lingkungan yang dilakukan pengelola kuari.
david bahkan menantang apabila memang benar adanya pemalsuan, silakan melaporkan ke aparat penegak hukum (aph).
"terkait pemalsuan tandatangan itu hanya asumsi mereka yang kontra. kalau memang benar ada pemalsuan, silakan laporkan,” tegas david.
david juga menerangkan bahwa saat ini seluruh perizinan sudah banyak yang dilengkapi.
mulai dari tahapan perizinan pupr, esdm, dpmtsp, bkpp, kecamatan, izin rekomendasi desa, dinas lingkungan hidup(dlh), hingga bksda dan lainnya.
"termasuk perizinan rtrw sudah kita urus dan menunggu prosesnya, karena melalui sistem oss atau online singel submission,” ujarnya.
baca juga:2.021 warga bengkulu terindikasi dbd, 7 meninggal dunia, wilayah penyebaran tertinggi kabupaten ini 
jika masyarakat terus menerus menolak dengan berbagai alasan, termasuk merusak jalan, david mengaku masih akan mencoba melakukan langkah persuasif atau membujuk masyarakat, baik dengan csr atau bantuan lainnya.
namun jika alasan mereka takut jalan yang baru saja dibangun pemerintah rusak, ia mengaku akan menggunakan akses jalan lain untuk mempermudah aktivitas di kuari.
"kita coba langkah persuasif agar warga mau menerima. namun kalau masyarakat tetap menolak, mungkin kita akan pakai akses jalan lain,” ungkap david.
menanggapi hal itu, camat air periukan, hajar asmara mengatakan saat ini terkait izin rtrw masih diproses di pusat.
karena itu, camat meminta pihak kuari agar tidak memulai operasi di kuari selama izin itu belum keluar.
"sambil menunggu proses rtrw selesai, diharapkan tidak ada operasional kuari. jika nanti sudah lengkap dan masih ditolak, kita hearing ke pemkab dan dprd seluma,” jelasnya.
sebelumnya, ratusan warga desa talang alai kecamatan air periukan pada selasa 6 februari 2024 melakukan penutupan portal masuk menuju akses kuari yang berada di desanya.
aksi ini dilakukan lantaran sudah kesepakatan sebagian besar warga desa.
kuari tersebut tidak mendapat izin tetangga, bahkan warga menduga bahwa pihak perusahaan membuat pernyataan palsu dalam izin tetangga.
penutupan portal merupakan puncak keresahan masyarakat karena belum ada kesepakatan dan penyelesaian secara hukum.
namun kuari tersebut sudah mencoba menjual bebatuannya keluar.
meskipun hanya sekali dua kali menjual, namun warga keberatan. 
menurut kades talang alai, iriaman, untuk perizinannya sudah diurus oleh pengelola kuari sejak 2018 lalu.
tahun 2023 hingga saat ini pengelola baru melakukan eksplorasi, termasuk juga melakukan pemberian koral pada jalan desa yang menuju kuari.
"hingga saat ini pengelola kuari baru melakukan eksplorasi, belum beroperasi secara total," ujarnya.
terpisah, anggota dprd seluma, tenno haika meminta pemerintah provinsi bengkulu, pemkab seluma maupun aparat penegak hukum (aph) harus tegas dan mengusut tuntas adanya dugaan kuari ilegal yang berada di desa talang alai, kecamatan air periukan. 
“pengusutan ini harus dilakukan segera agar tiada lagi perselisihan diantara warga sekitar dan pengelola kuari,” ujar tenno.
terpisah, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpptsp) seluma, arlan aksa, s.sos mengaku bahwa seluruh perizinan diupload dan dilengkapi melalui aplikasi oss rba.
namun dalam hal ini yang berwenang yakni pemerintah provinsi bengkulu, termasuk pencabutan dan pemberian izin kuari.
"perizinannya tidak melalui pemkab, namun langsung tingkat provinsi bengkulu," bebernya.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 18 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan