Masyarakat Kota Bengkulu Tagih Gugatan Listrik Padam Dewan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 28 Jun 2024 - 23:44

TAGIH GUGATAN DEWAN: Masyarakat Kota Bengkulu yang terdampak listrik padam awal Juni 2024 lalu mempertanyakan tindaklanjut anggota Dewan yang ingin menggugat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bengkulu. WEST JER TOURINDO/RB--

Sementara itu juga Dosen Hukum Perdata dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Deo Ahong Pratama, SH, MH mengungkapkan keprihatinannya, secara hukum memang sudah pasti PLN harus mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen.

“Secara hukum saya samapaikan PLN harus ganti rugi jika PLN hanya ganti 10 persen tetap tidak bisa mengganti kerugian itu,” terang Deo.

Ia melanjutkan, Dewan seharusnya jangan sampai diam saja melihat pristiwa tersebut, sebab Dewan secara amanat Undang-Undang adalah wakil dari rakyat dan pemerintah kota juga turut andil dan seharusnya juga bersama masyarakat.

“Untuk Dewan juga seharusnya bantu masyarakat sebab dewan secara undang-undang adalah wakilnya rakyat jangan diam saja,” jelas Deo.

Ditambahkan, Pengamat Kebijakan Publik, Afri Mujrimin, SH mengenai masalah padamnya listrik di Kota Bengkulu,

pasalnya secara kebijakan yang seharusnya memberi jalan keluar untuk kedua belah pihak adalah Dewan sebgai perwakilan rakyat.

Kebijakan harus diambil untuk memberikan dampak baik oleh penerima kebijakan.

“Secara kebijakan yang diberikan jelas PLN salah. Dan juga untuk Dewan fasilitasi, sebab kalian itu sudah bersumpah untuk mengabdi pada rakayat,” tutup Afri.

Sekadar mengulas, buntut listrik padam pada Selasa (4/6) dan Rabu (5/6) lalu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu berencana menggugat PLN Bengkulu.

Pasalnya, dampak listrik padam selama dua hari tersebut di masyarakat menjadi perbincangan.

Bahkan, tak hanya melayangkan gugatan, Posko Pengaduan Masyarakat juga akan dibuka Anggota DPRD Kota Bengkulu.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui serta mendata jumlah kerugian yang dialami masyarakat akibat listrik padam.

Anggota DPRD Kota Bengkulu diwakili Kuasa Hukum, Anastasya Pase, SH, MH menyebut akan menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan non materil kepada PLN atas perkara konsumen yang dirugikan.

masyarakat kota bengkulu tagih gugatan listrik padam dewan                            koranrb.id – masyarakat kota bengkulu yang terdampak listrik padam awal juni 2024 lalu mempertanyakan tindaklanjut anggota dewan yang ingin menggugat perusahaan listrik negara (pln) bengkulu.
pasalnya, masyarakat menagih janji dewan untuk menggugat pln atas kerugian yang dialami saat listrik padam.
salah satu warga pasar kualo jalan pariwisata pantai panjang, mahmudi iskandar mengungkapkan bahwa dirinya sebagai pedagang ikan mengalami kerugian cukup besar yakni rp7 juta.
“saya rugi banyak akibat pln mati selama dua hari pada tanggal 4 dan 5 juni 2024 lalu. katanya dewan mau bantu sekarang kenapa diam saja,” ungkap mahmudi.
baca juga:hingga juni 2024, ombudsman bengkulu terima 128 laporan, valuasi kerugian capai rp411,54 juta
baca juga:pwnu bengkulu apresiasi gubernur rohidin dukung kegiatan nu
selain itu mahmudi juga menyoroti posko pengaduan yang ingin dibuka dewan untuk merangkum nilai kerugian masyarakat akibat listrik padam. ia menilai posku tersebut hingga sekarang juga sama, tidak ada kejelasan.
“kata dewan mau buka posko, sekarang tidak ada lanjutannya pln juga diam aja,” terang mahmudi.
dengan demikian, menurut mahmudi, tingkat kepercayaan masyarakat kepada dewan menurun, akibat tidak adanya tindak lanjut gugatan tersebut.
“sekarang kami masyarakat kecil semakin tidak percaya dengan dewan,” ungkap mahmudi.
baca juga:2 jalur ppdb smp di kota bengkulu tuai protes, dikbud pastikan calon siswa dapat sekolah
baca juga:hut bhayangkara ke-78, polda bengkulu gelar doa bersama lintas agama
mahmudi mengaku kebingungan kemana lagi harus mengadu atas kerugian yang dideritanya akibat listrik padam awal juni lalu.
 “kami bingung sekarang mau meminta perlindungan kemana lagi. kalau kami tahu dan bisa menggugat pln sudah kami lakukan,” ungkap mahmudi.
sementara itu juga dosen hukum perdata dari universitas muhammadiyah bengkulu deo ahong pratama, sh, mh mengungkapkan keprihatinannya, secara hukum memang sudah pasti pln harus mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen.
“secara hukum saya samapaikan pln harus ganti rugi jika pln hanya ganti 10 persen tetap tidak bisa mengganti kerugian itu,” terang deo.
baca juga:posko pengaduan ppdb 2024 di bengkulu dibuka, ombudsman bakal tindaklanjuti aduan 
baca juga:dana btt untuk pembangunan pasca kebakaran smkn 3 kota bengkulu, gubernur: itu tidak boleh
ia melanjutkan, dewan seharusnya jangan sampai diam saja melihat pristiwa tersebut, sebab dewan secara amanat undang-undang adalah wakil dari rakyat dan pemerintah kota juga turut andil dan seharusnya juga bersama masyarakat.
“untuk dewan juga seharusnya bantu masyarakat sebab dewan secara undang-undang adalah wakilnya rakyat jangan diam saja,” jelas deo.
ditambahkan, pengamat kebijakan publik, afri mujrimin, sh mengenai masalah padamnya listrik di kota bengkulu,
pasalnya secara kebijakan yang seharusnya memberi jalan keluar untuk kedua belah pihak adalah dewan sebgai perwakilan rakyat.
kebijakan harus diambil untuk memberikan dampak baik oleh penerima kebijakan.
“secara kebijakan yang diberikan jelas pln salah. dan juga untuk dewan fasilitasi, sebab kalian itu sudah bersumpah untuk mengabdi pada rakayat,” tutup afri. 
sekadar mengulas, buntut listrik padam pada selasa (4/6) dan rabu (5/6) lalu, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu berencana menggugat pln bengkulu.
pasalnya, dampak listrik padam selama dua hari tersebut di masyarakat menjadi perbincangan.
bahkan, tak hanya melayangkan gugatan, posko pengaduan masyarakat juga akan dibuka anggota dprd kota bengkulu.
hal tersebut dilakukan untuk mengetahui serta mendata jumlah kerugian yang dialami masyarakat akibat listrik padam.
anggota dprd kota bengkulu diwakili kuasa hukum, anastasya pase, sh, mh menyebut akan menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan non materil kepada pln atas perkara konsumen yang dirugikan.
"kita akan masukkan gugatan pada pln, baik itu materiil maupun non materiil nantinya," jelas ana.
lanjut ana, bahwa kerugian yang dialami masyarakat bukan tentang listrik padam saja, namun berapa banyak masyarakat yang merugi atas usahanya.
serta berapa banyak masyarakat yang dilanda gelap. ditegaskan ana bahwa sekarang bukan zaman batu lagi yang listrik tidak ada.
"kerugian ini tentang dampak dari padamnya listrik, dampak ekonomi yang kami soroti, kalau masalah gelap itu nantinya kerugian non materiil, sebab sekarang ini zaman sudah canggih bukan zaman batu lagi," ungkap ana.
kemudian ana menerangkan, pihak dprd kota bengkulu akan menyusun siasat untuk mendata kerugian masyarakat, dengan membuka posko pengaduan.
untuk mekanisme nantinya para konsumen pln akan mengumpulkan rincian kerugian yang dialami.
"setelah kami diskusikan dengan pihak pemberi kuasa kami, bahwa langkah yang kami ambil selanjutnya terstruktur dan akan membuka posko pengaduan untuk nominal kerugian yang dialami oleh masyarakat," terang ana.
kemudian kerugian tersebut akan dikalkulasikan, sehingga akan dituangkan dalam angka kerugian materiil, selanjutnya juga akan dihitung berapa kerugian in materiil.
gugatan yang dimasukkan berdasarkan dari undang-undangan (uu) perlindungan konsumen, di mana uu tersebut mencakup hak yang diterima oleh konsumen juga hak yang harus dipenuhi oleh pemberi jasa.
"kerugian yang sudah dihitung dan hasil dari hitungan kerugian materiil dan non materiil dimasukkan dalam gugatan kita," ungkap ana.
ana juga menyoroti di daerah lain, di mana pln sudah membuat statmen akan memberikan kompensasi terkait listrik padam.
"di daerah lain itu beri kompensasi, maka bengkulu harus begitu juga pln harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen," tegas ana.
di tempat terpisah, asisten manager bidang keuangan pln unit pelaksana pelayanan pelanggan (up3) cabang bengkulu, panji alam menyatakan gugatan yang akan dilayangkan ke pln nantinya akan diteruskan ke unit induk distribusi sumatera selatan, jambi, dan bengkulu (uid s2jb) yang berada di palembang.
sebab pihaknya tidak bisa mengambil keputusan prihal gugatan yang akan dilayangkan.
namun yang menjadi catatan kata panji, bahwa peristiwa padamnya listrik beberapa waktu lalu pihak pln juga mengalami kerugian bukan hanya masyarakat.
"kita untuk pln bengkulu tidak bisa menjawab gugatan yang dilayangkan, sebab yang memiliki hak jawab adalah pimpinan induk dan bengkulu masih menginduk ke palembang," tutup panji.
diberitakan sebelumnya, fenomena listrik padam di provinsi bengkulu berlanjut hari kedua, sejak selasa, 4 juni 2024 lalu terkonfirmasi berdasarkan keterangan pln terjadi gangguan pada jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) 275kv jurusan lubuklinggau-lahat pukul 11.00 wib.
di kota bengkulu pada rabu, 5 juni 2024 masih ada beberapa wilayah yang listrik masih padam buntut ganguan jaringan transmisi sutet tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 29 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan