Penerima Bansos di Lebong Berkurang 3,4 Persen

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 22 Apr 2024 - 23:24

VERIFIKASI : Tim dari Dinsos Kabupaten Lebong memastikan DTKS penerima bansos.-- Muharista Delda/RB

Mulai dari para lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Wilyan Bachtiar, S.IP meminta Dinsos lebih transparan dalam penyaluran bansos.

Khususnya dalam menjalankan verifikasi DTKS atau pengusulan KPM baru supaya tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Terlebih selentingannya masih banyak warga kurang mampu di Kabupaten Lebong yang belum menerima bansos.

Namun ia mengapresiasi kerja Pemkab Lebong terkait penurunan angka penerima bansos di Kabupaten Lebong.

‘’Artinya ada peningkatan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat,’’ ungkap Wilyan.

Hanya saja Pemkab Lebong tetap perlu mengkaji lebih dalam apakah angka yang turun itu benar-benar didasari kesejahteraan masyarakat yang meningkat atau ada faktor lain.

Untuk diketahui, penerima bansos itu meliputi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Dalam pelaksanaan verifikasi, tim dari Kemensos bersama Dinsos Lebong turun langsung ke lapangan mendata kelayakan calon penerima.

Intinya tidak boleh terjadi tumpang tindih penerima bansos, makanya saat pelaksanaan verifikasi tim dari pusat harus turun langsung ke daerah.

Terpisah, Bupati Lebong, Kopli Ansori memastikan akan mengevaluasi penyaluran bansos di Lebong.

penerima bansos di lebong berkurang 3,4 persen                            tubei, koranrb.id - jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari pusat untuk masyarakat kabupaten lebong terus menurun. 
untuk tahun 2024 ini ada 52.277 keluarga penerima manfaat (kpm) di kabupaten lebong yang akan menerima bansos. 
jumlah penerima bansos itu diketahui berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) yang dikeluarkan kementerian sosial (kemensos) pada 27 desember 2023. 
namun kepastian jumlah penerima bansos itu bisa saja mengalami perubahan di tengah jalan karena dtks penerima bansos rutin diverifikasi setiap bulan.
baca juga:5 propemperda disetujui, apa saja?
‘’artinya dengan data penerima bansos yang ada sekarang, sudah terjadi penurunan sekitar 3,4 persen,’’ ujar kepala dinas sosial (dinsos) kabupaten lebong, drs. achmad ghozali, mm.
soalnya sesuai dtks yang dikeluarkan kemensos tahun 2022 untuk jumlah penerima bansos tahun 2023 di kabupaten lebong tembus 54.070 kpm. 
untuk penurunan jumlah penerima bansos itu terjadi di seluruh kecamatan, yakni 12 kecamatan yang ada di kabupaten lebong. 
‘’artinya dengan berkurangnya angka penerima bansos menunjukkan bahwa jumlah warga kurang mampu di kabupaten lebong juga turun,’’ terang ghozali.
baca juga:lapak pkl di alun-alun kota bintuhan dibongkar
penurunan kpm bansos didominasi para penerima yang dieliminasi karena sudah meninggal dunia. 
namun ada juga yang digugurkan sebagai penerima bansos karena kondisi ekonominya yang sudah meningkat sehingga tidak layak lagi menerima bansos. 
namun dari jumlah yang berkurang itu, tetap ada penambahan baru penerima bansos sekitar 581 kpm. 
‘’kami minta para lurah dan kepala desa proaktif melakukan pendataan kondisi sosial masyarakatnya untuk kepentingan rutin verifikasi dtks penerima bansos,’’ tukas ghozali. 
baca juga:tantang pan di pilwakot bengkulu 2024, golkar buka komunikasi dengan nasdem
mulai dari para lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa (odgj) yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu.
sementara anggota dprd kabupaten lebong, wilyan bachtiar, s.ip meminta dinsos lebih transparan dalam penyaluran bansos. 
khususnya dalam menjalankan verifikasi dtks atau pengusulan kpm baru supaya tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat. 
terlebih selentingannya masih banyak warga kurang mampu di kabupaten lebong yang belum menerima bansos. 
baca juga:kpu kaur buka pendaftaran ppk, simak cara daftarnya!
namun ia mengapresiasi kerja pemkab lebong terkait penurunan angka penerima bansos di kabupaten lebong.
‘’artinya ada peningkatan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat,’’ ungkap wilyan.
hanya saja pemkab lebong tetap perlu mengkaji lebih dalam apakah angka yang turun itu benar-benar didasari kesejahteraan masyarakat yang meningkat atau ada faktor lain.
untuk diketahui, penerima bansos itu meliputi penerima program keluarga harapan (pkh) dan bantuan pangan non tunai (bpnt). 
baca juga:tabungan nikah ikut hilang gara-gara ikut arisan bodong, owner arisan bodong bisa dijerat pasal ini
termasuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (pbi-jkn). 
dalam pelaksanaan verifikasi, tim dari kemensos bersama dinsos lebong turun langsung ke lapangan mendata kelayakan calon penerima. 
intinya tidak boleh terjadi tumpang tindih penerima bansos, makanya saat pelaksanaan verifikasi tim dari pusat harus turun langsung ke daerah. 
terpisah, bupati lebong, kopli ansori memastikan akan mengevaluasi penyaluran bansos di lebong.
baca juga: pembahasan raperda penanaman modal dan perizinan usaha ditunda, ini alasannya!  
ia berkomitmen akan terus berupaya maksimal dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di kabupaten lebong. 
‘’saya harap seluruh stake holder berperan aktif, yang jelas saya minta dinsos segera mengkaji realisasi bansos agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran,’’ ungkap kopli. 
termasuk masyarakat kalau memang menemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran bansos, diminta jangan berdiam diri. 
sementara itu, pemkab lebong juga menggulirkan program bansos untuk membantu biaya lain-lain warga yang sedang berobat karena sakit akut. 
baca juga:jaksa pikir-pikir vonis 1 tahun terdakwa korupsi bok kaur
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024, pemkab lebong menyiapkan dana rp 300 juta untuk bansos kepada orang sakit. 
dengan nilai itu diasumsikan dapat membantu meringankan biaya pengobatan lebih dari 200 warga kurang mampu di kabupaten lebong. 
mulai dari warga sakit yang hanya dirawat di rumah saja maupun yang dirawat di rumah sakit.
termasuk bantuan pemakaman zenazah orang terlantar yang tidak diketahui identitasnya. 
baca juga:bapenda kehabisan karcis, jukir ngeluh warga enggan bayar parkir
untuk nilainya bervariasi mulai dari rp 500 ribu hingga rp 3 juta. besaran bantuan orang sakit diberikan rp 500 ribu kepada warga kurang mampu yang hanya dirawat di rumah. 
sedangkan untuk warga yang dirawat di rumah sakit daerah dibantu rp 1 juta. bagi warga yang sampai dirujuk ke luar daerah rp 1,5 juta. 
nilai bantuan ditambah menjadi rp 2,5 juta jika warga yang sakit sampai dirujuk ke rsud provinsi
. kalau sampai dirujuk ke luar provinsi dibantu rp 5 juta. 
di luar warga yang sakit, bantuan juga akan diberikan untuk pemakaman jenazah yang tidak diketahui identitasnya dengan nilai rp 3 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan