Tidak Capai Target, 3 Kelurahan Gagal Terima DAU 100 Persen

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 24 Oct 2024 - 22:24

BANDAR RATU: Salah satu kelurahan di Kecamatan Kota Mukomuko yang gagal merealisasikan kegiatan DAU 2024--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

tidak capai target, 3 kelurahan gagal terima dau 100 persen                            mukomuko,koranrb.id – meskipun telah mendapat dana alokasi umum (dau) rp600 juta tahun 2024 untuk menjalankan roda pemerintahan, sayangnya 3 kelurahan yang ada di kabupaten mukomuko hanya mampu membelanjakan stengahnya atau 50 persen. sedangkan sisanya gagal salur. 
hal ini disampaikan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) kabupaten mukomuko, wahyu budiarso, se, llm. untuk penyaluran dau kelurahan dibagi menjadi 2 tahap. tahap i sebesar 50 persen dan tahap ii sejumlah 50 persen. 
dimana masing-masing kelurahan tersebut menerima dau pendanaan kelurahan sebesar rp100 juta.
baca juga:debat kandidat mukomuko; akses masuk pendukung paslon 25 orang 
baca juga:masih ada logistik pilkada yang belum tiba, ini penjelasan kpu 
“untuk dau tahap l mereka sudah dicairkan, total rp300 juta untuk 3 kelurahan. sedangkan tahap ii, waktu sudah habis pada 23 oktober 2024, sehingga tidak bisa disalurkan,” kata wahyu. 
wahyu menjelaskan, untuk persyaratan pencairan dau pendanaan kelurahan tahap ii  yang seharusnya bisa dimasukan pihak kelurahan dari pertengahan tahun 2023 lalu. 
harus memiliki  laporan realisasi serapan dana tahap i minimal 75 persen. namun hingga akhir batas waktu yang ditetapkan, laporan yang disyaratkan tidak dapat kelurahan penuhi. 
oleh karena itu, 50 persen dau pendanaan kelurahan yang seharunya bisa digunakan, tidak akan dicairkan pemerintah pusat.
‘’sangat disayangkan, sebab dau untuk kelurahan tidak rutin setiap tahun. beda dengan dana desa. penggunaan dau pendanaan kelurahan ini diatur dalam permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” terang wahyu lagi.
dijelaskannya, kegiatan yang bisa didanai menggunakan dau pendanaan kelurahan antara lain, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi jaringan air minum, drainase dan selokan, sarana pengumpulan dan  sampah dan sarana pengolahan sampah. 
sumur resapan, jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, serta alat pemadam api ringan (apar). 
juga untuk pembuatan pompa kebakaran portabel, penerangan lingkungan pemukiman. sarana prasarana lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan kelurahan.
baca juga:42 peserta seleksi cpns pemprov bengkulu langsung gugur di hari pertama, ini penyebabnya 
baca juga:tpg 700 guru dibayar bulan ini, 700 guru lainnya awal november 
“sebenarnya sangat banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh masing-masing kelurahan. namun terkait kendala dilapangan kami tidak mengetahui apa yang terjadi hingga mereka gagl salur,” sampainya.
terpisah, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti sh membenarkan anggaran pendanan kelurahan yang bersumber dari dau tahun 2024 tahap ii tidak bisa dicairkan. 
penyebabnya, perencanaan kegiatan yang menggunakan anggaran di tahap l kurang matang. sehingga ketika ingin mencapai persentase 75 persen tidak terpenuhi. 
berkaitan anggaran tersebut tidak bisa dialihkan atau jadi silpa, karena anggaran dau kelurahan tidak rutin. jadi ketika pengajuan gagal memang tidak bisa disalurkan oleh pemerintah pusat.
“bagaimana lagi, anggaran tersebut hangus, sebab limit waktu yang diberikan sudah habis. uang sebesar rp300 juta untuk 3 kelurahan tersebut tidak bisa disalurkan lagi ke daerah,” sampainnya.
baca juga:pupr mukomuko akan terima dak sanitasi rp13,6 miliar, ini rincian peruntukkan 
baca juga:pilkades paw, 3 desa diminta siap anggaran sambil menunggu surat kemendagri
lanjutnya, untuk sistematis pencairan dau pendanaan kelurahan hampir sama dengan desa. opd teknis akan menaikan laporan penggunaan anggaran. setelah itu di review oleh inspektorat kemudian baru di serahkan ke bkd mukomuko.
setelah itu barulah dilakukan uplod ke sistem kementerian keuangan (kemenkeu). diproses dan di alokasikan pusat ke daerah.
“paling lama proses tersebut 1 minggu, anggaran ditransfer pusat ke kasda. namun bagaimana lagi anggaran tersebut sudah gagal salur,” demikian eva.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 25 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan