Masih Persoalan Sertifikat, Lelang Mess Pemkab Lebong di Bandung Terhambat

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 21 Jul 2024 - 23:22

SAMPAIKAN: Plt. Kepala BKD Lebong menyampaikan perkembangan terbaru proses penerbitan ulang sertifikat tanah Mess Pemkab Lebong di Bandung. --FIKI/RB

Sudah keluar dan sudah diserahkan kepada BPN Bandung.

Diberitakan sebelumnya, Mengingat sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.

Dalam hal ini Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang.

Termasuk penggunaan jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk pelaksanaan lelangnya.

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, kegiatan lelang Mess Pemkab Lebong di Kabupaten Bandung itu hanya dianggarkan Rp100 jutaan saja.

Anggaran itu sudah termasuk seluruh item kegiatan, mulai dari penerbitan sertifikat hingga proses lelang.

Diyakini dengan anggaran yang disiapkan itu tidak akan cukup membiayai seluruh item kegiatan lelang.

Namun untuk kekurangan anggarannya akan diusulkan Bidang Aset dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2024.

Sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan KJPP tahun 2023 berkisar Rp14,3 miliar.

Namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung NJOP (nilai jual objek pajak, red) serta kondisi asetnya.

Terpisah, Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, BKD Kabupaten Lebong, Monginsidi, S.Sos mengaku dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 penjualan Mess Pemkab Lebong di Bandung itu ditarget tembus Rp18 miliar.

Namun dalam prakteknya diharapkan bisa melampaui dari nilai yang telah ditargetkan.

masih persoalan sertifikat, lelang mess pemkab lebong di bandung terhambat                            lebong, koranrb.id – masih persoalan sertifikat tanah, membuat rencana pemerintah kabupaten (pemkab) melelang mess yang ada di kota bandung, provinsi jawa barat menjadi terhambat.
karena, 4 sertifikat atas tanah tempat mess pemkab lebong itu berdiri, dinyatakan hilang sejak beberapa waktu lalu.
sehingga, pemkab lebong harus mengurus kembali sertifikat tanah mess pemkab lebong yang berada di kota bandung itu.
terbaru, pelaksana tugas (plt). kepala badan keuangan daerah (bkd) lebong, riswan effendi, mm menjelaskan, saat ini penerbitan ulang sertifikat tanah mess pemkab lebong di bandung sedang diproses oleh notaris yang ada di bandung. 
baca juga: 100 pelanggar terkena tilang etle di lebong, mayoritas remaja berbonceng tiga 
“sampai sejauh ini masih tahap koordinasi antara notaris dan pihak keluarga pemilik tanah tersebut,” kata riswan, minggu, 21 juli 2024.
lanjut riswan, lelang mess pemkab lebong di bandung belum bisa dilaksanakan, sebelum sertifikat tanah itu diterbitkan ulang oleh badan pertanahan nasional (bpn) bandung. 
setelah sertifikat itu terbit ulang, barulah pemkab lebong bisa melakukan balik nama sertifikat tersebut, setelah baru masuk ke proses lelang.  
“untuk target lelang, itu kalau proses ini sudah selesai (penerbitan sertifikat baru, red), sayarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu.
baca juga:penyelidikan dugaan pungli ptm berlanjut, 4 saksi diperiksa 
seandainya syaratnya sudah terpenuhi, maka akan kita proses,” tuturnya. 
beberapa waktu lalu, bkd lebong sudah mendatangi bpn bandung untuk menanyakan kejelasan sertifikat tanah tersebut. 
namun, bpn bandung belum bisa menerbitkan sertifikat sebelum ada surat keterangan hilang dari kepolisian. 
saat ini, surat keterangan hilang dari kepolisian.
sudah keluar dan sudah diserahkan kepada bpn bandung. 
baca juga:penyebab kematian tragis ibu dan anak di desa talang tige belum terungkap
diberitakan sebelumnya, mengingat sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang. 
termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
sedangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024, kegiatan lelang mess pemkab lebong di kabupaten bandung itu hanya dianggarkan rp100 jutaan saja. 
baca juga:kerugian negara rp320 juta perkara bos smk it al-malik bengkulu selatan akan dirinci ahli
anggaran itu sudah termasuk seluruh item kegiatan, mulai dari penerbitan sertifikat hingga proses lelang. 
diyakini dengan anggaran yang disiapkan itu tidak akan cukup membiayai seluruh item kegiatan lelang. 
namun untuk kekurangan anggarannya akan diusulkan bidang aset dalam perumusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (rapbdp) 2024. 
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
baca juga:tunggakan pajak randis tanggung jawab opd
namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak, red) serta kondisi asetnya. 
terpisah, kabid pendapatan dan bagi hasil, bkd kabupaten lebong, monginsidi, s.sos mengaku dalam struktur pendapatan asli daerah (pad) tahun 2024 penjualan mess pemkab lebong di bandung itu ditarget tembus rp18 miliar. 
namun dalam prakteknya diharapkan bisa melampaui dari nilai yang telah ditargetkan. 
soalnya target pad tahun 2024 ini mengalami kenaikan hingga 60 persen dari target tahun 2023.
baca juga:lepas dari tuntutan uang pengganti total rp271 juta, jpu banding putusan 3 terdakwa korupsi setwan seluma
nilainya tembus rp79 miliar dengan rincian sumbangsih terbesar dibebankan pada pos pendapatan lain-lain daerah yang sah senilai rp36,6 miliar. 
sementara penjualan aset daerah sendiri termasuk ke dalam pendapatan lain-lain daerah yang sah. 
diketahui, aset mess pemkab lebong yang persisnya berlokasi di desa cimekar, kecamatan cileunyi itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. 
seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. 
baca juga:dinas pupr rancang dbh sawit 2024 buat infrastruktur di bermani ilir
sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer. 
pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. 
membangunan mess pemda itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. 
namun faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat. 
baca juga:frendi tewas diamuk massa, pernah terlibat kasus penggelapan mobil
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu. 
fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan