Anggaran DD Meningkat Tahun Depan, Gubernur Rohidin: Perlu Peningkatkan Kapasitas SDM

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 24 Aug 2024 - 22:58

SAMBUTAN: Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA menyampaikan sambutan dalam acara pengukuhan Pengurus DPD Desa Bersatu Provinsi Bengkulu Masa Bhakti 2024-2029 yang digelar di Balai Raya Semarak pada Sabtu, 24 Agustus 2024. ABDI/RB--

"Dalam mendukung kepala desa, khususnya di bidang pendidikan, sejak tahun lalu kami telah memberikan beasiswa kepada 100 perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Program ini bekerja sama dengan Universitas Terbuka dan didanai sepenuhnya oleh pemerintah daerah," ujar Rohidin.

Program kuliah gratis ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama kepala desa dan perangkat desa.

Di bidang kesehatan, Pemprov Bengkulu berkomitmen memastikan seluruh warga Bengkulu dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan melalui Universal Health Coverage (UHC).

"Semua masyarakat, termasuk yang belum terdaftar atau memiliki masalah dengan status keanggotaannya, kini dijamin mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, karena sudah diakomodir oleh Pemprov," tegas Rohidin.

Sekadar informasi, rata-rata desa di Provinsi Bengkulu terima dana desa hingga Rp1 miliar per tahun, sehingga Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu mengingatkan kepala desa (kades) agar manfaatkan dana sesuai aturan.

Hal tersebut dikatakan, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, Siswanto, S.Sos, M.Si.

Ia menyebut dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan kesejahteraan kades.

“Kita selalu mengingatkan para kades pada setiap bulan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai peruntukannya,” tegas Siswanto, Rabu, 7 Agustus 2024.

Siswanto mengungkapkan, bahwa alokasi dana desa yang diberikan kepada setiap desa rata-rata mencapai Rp1 miliar per tahun.

Kemudian dari total anggaran tersebut, sekitar Rp700 juta diarahkan untuk kegiatan pembangunan, sementara Rp300 juta dialokasikan untuk penghasilan tetap (Siltap) serta operasional desa.

“Intinya, kita harus memberdayakan sebanyak mungkin warga desa setempat sebagai pekerja dari pembangunan yang didanai oleh dana desa itu,” beber Siswanto.

anggaran dd meningkat tahun depan, gubernur rohidin: perlu peningkatkan kapasitas sdm                             koranrb.id – dana desa (dd) pada 2025 mendatang meningkat 30-40 persen.
hal tersebut disampaikan gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah mma.
dengan demikian, dd yang sebelumnya sebesar rp71 triliun meningkat sekitar rp150 triliun.
“iya kita baru mendapatkan informasi dari pusat, bahwa dana desa nantinya akan meningkat hingga 30-40 persen pada tahun depan,” sampai gubernur rohidin usai mengukuhkan pengurus dewan pimpinan daerah (dpd) desa bersatu provinsi bengkulu masa bhakti 2024-2029 yang digelar di balai raya semarak pada sabtu, 24 agustus 2024.
sehingga dengan dd yang meningkat, rohidin mersyah mengartikan dipastikan alokasi dana desa yang bakal diterima tentu akan menjadi 2 kali lipat.
baca juga:cpns lulus seleksi harus menunggu 10 tahun untuk ajukan pindah 
baca juga:dilema pemasangan rumpon, akademisi: penggunaan dan pemasangan rumpon itu diatur
“tentu dengan meningkat, alokasi untuk desa bisa jadi 2 kali lipat,” beber rohidin mersyah.
dengan demikian, rohidin mersyah menerangkan, perlunya peningkatan sumber daya manusia (sdm) yang nantinya dapat mengcover dana desa yang diterima dengan sebaik – baiknya pada tahun depan.
“sehingga perlunya peningkatkan kapasitas sdm untuk itu,” terang rohidin mersyah.
gubernur rohidin menyampaikan, bahwa untuk mewujudkan desa yang kondusif dan produktif, perangkat desa dan masyarakat perlu memiliki pola pikir yang progresif, mandiri secara ekonomi dan menikmati kesejahteraan yang merata.
baca juga:lestarikan sejarah, ini koleksi terbaru di museum bengkulu
baca juga:minat baca menurun, perpustakaan kota bengkulu sepi, sejak januari tercatat 719 pengunjung 
sejalan dengan itu, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu berkomitmen memberikan dukungan yang berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, demi mencapai tujuan tersebut.
"dalam mendukung kepala desa, khususnya di bidang pendidikan, sejak tahun lalu kami telah memberikan beasiswa kepada 100 perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang s1. program ini bekerja sama dengan universitas terbuka dan didanai sepenuhnya oleh pemerintah daerah," ujar rohidin.
program kuliah gratis ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama kepala desa dan perangkat desa.
di bidang kesehatan, pemprov bengkulu berkomitmen memastikan seluruh warga bengkulu dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan melalui universal health coverage (uhc).
baca juga:program nikah massal terkendala anggaran, teracam gagal
baca juga:dilema nelayan tradisional pemasangan rumpon di laut bengkulu
"semua masyarakat, termasuk yang belum terdaftar atau memiliki masalah dengan status keanggotaannya, kini dijamin mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, karena sudah diakomodir oleh pemprov," tegas rohidin. 
sekadar informasi, rata-rata desa di provinsi bengkulu terima dana desa hingga rp1 miliar per tahun, sehingga dinas pemberdayaan desa (pmd) provinsi bengkulu mengingatkan kepala desa (kades) agar manfaatkan dana sesuai aturan.
hal tersebut dikatakan, kepala dinas (kadis) pemberdayaan masyarakat desa (pmd) provinsi bengkulu, siswanto, s.sos, m.si.
ia menyebut dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan kesejahteraan kades. 
“kita selalu mengingatkan para kades pada setiap bulan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai peruntukannya,” tegas siswanto, rabu, 7 agustus 2024.
baca juga:30 paskibraka kota bengkulu akan diberikan beasiswa pendidikan
baca juga:30 paskibraka kota bengkulu akan diberikan beasiswa pendidikan
siswanto mengungkapkan, bahwa alokasi dana desa yang diberikan kepada setiap desa rata-rata mencapai rp1 miliar per tahun. 
kemudian dari total anggaran tersebut, sekitar rp700 juta diarahkan untuk kegiatan pembangunan, sementara rp300 juta dialokasikan untuk penghasilan tetap (siltap) serta operasional desa.
“intinya, kita harus memberdayakan sebanyak mungkin warga desa setempat sebagai pekerja dari pembangunan yang didanai oleh dana desa itu,” beber siswanto.
lebih jauh, siswanto juga mengingatkan agar kegiatan pembangunan di desa tidak dilakukan oleh pihak ketiga, kecuali jika memang diperlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat setempat. 
misalnya, kegiatan yang membutuhkan teknologi atau keterampilan khusus yang tidak bisa dilaksanakan oleh warga desa.
“kami menekankan agar kepala desa sebisa mungkin menghindari penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan desa,” singkat siswanto.
meskipun banyak manfaat yang bisa didapat dari pengelolaan dana desa, siswanto juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaannya. 
salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan perencanaan dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“kami menyadari bahwa tantangan dalam pengelolaan dana desa tidaklah sedikit,” kata siswanto.
siswanto berharap, agar setiap kades dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.
“kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik dalam mengelola dana desa. transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar dana ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat desa,” harap siswanto. 
sementar itu, hingga juli 2024 lalu, penyaluran dana desa (dd) di provinsi bengkulu sudah tersalur sebanyak rp672 miliar, dengan persentase realisasi capai 63,87 persen.
diungkapkan kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya se, msi bahwa untuk penyaluran dana desa dipastikan lancar.
namun, yang menjadi sorotan yakni potensi penggunaan dana desa yang menyalahi aturan.
sehinga diwanti-wanti penggunaan dana desa haru sesuai petunjuk teknis (juknis) dari kementerian keuangan (kemenkeu) ri.
“penyaluran tidak ada masalah ya, namun kita monitoring penggunaannya takutnya menyalahi aturan dari kemenkeu ri,” sampai bayu, sabtu, 20 juli 2024.
berdasarkan data penyaluran dana desa oleh pemerintah daerah (pemda) terbesar disalurkan ke kabupaten bengkulu utara yakni rp119 miliar dan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) rp140 miliar.
kemudian disusul, kabupaten bengkulu selatan rp100 miliar dengan dipa rp106 miliar, kabupaten bengkulu utara rp93 miliar denga dipa 174 miliar.
kabupaten rejang lebong rp54 miliar dengan dipa rp104 miliar, kabupaten seluma rp82 miliar dengan dipa rp146 miliar.
kabapaten mukomuko rp82 miliar dengan dipa rp118 miliar, kabupaten lebong rp37 miliar denga dipa rp72 miliar.
kabupaten kepahiang rp39 miliar dengan dipa rp82 miliar dan kabupaten bengkulu tengah rp62 miliar dengan dipa rp106 miliar.
“sudah disalurkan, kepada desa dan ini masih kita monitoring,” ungkap bayu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 25 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan