Penurunan Status RSUD dari BLUD ke UPT Masih Menunggu Kajian Teknis

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 04 Jun 2024 - 23:35

AKTIVITAS: Pelayanaan di RSUD Mukomuko yang tidak lama lagi akan berubah menjadi UPT FOTO: FIRMANSYAH/RB--

Meski nantinya ada perubahan status di RSUD Mukomuko tidak akan mengubah pelayanan, bentuknya akan tetap sama. Yang akan berubah itu hanya status, khususnya menyangkut tata kelola dan hubungan dengan dinas kesehatan.

‘’Pelayanan tidak terkena dampaknya. Nantinya hubungan antara RSUD dan dinas kesehatan sebagai mitra kerja. Direktur di UPT itu nantinya tetap ada, kami hanya bertugas mengawasi dan menjadi tempat untuk mendengarkan persoalan di RSUD tersebut jika ada masalah terkait pelayanan,” ujar Bustam lagi.

Perubahan status RSUD dari BLUD menjadi UPT tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan aturan RSUD berada di bawah naungan Dinas Kesehatan.

Saat ini Dinkes tengah menunggu kajian teknis dari manajemen RSUD Mukomuko yang sudah dipersiapkan.

“Dinkes menunggu kajian akademisnya, sebelum diproses lebih lanjut RSUD Mukomuko yang saat ini berstatus OPD atau berdiri mandiri akan berubah status UPT di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko,” pungkasnya.

Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi Teher, SKM, M.Kes telah mengetahui adanya usulan penurunan status RSUD Mukomuko dari OPD ke Unit Pelayanan.

Diakuinya hal ini memang sangat perlu dilakukan agar permasalahan yang ada di RSUD Mukomuko dapat terselesaikan.

Jika masih terus dipaksakan RSUD Mukomuko ini menjadi BLUD tidak menutup kemungkinan permasalahan yang ada seperti utang obat akan terur bertambah.

“Kami pastinya akan menerima dengan baik adanya penurunan status dari BLUD ke Unit Pelayanaan Teknis. Jika bertahan di BLUD, maka RSUD Mukomuko akan jalan ditempat,” demikian Syafriadi.

penurunan status rsud dari blud ke upt masih menunggu kajian teknis                            mukomuko, koranrb.id – rencana pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko merubah (menurun) status rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko dari badan layanan umum daerah (blud) menjadi unit pelayanan teknis (upt) di bawah dinas kesehatan masih diperoses. 
dimana langkah ini diambil dengan harapan pengelolaan rsud mukomuko akan lebih maksimal lagi dari segala bidang. 
terhindar terulangnya terjadi korupsi, pelayaanan tidak baik, hingga adanya utang rsud yang mencapai miliaran rupiah yang belum terbayar. 
baca juga: perangkap umpan bebek terpasang, buaya selagan ‘menghilang’ 
“sebelum menjadi blud, rsud mukomuko ini berupa unit pelayanan kesehatan. namun karena beratnya permasalahan serta kualitas pelayaan menurun terus, makanya diusulkan kembali menjadi unit pelayanan,” kata kepala dinkes mukomuko, bustam bustomo, m.kes. 
usulan pengembalian rumah sakit dibawah dinkes telah di proses pengajuannya oleh kementerian. tahun 2024 ada dua rumah sakit yang bakal menjadi unit di bawah dinkes mukomuko, selain rsud mukomuko ada rumah sakit yang baru dioperasikan, yakni rs pratama di kecamatan ipuh.
baca juga:masa penahanan diperpanjang 40 hari, aset 7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko ditelusuri jaksa
"tentunya dinkes akan memiliki tanggung jawab mengawasi, setelah rsud mukomuko menjadi unit yang berada di bawah dinas kesehatan," ujar bustam.
lanjutnya, walau rumah sakit menjadi unit di bawah dinkes, namun untuk pengelolaan manajemen tetap menjadi kewenangan penuh dari unsur pimpinan di rumah sakit. 
dinkes dalam hal ini hanya melakukan pengawasan dan menerima laporan pengelolaan dari pihak pimpinan rumah sakit.
“manajemen yang ada masih tetap bekerjaa mengurusi rsud tersebut. hanya saja kami berhak mengawasi seluruh aktivitas rsud agar dapat menjadi lebih baik lagi,” sampainya.
bustam juga mengaku dengan perubahan status ini, tugas dinkes akan semakin besar. apalagi kondisi rumah sakit yang memang butuh banyak perbaikan-perbaikan dalam berbagai bidang.
baca juga:efek kasus korupsi, pejabat rsud mukomuko banyak ingin mundur, bupati belum teken sk pemberhentian 6 asn 
"memang makin berat beban kami, tapi karena ini sudah sesuai ketentuan ya harus dijalankan," ujarnya.
meski nantinya ada perubahan status di rsud mukomuko tidak akan mengubah pelayanan, bentuknya akan tetap sama. yang akan berubah itu hanya status, khususnya menyangkut tata kelola dan hubungan dengan dinas kesehatan. 
‘’pelayanan tidak terkena dampaknya. nantinya hubungan antara rsud dan dinas kesehatan sebagai mitra kerja. direktur di upt itu nantinya tetap ada, kami hanya bertugas mengawasi dan menjadi tempat untuk mendengarkan persoalan di rsud tersebut jika ada masalah terkait pelayanan,” ujar bustam lagi.
perubahan status rsud dari blud menjadi upt tertuang dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan aturan rsud berada di bawah naungan dinas kesehatan. 
baca juga:7 tersangka dugaan tipikor rsud mukomuko belum pulihkan kerugian negara rp4,8 miliar
saat ini dinkes tengah menunggu kajian teknis dari manajemen rsud mukomuko yang sudah dipersiapkan.
“dinkes menunggu kajian akademisnya, sebelum diproses lebih lanjut rsud mukomuko yang saat ini berstatus opd atau berdiri mandiri akan berubah status upt di bawah naungan dinas kesehatan kabupaten mukomuko,” pungkasnya.
direktur rsud mukomuko, syafriadi teher, skm, m.kes telah mengetahui adanya usulan penurunan status rsud mukomuko dari opd ke unit pelayanan. 
diakuinya hal ini memang sangat perlu dilakukan agar permasalahan yang ada di rsud mukomuko dapat terselesaikan. 
baca juga:satu tsk titip rp20 juta, telusuri aliran kn rp4,8 miliar rsud mukomuko
jika masih terus dipaksakan rsud mukomuko ini menjadi blud tidak menutup kemungkinan permasalahan yang ada seperti utang obat akan terur bertambah.
“kami pastinya akan menerima dengan baik adanya penurunan status dari blud ke unit pelayanaan teknis. jika bertahan di blud, maka rsud mukomuko akan jalan ditempat,” demikian syafriadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan