Tim Hukum Rohidin-Meriani Sampaikan Surat Kontra ke KPU Provinsi Bengkulu, Ini Poin Pentingnya

Reporter: Redaksi |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 03 Sep 2024 - 23:08

Tim hukum Rohidin-Meriani sampaikan surat kontra ke KPU Provinsi Bengkulu, ini poin pentingnya --Abdi/rb

KORANRB.ID - Tim hukum pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Meriani (Romer) mengajukan surat kontra pendapat kepada pihak KPU Provinsi Bengkulu.

Hal tersebut, merupakan respon atas pernyataan Tim Hukum Helmi Hasan dan Mian yang dinilai berdampak merugikan pasangan Romer.

Tim hukum Rohidin-Meriani menilai narasi-narasi politik yang dilontarkan lawan politik pada Pilgub Bengkulu tersebut dimanfaatkan untuk mempengaruhi konsentrasi pemilih.

Adapun beberapa poin dalam surat kontra pendapat yang diajukan

1. Bahwa setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk tim Hukum Helmi-Mian yang berdampak merugikan pasangan Rohidin-Meriani (Romer) merupakan narasi-narasi politik memanfaatkan isu hukum pencalonan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsentrasi pemilih.

2. Kami sangat memahami dengan sangat baik situasi pihak KPU dan pihak Bawaslu akibat pemanfaatan isu hukum ini, dan kami yakin sepenuhnya pihak KPU dan bawaslu bekerja profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku

3. Pencalonan Rohidin-Meriani sah secara hukum karena sudah sesuai dengan PKPU No 8 tahun 2024 sebagaimana diubah menjadi PKPU 10 tahun 2024 sebagai peraturan teknis yang dipedomani oleh pihak-pihak penyelenggara pilkada, yang dipertegas dengan SE bawaslu RI Nomor 96 tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024.

4. Adanya narasi politik yang mengatakan bahwa PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah menjadi PKPU 10 tahun 2024 bertentangan dengan putusan MK, hal itu adalah narasi yang keliru, justru PKPU tersebut telah sejalan dengan putusan MK.

5. Tim Hukum Rohidin-Meriani akan mengambil langkah-langkah untuk menyikapi narasi-narasi politik pihak-pihak tertentu termasuk Tim Hukum Helmi-Mian dengan menyampaikan kontra pendapat langsung secara tertulis ke KPU dan Bawaslu pada hari ini.

6. Kami tegaskan pasangan Rohidin-Meriani tidak bermasalah secara hukum dan menghimbau kepada seluruh Tim Pemenangan, Relawan, Simpatisan, dan pendukung untuk fokus memenangkan Rohidin-Meriani pada Pilkada 2024

tim hukum rohidin-meriani sampaikan surat kontra ke kpu provinsi bengkulu, ini poin pentingnya                             koranrb.id - tim hukum pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur bengkulu, rohidin mersyah dan meriani (romer) mengajukan surat kontra pendapat kepada pihak kpu provinsi bengkulu.
hal tersebut, merupakan respon atas pernyataan tim hukum helmi hasan dan mian yang dinilai berdampak merugikan pasangan romer.
tim hukum rohidin-meriani menilai narasi-narasi politik yang dilontarkan lawan politik pada pilgub bengkulu tersebut dimanfaatkan untuk mempengaruhi konsentrasi pemilih.
adapun beberapa poin dalam surat kontra pendapat yang diajukan 
baca juga:922 honda mukomuko terima sk dan pembayaran gaji 2 bulan 
baca juga:dlh rejang lebong siapkan rencana pendirian blud persampahan 
1. bahwa setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk tim hukum helmi-mian yang berdampak merugikan pasangan rohidin-meriani (romer) merupakan narasi-narasi politik memanfaatkan isu hukum pencalonan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsentrasi pemilih.
2. kami sangat memahami dengan sangat baik situasi pihak kpu dan pihak bawaslu akibat pemanfaatan isu hukum ini, dan kami yakin sepenuhnya pihak kpu dan bawaslu bekerja profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku
3. pencalonan rohidin-meriani sah secara hukum karena sudah sesuai dengan pkpu no 8 tahun 2024 sebagaimana diubah menjadi pkpu 10 tahun 2024 sebagai peraturan teknis yang dipedomani oleh pihak-pihak penyelenggara pilkada, yang dipertegas dengan se bawaslu ri nomor 96 tahun 2024, tanggal 28 agustus 2024.
4. adanya narasi politik yang mengatakan bahwa pkpu no 8 tahun 2024 sebagaimana diubah menjadi pkpu 10 tahun 2024 bertentangan dengan putusan mk, hal itu adalah narasi yang keliru, justru pkpu tersebut telah sejalan dengan putusan mk. 
baca juga:2.393 nelayan dan pembudidaya ikan berhak gunakan bbm subsidi 
baca juga:soal netralitas asn, bawaslu surati pemkab bengkulu utara
5. tim hukum rohidin-meriani akan mengambil langkah-langkah untuk menyikapi narasi-narasi politik pihak-pihak tertentu termasuk tim hukum helmi-mian dengan menyampaikan kontra pendapat langsung secara tertulis ke kpu dan bawaslu pada hari ini.
6. kami tegaskan pasangan rohidin-meriani tidak bermasalah secara hukum dan menghimbau kepada seluruh tim pemenangan, relawan, simpatisan, dan pendukung untuk fokus memenangkan rohidin-meriani pada pilkada 2024
anggota tim hukum rohidin-meriani, jecky haryanto, sh menegaskan bahwa kpu harus tetap independen dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh mendapat tekanan dari pihak manapun.
kpu harus telah bekerja secara profesional dan telah sesuai berdasarakan ketentuan hukum yang berlaku.
baca juga:jumlah penerima program replanting menurun, 6.000 hektare lahan kebun sawit direplanting 
baca juga:perjuangkan pembangunan merata di bengkulu utara 
''kpu ini kan lembaga independen, jadi lembaga ini tidak bisa diintervensi apapun bentuknya,'' ungkap jecky dan rekan, di kantor kpu provinsi bengkulu, 3 september 2024.
jecky menerangkan, pihaknya telah mengajukan surat kontra pendapat kepada kpu sebagai respons terhadap langkah-langkah yang diambil oleh tim hukum pasangan helmi-mian.
''kita berharap kpu tetap profesional melaksanakan tahapan-tahapan pilkada. ini sebagai kontra dari yang dilakukan tim hukum helmi-mian,'' imbuhnya.
jecky menyatakan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa peraturan kpu (pkpu) nomor 8 tahun 2024, yang kemudian diubah menjadi pkpu no. 10 tahun 2024, bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi (mk) adalah keliru. 
baca juga:cukup gunting kupon di koran rb! raih tiket umrah, 10 voucher dp rp3 juta umrah, motor dan ratusan hadiah 
baca juga:pilkada serentak bengkulu 2024, 27 paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan waras dan sehat
''terakhir itu terbit surat edaran bawaslu dan itu diatur dalam pkpu, ini kan sudah dua lembaga ini perspektifnya sudah sama, jadi jangan dibelok-belokan. dan justru pkpu tersebut telah sejalan dengan putusan mk, dan kami mendukung penuh kpu dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,'' beber jecky.
lebih lanjut, tim hukum romer menghimbau kepada seluruh tim pemenangan, relawan, simpatisan, dan pendukung untuk tetap fokus memenangkan pasangan rohidin-meriani pada pilkada 2024 tanpa melakukan tekanan yang tidak semestinya terhadap kpu. 
''hal seperti ini adalah langkah politik tapi dibungkus oleh isu hukum, ini akan memecah konsentrasi pemilih. jadi kami tegaskan bahwa pasangan rohidin-meriani tidak bermasalah secara hukum,'' singkat jecky.
baca juga:selain infrastruktur, program ini juga jadi sorotan dprd bengkulu utara 
baca juga:pendaftar seleksi cpns di rejang lebong sudah mencapai 323 pelamar
sementara itu, anggota tim hukum rohidin-meriani, aizan sh, mengungkapkan, bahwa untuk pencalonan pasangan rohidin-meriani telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan pkpu dan surat edaran (se) bawaslu nomor 96 tahun 2024.
''apa yang sudah dimaksud dalam pkpu dan se dari bawaslu, itu yang kita junjung tinggi.  tidak ada alasan untuk menekan atau mempengaruhi kpu dalam menjalankan tugasnya,'' ujar aizan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 4 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan