Sempat Ditunda, JPU Siap Tuntut 3 Terdakwa Perkara Korupsi Setwan Seluma Rabu 19 Juni, Sisa KN Rp400 Juta

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 17 Jun 2024 - 23:32

TUNTUT: JPU Kejari Seluma siap tuntut 3 terdakwa yang terseret perkara korupsi belanja operasional Setwan Seluma tahun anggaran 2021 Rabu, 19 Juni 2024.WEST JER TOURINDO/RB--

Dilanjutkan Rahmat dirinya dengan kedua terdakwa Husni dan Salmun pada saat penutupan anggaran oprasional 2020 dengan 2021 seluruh dana diambil, kecuali dana dari tiga kegiatan yang memang tidak bisa diambil.

“Anggaran tersebut kami ambil dari seluruh anggaran di tahun 2021 cuman ada tiga yang tidak kami ambil,” ungkap Rahmat.

Dana kegiatan yang tidak bisa diambil tersebut meliputi biaya makan minum pimpinan, biaya pegawai serta serta biaya Bimtek, selain itu pada 2021 diambil untuk menutupi dana oprasional yang hilang pada 2020.

Rahmat mengaku dirinya sebagai Bendahara diperintahkan terdakwa Husni untuk mengetik dan mencairakn dana tersebut.

“Saya melakukan pencairan namun dibantu dengan Salmun serta diperintahkan oleh Husni,” jelas Rahmat.

Selain itu disampaikan Rahmat, dirinya juga ikut andil dalam memberikan saran pada kedua terdakwa untuk mengambil dana oprasional 2021.

Kemudian rencana tersebut dimuluskan juga oleh terdakwa Salmun. Atas pembagian kerja tersebut diceritakan Rahmat bahwa dirinya bersama dua terdakwa melakukan pertemuan di ruangan kepegawaian.

“Pokonya kami bertiga terlibat dalam kasus ini,” terang Rahmat.

Dari keterangan Rahmat tersebut, Husni dan Salamun tidak ada yang membantah.

Penasehat Hukum (PH) ketiga terdakwa, Julita SH mengatakan ketiga kliennya sudah kooperatif selama pemeriksaan keterangan. Bahkan sudah menyicil kerugian negara.

Dengan demikian Julita berharap bisa dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

“Untuk hukuman nantinya bisa dipertimbangkan melihat betapa koperatifnya terdakwa dalam persidangan,” terang Julita

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Erick SH, MH menerangkan pada persidangan kemarin seharusnya ada saksi dari BPK, namun berhalangan hadir, serta tim audit independen juga berhalangan hadir.

“Terdakwa adalah saksi kunci dan hanya mereka yang tahu perkara ini. Untuk kesaksian tidak ada yang menjadi temuan baru, untuk sidang berikutnya kita akan lengkapi fakta persidangan untuk menunjang kelangkapan bukti fakta persidangan,” tutup Erick.

Untuk diketahui, dalam menghadapi persidangan ini, Kejari Seluma menyiapkan setidaknya 10 JPU.

sempat ditunda, jpu siap tuntut 3 terdakwa perkara korupsi setwan seluma rabu 19 juni, sisa kn rp400 juta                            koranrb.id – meski sempat ditunda, tuntutan terhadap tiga terdakwa mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni
serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun akan dibacakan besok rabu, 19 juni 2024.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma menyatakan tuntutan kepada ketiga terdakwa yang terseret perkara korupsi belanja operasional setwan seluma  tahun anggaran 2021 siap dibacakan rabu besok.
hal ini disampaikan kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
baca juga:polda bengkulu ringkus 3 tersangka sabu, 1 oknum satpam gudang diduga pengedar
baca juga:kdrt istri di bawah umur di seluma, tsk ditahan, ini ancamannya
guhfroni menyebut, meski tuntutan ketiga terdakwa sempat ditunda pada rabu, 5 juni 2024 lalu, namun pada rabu besok jpu sudah siap menuntut ketiganya di muka persidangan.
“untuk saat ini kita sudah siap membacakan tuntutannya, mudah-mudahan tidak ada halangan,” sampai ghufroni, saat dikonfirmasi rb, senin, 17 juni 2024.
ditanya soal dakwaan jpu yang akan dibuktikan dalam agenda tuntutan mendatang, ghufroni belum bisa menyampaikan. 
“nanti lihat saja pada saat tuntutan dibacakan di persidangan,” singkatnya.
baca juga:kejar rp223,32 juta, uang sisa korupsi bos man 2 kepahiang belum kembali
baca juga:jumlah kurban meningkat di bengkulu utara, bupati mian ingatkan pesan gotong royong
di sisi lain, ketiga terdakwa baru mengembalikan kerugian negara (kn) sekitar rp 1,2 miliar dari total rp 1,6 miliar hasil audit konsultan akuntan publik (kap). 
artinya kn yang tersisa masih berkisar rp 400 juta, padahal saat ini proses sidang mendatang sudah memasuki agenda pembacaan tuntutan.
rincian pengembalian kn terakhir dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan negeri tipikor pada kamis, 29 februari 2024 sekitar total rp 173 juta, dan sekitar rp1 miliar sudah dikembalikan saat masa penyelidikan.
“hingga saat ini kn yang tersisa sekitar rp 400-an juta dari total rp 1,6 miliar,” ungkap ghufroni.
baca juga: polisi amankan 12 tsk selama operasi musang di bengkulu utara
baca juga:telusuri aliran dana arisan bodong, kerugian capai rp2 miliar, minta tersangka dihukum berat 
meskipun menyisakan waktu sekitar 1 hari lagi, namun jaksa masih akan menunggu iktikad baik dari para terdakwa hingga sebelum penuntutan, karena apabila kn dipulihkan sepenuhnya. maka kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan saat pembacaan tuntutan nantinya.
dengan adanya pengembalian kn, tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.
"hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum agenda tuntutan," terang ghufroni.
ghufroni  mengatakan ketiga terdakwa didakwa pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp 
"untuk ancamannya yakni hukuman penjara paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar," tegas ghufroni.
sekadar mengulas, keterangan tiga terdakwa telah diperiksa dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 30 mei 2024. dengan ketua majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
para terdakwa diperiksa keterangan terkait penutupan anggaran 2020 dengan anggaran 2021.  
terdakwa rahmat membenarkan dirinya selaku bendahara dan mengetahui adanya dana yang hilang yang kemudian ditutupi dengan anggaran operasional pada 2021.
“memang benar kami bertiga penutup anggaran 2020 dengan 2021,” terang rahmat.
dilanjutkan rahmat dirinya dengan kedua terdakwa husni dan salmun pada saat penutupan anggaran oprasional 2020 dengan 2021 seluruh dana diambil, kecuali dana dari tiga kegiatan yang memang tidak bisa diambil.
“anggaran tersebut kami ambil dari seluruh anggaran di tahun 2021 cuman ada tiga yang tidak kami ambil,” ungkap rahmat.
dana kegiatan yang tidak bisa diambil tersebut meliputi biaya makan minum pimpinan, biaya pegawai serta serta biaya bimtek, selain itu pada 2021 diambil untuk menutupi dana oprasional yang hilang pada 2020.
rahmat mengaku dirinya sebagai bendahara diperintahkan terdakwa husni untuk mengetik dan mencairakn dana tersebut.
“saya melakukan pencairan namun dibantu dengan salmun serta diperintahkan oleh husni,” jelas rahmat.
selain itu disampaikan rahmat, dirinya juga ikut andil dalam memberikan saran pada kedua terdakwa untuk mengambil dana oprasional 2021.
kemudian rencana tersebut dimuluskan juga oleh terdakwa salmun. atas pembagian kerja tersebut diceritakan rahmat bahwa dirinya bersama dua terdakwa melakukan pertemuan di ruangan kepegawaian.
“pokonya kami bertiga terlibat dalam kasus ini,” terang rahmat. 
dari keterangan rahmat tersebut, husni dan salamun tidak ada yang membantah.
penasehat hukum (ph) ketiga terdakwa, julita sh mengatakan ketiga kliennya sudah kooperatif selama pemeriksaan keterangan. bahkan sudah menyicil kerugian negara.
dengan demikian julita berharap bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim.
“untuk hukuman nantinya bisa dipertimbangkan melihat betapa koperatifnya terdakwa dalam persidangan,” terang julita
sementara jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma, erick sh, mh menerangkan pada persidangan kemarin seharusnya ada saksi dari bpk, namun berhalangan hadir, serta tim audit independen juga berhalangan hadir.
“terdakwa adalah saksi kunci dan hanya mereka yang tahu perkara ini. untuk kesaksian tidak ada yang menjadi temuan baru, untuk sidang berikutnya kita akan lengkapi fakta persidangan untuk menunjang kelangkapan bukti fakta persidangan,” tutup erick.
untuk diketahui, dalam menghadapi persidangan ini, kejari seluma menyiapkan setidaknya 10 jpu.
untuk diketahui perkara ini terkait proses pengelolaan keuangan di sekretariat dprd seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan.
dari total rp 1,6 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan