Pemasangan Tiang Provider Internet Tanpa Izin, Terus Tuai Protes, Warga Dirugikan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 23:29

TIANG: Terlihat 2 tiang provider internet yang terpasang tepat berada di tengah-tengah muka rumah Nini Fitriani yang berada di Kelurahan Rawa Makmur Permai pada Sabtu 2 November 2024 pagi. RENO/RB--

Namun hal tersebut batal lantaran saat itu ia ada di rumah dan memprotes tindakan pemasangan tiang di depan rumahnya itu.

“Saya protes yang kedua itu, saya tidak setuju, kalau mau di sebelah sana jangan di depan rumah saya lagi, saya menikmati wifinya tidak tapi saya yang kena ruginya” katanya.

Nini juga mengungkapkan bahwa selama ini ia ingin mengadukan ketidaknyamannya atas adanya tiang yang berada di depan rumahnya itu, namun ia tidak mengetahui dengan siapa ia harus mengadukan hal tersebut.

Untuk itu ia berharap siapapun pemilik dari pada tiang yang berada tepat di depan rumahnya untuk segera dipindahkan karena ia tidak nyaman atas hal itu.

“Kalau bisa tolong dipindahkan, selama ini saya mau mengadu tapi tidak tahu harus mengadu dengan siapa, jadi tolonglah,” ungkap Nini.

Sekadar mengulas, bukan hanya membuat resah masyarakat, tata letak tiang provider internet di Kota Bengkulu yang diduga dipasang tanpa izin juga menghambat pengerjaan pembangunan.

Pasalnya, beberapa proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kota Bengkulu terganggu akibat keberadaan tiang provider tersebut.

Hal ini disampaikan, Subkoordinator Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bengkulu, Supriandi.

Ia menyampaikan dalam satu kasus, keberadaan tiang-tiang provider ini membuat proses pekerjaan suatu pembanguan menjadi terhambat.

“Ya lihat sendiri pada saat proses pengerjaan jembatan penghubung antara RT 25 Sawah Lebar dengan RT 18 Kelurahan Kebun Tebeng, membuat kendala tentunya,” ungkap Supriandi.

Saat ini, keberadaan tiang-tiang provider internet sudah menjamur di mana-mana bahkan dalam 1 titik ada lebih dari 1 tiang tertanam dan tidak diketahui siapa pemilik dari tiang provider tersebut.

”Setiap tiang tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya, karena tidak ada kode penanda, tentunya keberadaan tiang itu di lapangan mempersulit proses pekerjaan,” tandasnya.

Sementara Akademisi Bidang Hukum Pidana dan Kriminologi, Dr. Zico Junius Fernando, SH, MH menyebut jika masyarakat merasa dirugikan akibat pemasangan tiang provider internet tanpa izin bisa dilaporkan.

pemasangan tiang provider internet tanpa izin, terus tuai protes, warga dirugikan                            koranrb.id – keberadaan tiang provider internet yang dipasang tanpa izin di kota bengkulu masih terus jadi sorotan masyarakat.
terbaru, salah satu warga gang hidayah, rt 8 rw 4, kelurahan rawa makmur permai mengaku kebingungan, lantaran ridak tahu harus melapor dengan siapa atas ketidaknyamanan adanya tiang provider internet.
hal tersebut disampaikan nini fitriani (40), ia sangat menyayangkan tindakan para teknisi yang memasang tiang provider internet tanpa perizinan dan persetujuannya sebagai pemilik rumah.
“langsung pasang saja, jangankan izin ketuk pintu saja tidak,” ungkap nini.
baca juga: pemasangan tiang provider internet tanpa izin, terus tuai protes, warga dirugikan
baca juga:jpu siapkan 10 saksi tipikor bos smpn 17, ph bakal buktikan keterlibatan honorer
ia menjelaskan pemasangan tiang tersebut dilakukan sekitar 8 bulan yang lalu, tanpa adanya persetujuannya terlebih dahulu.
saat itu pemasangan dilakukan ketika ia sedang berdagang alias tidak ada di rumah.
“waktu saya pulang dari kalangan tengah hari (pukul 12.00 wib, red) melihat sudah ada tiang yang berdiri di depan rumah, saya tanya para pemasang itu katanya sudah ditentukan titiknya di sini,” jelas nini.
selain tanpa adanya izin dan persetujuannya terlebih dahulu, hal yang membuat kegeramannya memuncak yakni pemasangan tiang tersebut tepat berdempetan teras rumahnya, yang tentu saja ia merasa terganggu dan tidak nyaman akan hal tersebut.
baca juga:pupr akui tata letak tiang provider internet hambat pekerjaan, pemasangan tak berizin, ini unsur pidananya
baca juga:tiang provider internet makin semrawut di kota bengkulu, warga bakal lapor polisi, ombudsman buka pengaduan
“jadi kalau kami mau buat acara tiang ini jelas mengganggu, sudah itu, kalau roboh pasti menimpa rumah saya,” ungkap nini.
tidak sampai di situ saja 2 bulan berselang setelah pesangan tersebut, ada juga teknisi lainnya yang ingin kembali memasang tiang di depan rumahnya.
namun hal tersebut batal lantaran saat itu ia ada di rumah dan memprotes tindakan pemasangan tiang di depan rumahnya itu.
“saya protes yang kedua itu, saya tidak setuju, kalau mau di sebelah sana jangan di depan rumah saya lagi, saya menikmati wifinya tidak tapi saya yang kena ruginya” katanya.
nini juga mengungkapkan bahwa selama ini ia ingin mengadukan ketidaknyamannya atas adanya tiang yang berada di depan rumahnya itu, namun ia tidak mengetahui dengan siapa ia harus mengadukan hal tersebut.
untuk itu ia berharap siapapun pemilik dari pada tiang yang berada tepat di depan rumahnya untuk segera dipindahkan karena ia tidak nyaman atas hal itu.
baca juga:termasuk pelanggaran hukum! pasang tiang provider internet tanpa izin pemilik perkarangan rumah atau tanah
baca juga:tiang provider internet makin semrawut di kota bengkulu, warga bakal lapor polisi, ombudsman buka pengaduan
“kalau bisa tolong dipindahkan, selama ini saya mau mengadu tapi tidak tahu harus mengadu dengan siapa, jadi tolonglah,” ungkap nini. 
sekadar mengulas, bukan hanya membuat resah masyarakat, tata letak tiang provider internet di kota bengkulu yang diduga dipasang tanpa izin juga menghambat pengerjaan pembangunan.
pasalnya, beberapa proyek yang dikerjakan dinas pekerjaan umum dan penata ruang (pupr) kota bengkulu terganggu akibat keberadaan tiang provider tersebut.
hal ini disampaikan, subkoordinator bidang bina marga dinas pupr kota bengkulu, supriandi.
ia menyampaikan dalam satu kasus, keberadaan tiang-tiang provider ini membuat proses pekerjaan suatu pembanguan menjadi terhambat.
“ya lihat sendiri pada saat proses pengerjaan jembatan penghubung antara rt 25 sawah lebar dengan rt 18 kelurahan kebun tebeng, membuat kendala tentunya,” ungkap supriandi.
saat ini, keberadaan tiang-tiang provider internet sudah menjamur di mana-mana bahkan dalam 1 titik ada lebih dari 1 tiang tertanam dan tidak diketahui siapa pemilik dari tiang provider tersebut.
”setiap tiang tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya, karena tidak ada kode penanda, tentunya keberadaan tiang itu di lapangan mempersulit proses pekerjaan,” tandasnya.
sementara akademisi bidang hukum pidana dan kriminologi, dr. zico junius fernando, sh, mh menyebut jika masyarakat merasa dirugikan akibat pemasangan tiang provider internet tanpa izin bisa dilaporkan.
ia menyampaikan bahwa, pemasangan tiang provider internet harus memenuhi aturan hukum terkait izin mendirikan bangunan, tata ruang dan persetujuan masyarakat setempat.
“jadi untuk pemasangan tiang provider ini memang harus mengantongi izin. sebab jika ini tetap dilakukan ada unsur yang dilanggar jika itu sudah terbukti pidana memang ada,” ungkap zico.
ia menerangkan, pemasangan tiang provider termasuk dalam penggunaan ruang publik yang memerlukan izin dari pemerintah daerah dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta estetika wilayah. 
“yang perlu diperhatikan bahwa pemasangan ini memerlukan izin pemerintah setempat seperti prangkat terkecil adalah rt dan rw,” terang zico.
zico menambahakan bahwa dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang telah diubah ke undang-undang ciptaker dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang mengatur bahwa bangunan di ruang publik.
“dari aturan tersebut memuat termasuk tiang internet, harus sesuai dengan tata ruang dan memiliki izin. selain itu, undang-undang cipta kerja menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur seperti tiang internet untuk menghindari konflik,” jelas zico.
 jika tiang dipasang di lahan milik pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan tindakan tersebut harus mensyaratkan izin khusus untuk penggunaan lahan publik.
“sekarang sudah memiliki izin atau belum jika belum itulah yang salah,” terang zico.
 aturan teknis dari kementerian komunikasi dan informatika melalui peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 2 tahun 2021 juga menyatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi harus memenuhi standar keamanan, ketahanan, dan keselamatan bagi masyarakat. 
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran.
“jadi ketika perusahan atau pemilik usaha pemasangan tiang provider ini menyalai aturan yang ada memang pidana bisa diberikan pda mereka,” jelas zico.
pemasangan tiang provider internet tanpa izin di kota bengkulu semakin meresahkan masyarakat. 
pengamat hukum menilai tindakan tersebut bisa diproses secara hukum, baik perdata maupun pidana penjara.
hal tersebut diungkapkan pengamat hukum universitas bengkulu randy praditiyo, sh, mh. ia mengatakan bahwa secara aturan telekomunikasi tindakan pemasangan tiang provider di tempat yang tidak sesuai itu jelas melanggar. apalagi dipasang secara sembarangan tanpa izin dengan pemilik lahan yang dipasang tiang provider internet.  
“jadi berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 1999 merupakan regulasi dasar yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di indonesia, penyelanggara telekomunikasi yang memasang tiang provider harus meminta izin terlebih dahulu, ketika tidak dilakukan atau wilayah pemasangan itu tidak pas maka itu salah,” ungkap randy, kamis 31 oktober 2024.
sementara itu kasi humas polresta bengkulu iptu endang sudarajat mengatakan pihaknya masih menggali informasi tersebut. “kalau sekarang tidak ada aduan masyarakat perihal tiang ini,” tutup endang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 3 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan