Bukti Pelunasan PBB Jadi Syarat Pencairan Gaji ke-13 untuk PNS dan PPPK

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 06 Jun 2024 - 22:49

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Andy Ferdian, SE.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

Andy menambahkam, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi dengan menutup aplikasi pembayaran PBB untuk tahun berjalan.

Dan dari langkah tersebut pihaknya sudah berhasil mengumpulkan pembayaran pajak terhutang sekitar Rp 600 jutaan.

Hanya saja langkah tersebut menimbulkan permasalahan baru, dimana untuk pembayaran PBB di tahun berjalan tidak bisa dilakukan oleh wajib pajak terhutang.

Hal ini tentunya berdampak pada realisasi PAD dari sektor PBB di tahun berjalan nantinya.

"Wajib pajak yang masih terhutang PBB di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, maka tidak biaa membayar untuk tahun berjalan 2023 sebelum hutang tahun sebelumnya dilunasi," tegas Andy.

Sementara untuk sektor pajak reklame yang terhutang saat ini berkisar di angka Rp 1 miliar.

Saat ini pihaknya masih melakukan penagihan kepada vendor-vendor yang masih memiliki tunggakan pajak reklame ini, yang pada umumnya beralamatkan di luar Provinsi Bengkulu.

"Sama seperti tunggakan PBB, untuk sektor reklame ini pun kita tetap berlakukan langkah penutupan pembayaran tahun berjalan, dan memprioritaskan penyelesaian pembayaran tahun terhutang kepada semua vendor yang menunggak pajak reklame," pungkas Andy.

bukti pelunasan pbb jadi syarat pencairan gaji ke-13 untuk pns dan pppk                            koranrb.id – kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) rejang lebong, andy ferdian, se mengumumkan gaji ke-13 untuk seluruh pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) akan segera cair.
"mulai hari rabu, opd sudah bisa menyampaikan usul pencairan dana gaji ke-13. diharapkan di bawah tanggal 10 juni ini pembayaran gaji ke-13 sudah tuntas 100 persen," jelas andy.
namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pns dan pppk untuk menerima gaji ke-13 ini.
mereka harus melampirkan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan (pbb) kepada bendahara gaji di organisasi perangkat daerah (opd) masing-masing.
"total anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 sekitar 4.000-an pns dan pppk itu mencapai rp21 miliar–rp22 miliar," tambah andy.
baca juga:pemerintah siapkan rp 37,41 triliun untuk ikn, ini tujuannya
andy ferdian menjelaskan bahwa penyampaian bukti lunas pbb sebagai syarat pencairan gaji ke-13 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pbb. 
"target penerimaan pbb tahun 2024 ini sebesar rp2,4 miliar. semakin cepat pelunasan pbb, maka semakin cepat target penerimaan pbbnya tercapai," terangnya.
saat ini, total tunggakan pbb dari para wajib pajak masih mencapai rp5 miliar.
untuk memacu penerimaan pbb, pemkab telah melakukan pemutakhiran data objek pbb.
dengan langkah ini, diharapkan penerimaan pbb dapat meningkat signifikan, membantu pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten rejang lebong.
"tahun 2024 ini kita sudah melakukan pemutakhiran objek pbb di kecamatan curup tengah dan curup. nanti akan dilanjutkan ke curup selatan, curup utara, dan curup timur. dengan adanya perubahan nilai jual objek pajak (njop), maka nilai pbb-nya pun akan naik," ungkap andy.
andy menambahkan salah satu alasan utama adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pns dan pppk.
baca juga:gugatan listrik padam dewan, buka posko pengaduan hitung kerugian, pln up3 bengkulu teruskan ke uid s2jb
pns dan pppk diharapkan menjadi teladan dalam hal ketaatan terhadap peraturan perpajakan.
dengan menjadikan pembayaran pbb sebagai syarat pencairan gaji ke-13, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pegawai negeri terhadap kewajiban perpajakan mereka.
pbb merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah.
dengan memastikan bahwa pns dan pppk membayar pbb tepat waktu, pemerintah daerah dapat mengandalkan pendapatan yang stabil dari pajak ini.
pendapatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
"dengan mewajibkan pembayaran pbb sebelum pencairan gaji ke-13, pemerintah juga secara tidak langsung mengatur pengeluaran pemerintah. ini membantu memastikan bahwa ada aliran dana yang stabil dan terencana dari penerimaan pajak yang bisa digunakan untuk pengeluaran lainnya. hal ini juga mendorong manajemen keuangan yang lebih baik di kalangan pns dan pppk," terang andy.
membayar pbb tepat waktu dapat dianggap sebagai bagian dari disiplin keuangan.
baca juga:listrik di sumsel, jambi dan bengkulu pulih 100 persen, begini penjelasan pln 
dengan menjadikan pembayaran pbb sebagai syarat untuk menerima gaji ke-13, pemerintah mendorong pns dan pppk untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan mereka.
ini termasuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban finansial, seperti pajak, diselesaikan sebelum menerima tambahan pendapatan.
kebijakan ini juga sejalan dengan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak.
dengan melibatkan pns dan pppk secara langsung dalam program ini, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan keberlanjutan program-program pembangunan nasional.
"pembayaran pajak, termasuk pbb, berperan penting dalam keberlanjutan keuangan negara. dengan memastikan bahwa semua wajib pajak, termasuk pns dan pppk, memenuhi kewajiban mereka, pemerintah dapat menjaga kestabilan finansial dan terus mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan sosial," jelas andy.
di sisi lain, bpkd kabupaten rejang lebong mencatat ada rp2,4 miliar tunggakan pajak bumi dan bangunan (pbb) dari wajib pajak di kabupaten rejang lebong dalam kurun 2 tahun terakhir.
tak hanya itu, pajak reklame pun mengalami penunggakan mencapai hampir rp1 miliar dalam kurun waktu tersebut.
baca juga:pengurus bma bengkulu masa bakti 2024-2029 dikukuhkan, gubernur dorong perda adat 
andy menambahkam, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi dengan menutup aplikasi pembayaran pbb untuk tahun berjalan.
dan dari langkah tersebut pihaknya sudah berhasil mengumpulkan pembayaran pajak terhutang sekitar rp 600 jutaan.
hanya saja langkah tersebut menimbulkan permasalahan baru, dimana untuk pembayaran pbb di tahun berjalan tidak bisa dilakukan oleh wajib pajak terhutang.
hal ini tentunya berdampak pada realisasi pad dari sektor pbb di tahun berjalan nantinya. 
"wajib pajak yang masih terhutang pbb di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, maka tidak biaa membayar untuk tahun berjalan 2023 sebelum hutang tahun sebelumnya dilunasi," tegas andy.
sementara untuk sektor pajak reklame yang terhutang saat ini berkisar di angka rp 1 miliar.
saat ini pihaknya masih melakukan penagihan kepada vendor-vendor yang masih memiliki tunggakan pajak reklame ini, yang pada umumnya beralamatkan di luar provinsi bengkulu. 
"sama seperti tunggakan pbb, untuk sektor reklame ini pun kita tetap berlakukan langkah penutupan pembayaran tahun berjalan, dan memprioritaskan penyelesaian pembayaran tahun terhutang kepada semua vendor yang menunggak pajak reklame," pungkas andy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan