DPMPTSP Terbitkan 74 Izin, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Memperkuat Sektor UMKM

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 26 Aug 2024 - 21:49

PELAYANAN: MPP Curup yang juga kantor DPMPTSP Rejang Lebong dilihat dari depan pada jam kerja.-foto: arie/koranrb.id-

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam proses perizinan usaha. DPMPTSP Rejang Lebong kini memanfaatkan aplikasi Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses pengajuan izin. Dengan OSS, pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor DPMPTSP untuk mengurus izin. Mereka bisa mengajukan perizinan dari mana saja, selama terhubung dengan internet.

Ia menjelaskan penggunaan OSS sangat efisien dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. "Perizinan usaha bisa dilakukan secara online melalui aplikasi OSS. Jika terdapat kendala, warga dipersilakan datang ke Kantor DPMPTSP Rejang Lebong yang ada di Mal Pelayanan Publik Rejang Lebong guna mendapatkan pendampingan," katanya.

Diakui Zulkarnain, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, terutama yang berasal dari kalangan UMKM. Kendalanya adalah kurangnya pemahaman terhadap prosedur perizinan online dan penggunaan aplikasi OSS.

Banyak pelaku usaha yang masih kesulitan dalam mengakses teknologi informasi, sehingga membutuhkan bantuan dan pendampingan.

Untuk mengatasi masalah ini, DPMPTSP Rejang Lebong menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan di Mal Pelayanan Publik Rejang Lebong. Di sini, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan bantuan langsung dari petugas dalam mengurus perizinan mereka.

“Selain itu, DPMPTSP juga secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha. Mereka menyadari bahwa banyak pelaku usaha kecil yang masih enggan mengurus izin karena merasa prosesnya rumit atau tidak mengetahui manfaat dari memiliki izin usaha. Oleh karena itu, edukasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan jumlah perizinan usaha,” jelasnya.

Zulkarnain mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di Kabupaten Rejang Lebong yang belum memiliki izin usaha agar segera mengajukan perizinan ke DPMPTSP. Dengan memiliki perizinan resmi, usaha mereka akan diakui oleh pemerintah, membuka akses ke berbagai program dukungan pemerintah, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

dpmptsp terbitkan 74 izin, dukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor umkm                            curup, koranrb.id — dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten rejang lebong telah menerbitkan 74 perizinan usaha sepanjang semester pertama tahun 2024. 
kepala dpmptsp rejang lebong, zulkarnain, sh mengungkapkan bahwa sebagian besar perizinan yang diajukan dan diterbitkan berasal dari sektor umkm. jenis usaha yang mendominasi di antaranya adalah pabrik pembuatan tahu, warung kebutuhan pokok, praktek bidan, apotek, dan usaha penerbitan media massa. 
hal ini menunjukkan bahwa sektor umkm terus berkembang di rejang lebong, dan peranannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah semakin penting.
"jumlah perizinan usaha yang kita terbitkan sejak januari hingga akhir juni atau semester i tahun 2024 mencapai 74 perizinan," kata zulkarnain. 
ia juga menambahkan dukungan terhadap umkm bukan hanya dalam bentuk regulasi dan perizinan, tetapi juga pendampingan dan fasilitasi bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam proses perizinan. 
baca juga: diusung 3 partai, gusnan-paman ii daftar hari pertama ke kpu bengkulu selatan 
baca juga:sudah 9 korban sengatan ubur-ubur, bpbd larang pengujung dekati bibir pantai
selain itu, dari total 74 izin yang diterbitkan, sebanyak 65 merupakan nomor induk berusaha (nib), 7 izin adalah nib dengan sertifikat standar, dan 2 lainnya adalah nib untuk produk industri rumah tangga (p-irt). 
“nib menjadi salah satu dokumen penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai identitas resmi yang mengesahkan usaha mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas, seperti pembiayaan, akses pasar, serta berbagai program pemerintah yang dirancang untuk mendukung umkm,” jelasya.
ia menjelaskan, untuk nib merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. dengan memiliki nib, pelaku usaha secara legal diakui oleh negara dan bisa mengajukan berbagai perizinan lainnya sesuai dengan bidang usaha yang digeluti. dari 65 nib yang diterbitkan, mayoritas diberikan kepada usaha kecil dan menengah, seperti warung, pabrik tahu, dan usaha sejenis.
sementara nib sertifikat standar dikeluarkan bagi usaha yang memerlukan standar tertentu dalam operasionalnya, seperti praktek bidan dan apotek. sertifikat ini penting untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“dan untuk nib p-irt, khusus diberikan kepada pelaku industri rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman. nib p-irt penting untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan, sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat,” terang zulkarnain.
baca juga:jelang pendaftaran pilkada bengkulu tengah, rachmat-tarmizi terima rekom golkar dan gerindra
baca juga:pengelola ptm bengkulu: keluhan pkl tak berdasar!
di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam proses perizinan usaha. dpmptsp rejang lebong kini memanfaatkan aplikasi online single submission (oss) untuk mempermudah proses pengajuan izin. dengan oss, pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor dpmptsp untuk mengurus izin. mereka bisa mengajukan perizinan dari mana saja, selama terhubung dengan internet.
ia menjelaskan penggunaan oss sangat efisien dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. "perizinan usaha bisa dilakukan secara online melalui aplikasi oss. jika terdapat kendala, warga dipersilakan datang ke kantor dpmptsp rejang lebong yang ada di mal pelayanan publik rejang lebong guna mendapatkan pendampingan," katanya.
diakui zulkarnain, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, terutama yang berasal dari kalangan umkm. kendalanya adalah kurangnya pemahaman terhadap prosedur perizinan online dan penggunaan aplikasi oss. 
banyak pelaku usaha yang masih kesulitan dalam mengakses teknologi informasi, sehingga membutuhkan bantuan dan pendampingan.
untuk mengatasi masalah ini, dpmptsp rejang lebong menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan di mal pelayanan publik rejang lebong. di sini, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan bantuan langsung dari petugas dalam mengurus perizinan mereka.
“selain itu, dpmptsp juga secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha. mereka menyadari bahwa banyak pelaku usaha kecil yang masih enggan mengurus izin karena merasa prosesnya rumit atau tidak mengetahui manfaat dari memiliki izin usaha. oleh karena itu, edukasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan jumlah perizinan usaha,” jelasnya.
zulkarnain mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di kabupaten rejang lebong yang belum memiliki izin usaha agar segera mengajukan perizinan ke dpmptsp. dengan memiliki perizinan resmi, usaha mereka akan diakui oleh pemerintah, membuka akses ke berbagai program dukungan pemerintah, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan