PAD Walet Belum Maksimal, BKD Libatkan Kejari Lakukan Penagihan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 17 May 2024 - 22:30

POTENSI PAD: Gedung yang menjadi sarang walet di Kabupaten Mukomuko. FOTO: BKD MM/RB--

pad walet belum maksimal, bkd libatkan kejari lakukan penagihan                            mukomuko, koranrb.id – badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko menurunkan tim untuk pendataan ulang usaha sarang burung walet. 
diakui kepala bkd kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh,  masih banyak usaha sarang burung walet belum terdata. sehingga usaha sarang walet tersebut belum maksimal berkontribusi untuk pendapatan asli daerah (pad). 
baca juga:pilkada mukomuko, dukungan ppp dan pan mengerucut pada 3 tokoh, tunggu keputusan pusat
"makanya kita turunkan tim lakukan pendataan ulang. kami yakin, usaha sarang burung walet itu banyak. tapi yang terdata sekarang baru sekitar 30 usaha. yang 30 usaha walet inilah yang rutin membayar pajak ke daerah. sedangkan yang lainnya belum ada kontribusi ke daerah,’’ ujar eva. 
pendataan ulang usaha sarang burung walet yang dilakukan bkd mukomuko, tentunya dalam upaya memaksimalkan sumber-sumber pad kabupaten mukomuko tahun ini. 
diyakininya pendapatan daerah dari sektor pajak gedung sarang walet bisa meningkatkan jika semua usaha itu mau membayar pajak ke daerah. 
"kalau semua mau membayar pajak, otomatis pendapatan daerah akan meningkat. makanya kita akan data dulu, berapa sebenarnya jumlah usaha walet di kabupaten mukomuko ini,’’ sebut eva. 
baca juga:pastikan peluang jadi pppk, dprd minta cek data non asn di bkn 
selain itu, bkd mukomuko telah meminta dukungan dari kejaksaan negeri (kejari) mukomuko. karena dikhawatirkan ada pemilik usaha walet tidak mau membayar pajak ke daerah. 
terhadap mereka yang tidak taat atau tidak mau membayar pajak usaha walet, bkd mukomuko melibatkan kejari mukomuko turun langsung ke lapangan melakukan penagihan. 
"kami sudah meminta pendampingan dan memberikan surat kuasa khusus (skk) kepada kejari mukomuko. jika ada yang tidak mau bayar otomatis akan kami datangi, atau tempuh jalur hukum,’’ tegasnya. 
meski demikian, eva yakin seluruh pengusaha sarang burung walet yang ada di mukomuko taat membayar pajak ke daerah. 
karena pajak yang mereka bayarkan itu, juga untuk pembangunan kabupaten mukomuko. 
"maka dari itu, saya selalu berharap agar seluruh pengusaha sarang burung walet taat membayar pajak setiap tahunnya,’’ tutupnya.
baca juga:4 pppk jaminkan sk di bank bengkulu, ada pinjam uang biaya menikah
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) mukomuko dr. abdiyanto, sh, m.si, cla sudah meminta badan keuangan daerah mukomuko untuk lebih jeli lagi menggali potensi pajak.
terutama sumber-sumber pajak yang belum digarap makasimal dalam mendongkrak pad. 
adanya rotasi jabatan di struktural bkd beberapa waktu lalu, diharapkan memberikan hasil kerja terbaik untuk daerah. 
bkd memiliki tanggung jawab menggali potensi pad, harus bekerja lebih ekstra lagi. 
tahun ini target pad dari pajak mencapai rp17 miliar atau lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya rp16,9 miliar. 
ada 11 jenis pajak daerah yang harus digali dan diawasi agar dapat menyumbangkan pad mukomuko.
antara lain, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. 
baca juga:usai bayar denda rp8 juta, 4 kapal trawl pasar bantal kembali melaut
kemudian pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), dan pajak mineral bukan logam, batuan.
“meskipun tahun 2023 lalu target untuk pad mencapai 163,17 persen dengan pendapatan rp26 miliar, bukan berarti di tahun 2024 ini tidak ada peningkatan. pad ini sangat penting bagi daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” ujar sekda.
dia menambahkan, saat ini beberapa perusahaan sudah mulai melakukan pembangunan fisik di lingkungan kerjanya. 
termasuk pengoralan jalan untuk aktivitas di lingkungan perusahaan.
baca juga:kemendagri beri sinyal tpp asn, bkd mukomuko jangan lagi lamban, segera proses bayar 4 bulan 
pembangunan gedung dan perawatan bangunan lama yang umumnya menggunakan material yang ada di daerah. 
tentu ini potensi pajak yang bisa ditagih. terutama pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb) atau galian c. 
“itu coba di lihat ke lapangan. sudah banyak yang jalan pembangunan fisik. pastikan, ada potensi pajak yang bisa terserap atau tidak. juga pastikan semua material baik batu, pasir dan tanah, semuanya berasal dari tambang yang memiliki izin,’’ demikian sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 18 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan