Absen Sampai Setahun, 2 ASN Kepahiang Terancam Dipecat, Atasan jangan Lindungi Bawahan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 21 Oct 2024 - 22:15

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Dedi Candira Wijaya Kusuma--HERU/RB

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana contoh berikut.

Seorang PNS bernama A, menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kinerja PPPK.

Yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya bersama tim pemeriksa, terbukti yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka atasan langsung melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang Menghukum dan Pejabat Pembina Kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Penjelasan mengenai tanpa alasan yang sah pernah dimuat dalam Penjelasan Pasal 8 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didefinisikan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan tanpa alasan yang sah adalah, bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.

absen sampai setahun, 2 asn kepahiang terancam dipecat, atasan jangan lindungi bawahan                            kepahiang, koranrb.id - 2 asn di lingkungan pemkab kepahiang terancam hukuman pemecatan. 
keduanya yang diketahui berdinas di dinas kesehatan dan kantor lurah tersebut diketahui sudah absen tak masuk kantor tanpa alasan jelas antara 8 bulan hingga 1 tahun. 
inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang dedi candira wijaya kusuma, s.s.sos, map menyampaikan, kedua asn tersebut sudah menjalani pemeriksaan tim penegak disiplin kabupaten kepahiang. 
"ya, ada 2 asn sudah diperiksa inspektorat. sekarang progres tim penegak disiplin kabupaten," terang dedi. 
baca juga:jamin hak pilih, 1.164 penyandang disabilitas terdaftar dpt kpu seluma
dalam waktu dekat lanjutnya, akan ada progres hukuman disiplin berat kepada yang bersangkutan. 
"kalau secara keseluruhan ada 10 laporan tindak indisipliner asn yang masuk.
cuma yang berat ada 2, karena tak masuk antara 8 sampai 1 tahun," terang dedi. 
dalam kesempatan ini pula, ia berharap kepada seluruh asn tetap mempedomani peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
baca juga:debat pilkada bengkulu tengah, 4, 11 dan 22 november 2024 
"tugas dari atasan mengingatkan dan membina, kebanyakan atasan ingin melindungi tapi ini bahaya.
sesuai pp 94, bisa atasan kena sanksi, karena melindungi bawahan tidak disiplin," tambah dedi.  
sebagai acuan, pada pp  nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dimaksudkan untuk mewujudkan pns yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin.
penegakan disiplin dapat mendorong pns untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
baca juga:pemkab rejang lebong warning honorer agar tidak terlibat politik praktis
hukuman disiplin dedang dapat diberikan berupa, emotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan. 
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan. 
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.
pada saat per bkn 6/2022 ini mulai berlaku, penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1  tahun.
baca juga:klaim masyarakat antusias untuk perubahan, elva hartati-makrizal nedi target menang 70 persen
lalu, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9  bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen  selama 12  bulan.
tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1  tahun, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi pns mulai berlaku.
dengan demikian, sebelum berlakunya peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi pns maka tetap menggunakan jenis hukuman disiplin sedang yang diatur dalam pp 53/2010 jo perka bkn 21/2010.
sedangkan hukuman disiplin berat, berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
baca juga:kampanye tertib lalu lintas melalui bagi-bagi cokelat untuk pengendara yang mematuhi aturan
yang dimaksud dengan "penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12  bulan adalah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 bulan.
kemudian, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12  bulan. yang dimaksud dengan pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12  bulan adalah, pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan
fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan pelaksana.
baca juga:pendaftaran pppk di rejang lebong, tenaga teknis mendominasi
 pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns sebagaimana contoh berikut.  
seorang pns bernama a, menduduki jabatan sebagai kepala bidang peningkatan kinerja pppk.
yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10  hari kerja. 
baca juga:habiskan anggaran ratusan juta, stadion mini dipenuhi semak belukar
setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya bersama tim pemeriksa, terbukti yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.
berdasarkan hasil pemeriksaan, maka atasan langsung melaporkan kepada pejabat yang berwenang menghukum yaitu pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat pembina kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 
penjelasan mengenai tanpa alasan yang sah pernah dimuat dalam penjelasan pasal 8 angka 9 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang didefinisikan sebagai berikut.
yang dimaksud dengan tanpa alasan yang sah adalah, bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan