Pentingnya Validasi Data Penerima Bantuan Sosial Melalui SIKS-NG

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 20 Jun 2024 - 23:24

BIMTEK: Bupati Rejang Lebong didampingi sejumlah pejabat saat membuka kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Operator SIKS-NG di ruang Pola Pemkab Rejang Lebong.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Rejang Lebong, Syahfawi, SKM, MKM, menjelaskan bahwa Bimtek dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengelola aplikasi SIKS-NG di desa dan kelurahan.

Pengelola aplikasi diharapkan dapat memahami petunjuk teknis (Juknis) serta mampu memverifikasi dan mengusulkan masyarakat yang rentan, miskin, layak, dan tidak layak menerima bantuan sosial.

"Pengelola aplikasi SIKS-NG desa dan kelurahan dapat memahami Juknisnya. Serta pengelola dapat memverifikasi dan mengusulkan masyarakat rentan, miskin, layak dan tidak layaknya penerima bantuan sosial ini," ujar Syahfawi.

Menurut Syahfawi, per Maret 2024, DTKS di Rejang Lebong mencatat 128.528 jiwa dalam 47.736 KK.

Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 121.034 jiwa, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 11.044 KPM, dan penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) sebanyak 16.525 KPM.

Data per Juni 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 128.879 jiwa dalam 47.906 KK, dengan penerima PBI sebanyak 120.906 jiwa, PKH sebanyak 10.881 KPM, dan BPNT sebanyak 16.412 KPM.

Penetapan DTKS harus melalui musyawarah desa dan kelurahan, kemudian datanya dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG dan diusulkan oleh Bupati ke Kemensos-RI.

Warga miskin yang tercantum dalam DTKS akan menerima bantuan melalui program PBI-BPJS Kesehatan, BNPT, dan PKH.

"Penetapan DTKS ini harus ditetapkan melalui musyawarah desa dan kelurahan. Lalu, datanya dimasukkan dalam aplikasi SIKS-NG. Usulannya disampaikan bupati ke Kemensos-RI. Setelah itu, warga miskin yang tercantum dalam DTKS itu akan mendapat bantuan melalui program PBI-BPJS Kesehatan, BNPT, dan PKH," papar Syahfawi.

pentingnya validasi data penerima bantuan sosial melalui siks-ng                            koranrb.id - aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial - next generation (siks-ng) yang dikembangkan oleh kementerian sosial (kemensos) ri merupakan alat yang sangat penting dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial.
validasi data melalui aplikasi ini memiliki beberapa manfaat dan implikasi penting bagi program kesejahteraan sosial di indonesia.
hal ini disampaikan bupati rejang lebong drs. h. syamsul effendi, mm saat membuka kegiatan bimtek dan sosialisasi operator siks-ng di ruang pola pemda rejang lebong pada kamis 20 juni 2024.
dalam kegiatan ini sedikitnya 156 orang operator siks-ng dri 156 desa dan kelurahan yang ada di rejang lebong mendapatkan pengarahan mengenai aplikasi dari kemensos tersebut.
baca juga:jelang ppdb, saber pungli kumpulkan sekolah se- kota bengkulu, ingatkan ini 
bupati mengatakan, aplikasi ini bertujuan untuk memastikan data penerima bantuan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) menjadi valid dan akurat.
bupati juga mengimbau semua pihak terkait untuk bekerja dengan baik dalam penginputan data dtks agar tidak ada orang yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap dicantumkan sebagai penerima bantuan.
"data kk miskin di rejang lebong perlu diperbarui. gunakan kriteria kk miskin secara tepat. tidak dilarang keluarga lurah dan kades dicantumkan sebagai penerima bantuan sosial, asalkan penerima tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria miskin," kata bupati.
dengan adanya bimtek dan sosialisasi ini, diharapkan pengelolaan data kesejahteraan sosial di rejang lebong menjadi lebih baik dan akurat, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
bupati menegaskan, validasi data memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan diolah dalam aplikasi siks-ng adalah akurat dan dapat diandalkan.
baca juga:seleksi casn 2024, pemprov bengkulu tunggu petunjuk pusat
dengan data yang valid, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan.
data yang akurat juga membantu dalam pemetaan yang lebih baik tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“dengan validasi data yang tepat, penggunaan dana bantuan sosial dapat menjadi lebih efektif dan efisien. pemerintah dapat menghindari pemborosan dana akibat kesalahan dalam pemberian bantuan kepada individu atau keluarga yang tidak memenuhi syarat. ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara digunakan untuk tujuan yang benar-benar diperlukan,” beber bupati.
sementara itu, kepala dinas sosial (dinsos) kabupaten rejang lebong, syahfawi, skm, mkm, menjelaskan bahwa bimtek dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengelola aplikasi siks-ng di desa dan kelurahan.
pengelola aplikasi diharapkan dapat memahami petunjuk teknis (juknis) serta mampu memverifikasi dan mengusulkan masyarakat yang rentan, miskin, layak, dan tidak layak menerima bantuan sosial.
"pengelola aplikasi siks-ng desa dan kelurahan dapat memahami juknisnya. serta pengelola dapat memverifikasi dan mengusulkan masyarakat rentan, miskin, layak dan tidak layaknya penerima bantuan sosial ini," ujar syahfawi.
baca juga:head to head erwin-jonaidi versus teddy-gustianto, peluang kemenangan menurut pengamat politik 
menurut syahfawi, per maret 2024, dtks di rejang lebong mencatat 128.528 jiwa dalam 47.736 kk.
penerima bantuan iuran bpjs kesehatan mencapai 121.034 jiwa, penerima program keluarga harapan (pkh) sebanyak 11.044 kpm, dan penerima bantuan pangan non-tunai (bpnt) sebanyak 16.525 kpm.
data per juni 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 128.879 jiwa dalam 47.906 kk, dengan penerima pbi sebanyak 120.906 jiwa, pkh sebanyak 10.881 kpm, dan bpnt sebanyak 16.412 kpm.
penetapan dtks harus melalui musyawarah desa dan kelurahan, kemudian datanya dimasukkan ke dalam aplikasi siks-ng dan diusulkan oleh bupati ke kemensos-ri.
warga miskin yang tercantum dalam dtks akan menerima bantuan melalui program pbi-bpjs kesehatan, bnpt, dan pkh.
"penetapan dtks ini harus ditetapkan melalui musyawarah desa dan kelurahan. lalu, datanya dimasukkan dalam aplikasi siks-ng. usulannya disampaikan bupati ke kemensos-ri. setelah itu, warga miskin yang tercantum dalam dtks itu akan mendapat bantuan melalui program pbi-bpjs kesehatan, bnpt, dan pkh," papar syahfawi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan