6 Poin Gugatan Praperadilan Murman, Ini Tanggapan Kajari Seluma

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 04 Nov 2024 - 23:11

SAMPAIKAN: PH Eks Bupati Murman saat sidang praperadilan agenda pembacaan permohonan. ZULKARNAIN/RB--

6 poin gugatan praperadilan murman, ini tanggapan kajari seluma                            koranrb.id - hakim tunggal pengadilan negeri (pn) tais, andi bungawali anastasia, sh memimpin sidang praperadilan yang diajukan mantan bupati seluma, h murman effendi, sh, mh.
murman selaku pemohon didampingi tim penasihat hukum (ph)-nya menyampaikan enam poin dalam sidang kemarin.
disampaikan ph murman, erwin sagitarius, sh, mh, bahwa mereka selaku pemohon memohon kepada majelis hakim pn tais yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan;
1. menyatakan diterimanya permohonan pemohon prapradilan untuk seluruhnya dan atau sebagian;
baca juga: debat perdana, 2 paslon cabup cawabup seluma adu program
baca juga:niat petik kelapa, warga pasar seluma meninggal tersengat listrik 
2. menyatakan tindakan termohon terhadap menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenannya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon;
4. memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 
5. memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 
baca juga:tbc di air periukan capai 16 kasus, tertinggi di seluma
baca juga:malam ini, debat paslon cabup - cawabup seluma, ini lokasi nobar yang disiapkan tim pemenangan
6. menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
“kami selaku pemohon, sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat majelis hakim pengadilan negeri tais yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusian.
apabila yang terhormat hakim pengadilan negeri tais yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” sampai erwin sagitarius bersama rekan.
terpisah, kepala kejari (kajari) seluma, dr. eka nugraha, sh, mh yang turut hadir saat sidang praperadilan mengaku  siap menghadapi rentetan persidangan yang akan berjalan.
baca juga:malam ini, debat paslon cabup - cawabup seluma, ini lokasi nobar yang disiapkan tim pemenangan
baca juga:2 warga lubuk gilang digigit anjing, khawatir terjangkit rabies 
mereka meyakini penetapan tersangka terhadap murman effendi maupun penyidikan telah memenuhi persyaratan formil maupun materil.
“terkait permohonan dari pemohon, kami selaku penyidik memastikan bahwa semua rangkaian yang telah kami lakukan telah sesuai prosedural dan telah memenuhi persyaratan formil maupun materil,” tegas kajari seluma.
usai dilakukannya sidang praperadilan perdana dengan agenda pemohon membacakan permohonan praperadilan.
sidang ditunda hingga selasa 5 november 2024 mendatang.
dengan agenda sidang pembacaan jawaban dari termohon (kejari seluma) atas permohonan praperadilan yang diajukan murman.
sebagai informasi, senin 14 agutus 2024 lalu, jaksa kejari seluma menetapkan 4 tersangka dalam kasus tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma tahun 2008, yakni mantan bupati seluma, murman effendi, sh, mh, mantan sekda seluma, drs. mulkan tajuddin, mm. mantan kepala bpn seluma, djasran harhap dan mantan ketua dprd seluma, hj. rosnaidi abidin. 
berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara (kn) oleh kantor akuntan publik, sebesar rp 19,5 miliar yang berasal dari barang negara / daerah berupa tanah kurang lebih 199.681 m2 karena adanya kegiatan tukar guling lahan aset pemkab seluma di kelurahan sembayat tahun 2008.
di mana tanah pengganti tanah milik kabupaten seluma senyatanya tidak ada, karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik pemerintah kabupaten seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan pemkab bengkulu selatan selaku kabupaten induk pada tahun 2003.
sebelum akhirnya pada tahun 2004 diserahkan kepada pemkab seluma sebagai kabupaten pemekaran dari kabupaten bengkulu selatan. 
dengan adanya ini, jaksa menyimpulkan lahan yang diakui murman effendi miliknya di kawasan pematang aur dan ditukar gulingkan oleh lahan di sembayat adalah fiktif, karena sudah dibebaskan sebelumnya oleh pemkab bengkulu selatan.
untuk diketahui, pengusutan kasus tukar guling lahan milik pemkab seluma yang berada di kelurahan sembayat, dan lahan milik mantan bupati seluma, murman efendi di jalan pematang aur pada tahun 2008 ini.
dilakukan karena sebelumnya jaksa menduga telah terjadi tindakan melawan hukum yang berujung pada kerugian negara. 
dalam penyidikan ini jaksa kejari seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 80 orang saksi. 
tidak sedikit diantara saksi merupakan mantan pejabat, baik dari eksekutif maupun legislatif dari kabupaten seluma maupun kabupaten bengkulu selatan di masa lalu, mengingat bahwa kabupaten seluma merupakan pemekaran dari kabupaten bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan