Bawaslu Pastikan Proses 2 ASN Kepahiang Terindikasi Langgar Netralitas

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 29 Sep 2024 - 20:53

Bawaslu pastikan proses 2 ASN Kepahiang terindikasi langgar netralitas--Heru/RB

bawaslu pastikan proses 2 asn kepahiang terindikasi langgar netralitas                            koranrb.id - bawaslu kabupaten kepahiang pastikan tetap memproses indikasi pelanggaran netralitas 2 asn di lingkungan pemkab kepahiang.
penindakan indikasi pelanggaran netralitas selama jalannya tahapan pilkada serentak 2024 ini, diharapkan jadi perhatian bagi asn lainnya agar tetap menjalankan netralitasnya selama gelaran pilkada. 
komisioner  bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni saat diwawancarai minggu 29 september 2024 menerangkan indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan asn di lingkungan pemkab kepahiang nantinya akan diteruskan ke badan kepegawaian negara (bkn). 
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, sang oknum asn memuat postingan di media sosial yang sedang beraktivitas di salah satu sekretariat bapaslon. "ada 2 asn yang masih berproses di bawaslu kepahiang saat ini," kata asuan.  
sebelumnya, bawaslu kabupaten kepahiang telah lebih dulu melayangkan hasil kajian pelanggaran netralitas asn ke bkn.
baca juga:bpbd rejang lebong ingatkan ancaman bencana hidrometeorologi, 12 kecamatan di mukomuko rawan banjir
baca juga:gubernur rohidin tingkatkan kesejahteraan guru di provinsi bengkulu
"untuk yang diteruskan ke bkn sudah ada, sekarang juga kita masih memproses indikasi pelanggaran netralitas asn lainnya," tambah asuan. 
ibarat fenomena gunung es, indikasi pelanggaran netralitas asn di atas diyakini hanya sebagian kecil saja yang terungkap ke permukaan.
ditenggarai, masih banyak indikasi pelanggaran indikasi netralitas lainnya yang secara terang-terangan dilakukan oknum asn lainnya di lingkungan pemkab kepahiang. 
karena hal ini pula, bawaslu mengharapkan dukungan semua pihak agar ikut mengawal jalannya pilkada 2024 ini secara jujur dan adil. bebas dari intervensi, khususnya pelanggaran netralitas baik dari asn, kades maupun aparat keamanan.
baca juga:saat musim kawin bebek betina butuh banyak protein! berikut 6 fakta unik gadwall
baca juga:predator puncak bersenjata pedang! berikut 7 fakta unik marlin hitam
"personel kita kan terbatas, tentunya ruang gerak kita juga terbatas. makanya kita juga berharap semua pihak ikut melakukan pengawalan di pilkada 2024 ini," harap asuan. 
sebagai acuan, dalam rangka menjaga netralitas pns  surat keputusan bersama (skb) 2024 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan telah diterbitkan. 
skb 3 menteri melibatkan, kementerian pan rb, kemendagri bkn dan bawaslu ri.  seorang  asn memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam undang-undang no. 5/2014 tentang asn. dalam aturan tersebut termaktub bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. disebutkan pada pasal 9 ayat (2) uu asn,  secara tegas menyebutkan pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
baca juga:umrah plus wisata ke turki dan dubay, jemaah umrah bst bengkulu doakan keluarga besar rbmg
baca juga:diskusi forum tanah air dibubarkan preman, lbh ap pw muhammadiyah bengkulu kecam tindakan premanisme
sebab dalam upaya menjaga netralitas asn dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan asn, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
lalu,  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (uu asn), pasal 2 huruf f uu asn dan penjelasannya. lalu, pada penjelasan umum uu asn hingga pasal 8 ayat (4) jo. pasal 14 huruf i angka 3 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
adapun sanksi bagi asn pns yang melanggar, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn.
bagi pns yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan terdiri atas, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
terkait indikasi pelanggaran selama jalannya pilkada 2024, bawaslu kabupaten kepahiang memiliki posko pengaduan.
baca juga:ini cara mengatasi sesak napas saat berolahraga
baca juga:sambut hut tni ke 79, tni dan polri di ketahun bangun masjid giri kencana
di sini, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pilkada 2024. 
sesuai peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 7 tahun 2022 pasal 15 ayat 3 disebutkan, pengajuan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat harus memenuhi usnur syarat formil dan material. 
syarat formil meliputi, nama dan alamat pelapor, pihak pelapor dan waktu menyampaikan laporan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.
di sini, waktu yang dimaksud tertera pada pasal 8 ayat 3 adalah, paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. 
baca juga:manfaat psikologis memelihara burung, salah satunya membangkitkan ketenangan dalam hidup
baca juga:mengenal fotografer olahraga, cabang fotografi yang tak semua fotografer bisa melakukan
adapun syarat materil, tercantum dalam pasal 15 ayat 4 adalah, dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu, selain waktu dan tempat juga harus dilampirkan uraian kejadian pelanggaran serta bukti. bisa berupa rekaman, video, gambar atau bukti lainnya. 
perlu juga diketahui, pada form form keberatan dan form pengajuan yang sudah disediakan, masyarakat diminta mencantumkan identitas diri, nik dan foto diri.
lalu, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam membuat laporan. bawaslu membutuhkan bukti pendukung berupa foto atau video untuk ditindaklanjuti bersama sentra gakkumdu.
 selain itu, pastinya pelapor harus memberikan identitas diri, lokasi, serta kronologi peristiwa, dan ada terlapor.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan