DAK Fisik Belum Bisa Direalisasikan, Tunggu Juklak dan Juknis Pemerintah Pusat

dak fisik belum bisa direalisasikan, tunggu juklak dan juknis pemerintah pusat koranrb.id - meski telah mengetahui besaran dana alokasi khusus (dak) fisik untuk tahun anggaran 2024 sebesar rp68,30 miliar, namun pemkab rejang lebong belum bisa memanfaatkan anggaran tersebut. sampai sekarang pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari penggunaan anggaran tersebut. hal ini dibenarkan kabag pembangunan setda kabupaten rejang lebong, noviansyah. ia mengatakan pemerintah pusat belum mentransfer dak fisik karena masih menunggu dokumen dari masing-masing opd yang akan menerimanya. sementara untuk dak non fisik yang telah ditetapkan sebesar rp7,84 miliar. baca juga:koper haji segera diterima cjh bengkulu, dikirim ke kabupaten masing-masing namun belum ada transfer dana. proses ini juga masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat. noviansyah juga menambahkan, untuk dak non fisik dialokasikan untuk beberapa bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (kb), koperasi dan usaha kecil menengah (ukm), penanaman modal, serta pangan dan pertanian. adapun dana dak fisik dialokasikan untuk berbagai bidang, dengan rincian sebagai berikut, bidang pertanian sebesar rp3,34 miliar, bidang jalan sebesar rp11,18 miliar, dan bidang kelautan dan perikanan sebesar rp4,78 miliar. selanjutnya, dana dak fisik juga dialokasikan untuk pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah menengah pertama (smp) sebesar rp7,40 miliar, sekolah khusus (skb) sebesar rp732,1 juta, pendidikan anak usia dini (paud) sebesar rp252,7 juta, dan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah dasar (sd) sebesar rp11,33 miliar. “selanjutnya, dana dak fisik juga dialokasikan untuk program penurunan angka kematian ibu dan bayi sebesar rp2,73 miliar, penguatan sistem kesehatan sebesar rp22,23 miliar, serta bidang irigasi sebesar rp4,28 miliar,” ungkap noviansyah. menurut noviansyah, saat ini untuk dak fisik belum ditransfer oleh pemerintah pusat karena masih menunggu dokumen dari masing-masing organisasi perangkat daerah (opd) yang akan menerimanya. baca juga:dorong umkm berbasis digitalisasi di kota bengkulu biasanya, proses ini dilakukan pada bulan juni mendatang. saat ini, opd diminta untuk menyiapkan panitia pengelola, termasuk penunjukan kuasa pengguna anggaran (kpa), pejabat pembuat komitmen (ppk), dan lainnya. “untuk dak non-fisik dengan alokasi sebesar rp7,84 miliar, juga belum mengalami transfer. informasi dari bidang akuntansi dan perbendaharaan menunjukkan bahwa proses ini masih menunggu petunjuk teknis (juklak dan juknis) dari pemerintah pusat,” terang noviansyah. di sisi lain, sekretaris daerah (sekda) kabupaten rejang lebong, yusran fauzi, st mengingatkan, opd yang akan menerima alokasi dak baik fisik maupun non-fisik untuk tahun 2024 diharapkan untuk segera menyiapkan persyaratan yang diperlukan sejak awal. langkah ini penting agar proses penyerapan dana dapat berjalan lancar. dengan mempersiapkan persyaratan secara tepat waktu, diharapkan dana tersebut dapat terserap dengan efisien dan efektif untuk mendukung berbagai program dan proyek yang direncanakan. “dak ini memiliki batasan dalam penyalurannya, yang mengharuskan pelaporan penunjukkan penerima dak dilakukan paling lambat tanggal 21 juni mendatang. jika penandatanganan kontrak belum dilakukan hingga tanggal tersebut, maka penyaluran dana dari pusat tidak akan terealisasi. oleh karena itu, penting untuk memastikan proses penunjukkan penerima dak dan penandatanganan kontrak dilakukan tepat waktu agar proses penyaluran dana dapat berjalan sesuai dengan rencana,” tegas sekda. baca juga:semakin menguat, partai golkar unggulkan rohidin sebagai cagub bengkulu, ini indikatornya sementara itu, terkait serapan anggaran hingga saat ini, sekda mengatakan penyerapan anggaran oleh dinas/instansi di daerah ini baru mencapai 6,94 persen dari total pagu anggaran sebesar rp1,1 triliun pada tahun 2024. hingga tanggal 19 maret 2024, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai rp78.068.057.748 atau setara dengan 6,94 persen dari total pagu anggaran sebesar rp1.124.513.543.621. hal ini disebabkan, beberapa opd di pemkab rejang lebong mengalami masalah dalam bagian pengadaan barang dan jasa (pbj). mereka belum memenuhi persyaratan yang seharusnya diselesaikan pada januari 2024, dan baru dipenuhi pada tanggal 29 februari lalu. akibatnya, proses pengadaan baru dimulai setelah tanggal tersebut. “ada beberapa tahapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pengguna anggaran (pa), dokumen pelaksana anggaran (dpa),  pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk), surat keputusan (sk), dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. barulah langkah berikutnya adalah menayangkan rencana umum pengadaan (rup),” jelas sekda. sejauh ini, dari total 73 opd yang ada di rejang lebong, baru separuh opd telah menayangkan rencana umum pengadaan (rup). untuk itu bagi opd yang belum menyelesaikan rup, sekda meminta untuk segera menyelesaikannya. dia menegaskan bahwa pada awal triwulan ii, yang jatuh pada bulan juli, penyerapan anggaran diharapkan telah mencapai 30 persen.  "oleh karena itu, penting bagi opd yang tertinggal untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar proses penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target,” papar sekda.(**)

Tag

• # juknis
• # juklak
• # direalisasikan
• # pemerintah pusat
• # dak fisik

Share

• 
• 
• 
• 
•