Bawaslu Awasi 5 Isu Krusial Pilkada Bengkulu Utara, Netralitas ASN Perhatian Serius

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Senin , 03 Jun 2024 - 09:29

Foto: SHANDY0.KORANRB.ID Ilustrasi pengawasan oleh Bawaslu di Pilkada 2024--

Hingga kemungkinan kerawanan Politik uang meningkatkan saat masa tenang sebelum pemungutan suara.

2. Munculnya Petahana

Munculnya Petahana juga sepertinya sudah bisa dipastikan terjadi di Bengkulu Utara.

Saat ini setidaknya nama Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.Ap menjadi salah satu kandidat kuat yang bakal maju dalam Pilkada Bengkulu Utara.

Hal ini juga menjadi salah satu isu pengawasan yang dilakukan Bawaslu Bengkulu Utara terkait kemungkinan-kemungkinan munculnya pelanggaran.

3. Netralitas ASN dan Kepala Desa

Permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih menjadi sorotan sebagai salah satu kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi.

Kerawanan ini makin berpotensi terjadi saat adanya pejabat daerah atau petahana maupun elit birokrasi yang maju dalam Pilkada.

Bawaslu Bengkulu Utara mengawasi kemungkinan adanya pelanggaran yang terkait dengan netralitas ASN baik yang dilakukan oleh individu maupun yang sifatnya pengerahan untuk mendulang suara.

Tak hanya ASN, kemungkinan pelanggaran yang dilakukan kepala dan perangkat desa juga menjadi isu strategis terkait kemungkinan munculnya pelanggaran.

Potensi kerawanan pelanggaran ini biasanya akan muncul makin mendekati hari pemungutan suara.

Bahkan di Bengkulu Utara potensi kerawanan ini terus muncul setiap pelaksanaan pemilu terutama pelaksanaan pemilu di Bengkulu Utara.

Bahkan pernah ada tiga ASN di Bengkulu Utara yang harus mendapatkan sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait aktivitas di media sosial yang dinilai menunjukan ketidaknetralan.

4. Program Bansos

bawaslu awasi 5 isu krusial pilkada bengkulu utara, netralitas asn perhatian serius                            koranrb.id – bawaslu bengkulu utara mulai mempetakan isu-isu strategis, memetakan  kerawanan pelanggaran dalam pilkada bengkulu utara. diantaranya politik uang dan netralitas asn.
apalagi saat ini  pilkada  mulai memasuki tahapan-tahapan krusial, netralitas asn patut menjadi perhatian serius.
selain verifikasi persyaratan bakal pasangan calon perseorangan, partai politik juga sudah mulai menunjukan signal dukungan pada bakal calon maupun pasangan calon.
diperkirakan akhir juni ini parpol sudah mulai menentukan siapa bakal calon yang akan diusung.
baca juga:api hanguskan rumah pensiunan asn provinsi bengkulu di timur indah iii, pemilik berobat ke jawa 
sementara itu bawaslu bengkulu utara sudah membagi beberapa peta kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu.
terutama saat nanti menjelang pemungutan suara masing-masing pasangan calon.
berikut isu krusial yang saat ini menjadi titik pengawasan dalam pilkada hingga nantinya pemungutan suara
1. politik uang
isu politik uang masih kencang berhembus terkait hajat pilkada di bengkulu utara.
bahkan isu politik uang tidak bukan hanya kemungkinan muncul saat masa tenang jelang pemungutan suara nantinya.
namun, isu politik uang juga sudah muncul dalam beberapa tahapan krusial diantaranya adanya pola transaksional dalam mencari dukungan partai politik.
kemungkinan terjadinya politik uang saat terjadinya kampanye pasangan calon nantinya.
baca juga:belum memenuhi syarat, berkas bakal calon bupati dan wabup independen bengkulu utara dikembalikan 
hingga kemungkinan kerawanan politik uang meningkatkan saat masa tenang sebelum pemungutan suara.
2. munculnya petahana
munculnya petahana juga sepertinya sudah bisa dipastikan terjadi di bengkulu utara.
saat ini setidaknya nama wakil bupati bengkulu utara arie septia adinata, se, m.ap menjadi salah satu kandidat kuat yang bakal maju dalam pilkada bengkulu utara.
hal ini juga menjadi salah satu isu pengawasan yang dilakukan bawaslu bengkulu utara terkait kemungkinan-kemungkinan munculnya pelanggaran.
3. netralitas asn dan kepala desa
permasalahan netralitas  aparatur sipil negara (asn) juga masih menjadi sorotan sebagai salah satu kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi.
kerawanan ini makin berpotensi terjadi saat adanya pejabat daerah atau petahana maupun elit birokrasi yang maju dalam pilkada.
bawaslu bengkulu utara mengawasi kemungkinan adanya pelanggaran yang terkait dengan netralitas asn baik yang dilakukan oleh individu maupun yang sifatnya pengerahan untuk mendulang suara.
baca juga:930 pppk bengkulu utara gigit jari, belum dapat gaji ke-13, ini alasannya 
tak hanya asn, kemungkinan pelanggaran yang dilakukan kepala dan perangkat desa juga menjadi isu strategis terkait kemungkinan munculnya pelanggaran.
potensi kerawanan pelanggaran ini biasanya akan muncul makin mendekati hari pemungutan suara.
bahkan di bengkulu utara potensi kerawanan ini terus muncul setiap pelaksanaan pemilu terutama pelaksanaan pemilu di bengkulu utara.
bahkan pernah ada tiga asn di bengkulu utara yang harus mendapatkan sanksi dari komisi aparatur sipil negara (kasn) terkait aktivitas di media sosial yang dinilai menunjukan ketidaknetralan.
4. program bansos
yang juga menjadi sorotan adalah politisasi program pemerintah menjadi kerja politik untuk mendulang dukungan dalam pemilu.
hal ini juga erat kaitannya dengan majunya petahana atau pejabat elit birokrasi daerah.
baca juga:kpu perpanjang waktu vermin syarat dukungan calon perseorangan
termasuk program-program pemerintah yang bersifat bantuan langsung bagi masyarakat seperti program penyaluran sembako bantuan pangan.
tak hanya itu, daerah juga memiliki beberapa program untuk terkait penyaluran bantuan langsung pada masyarakat seperti bantuan sosial program-program pemerintah yang berpotensi dijadikan bahan kampanye.
ketua bawaslu bengkulu utara tri suyanto, se menerangkan seluruh jajaran pengawas pemilu saat ini hingga ke tingkat desa saat ini sudah terbentuk.
ia juga menegaskan seluruh pengawas sudah memahami hal-hal yang masuk dalam pelanggaran termasuk potensi pelanggaran yang harus diwaspadai sepanjang pelaksanaan pemilu.
“kita juga terus mengajak masyarakat bersama awasi pemilu dan melaporkan jika memang mengetahui atau melihat terjadinya pelanggaran,” kata tri.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan