Usai Terima SPPT, Camat hingga Kades di Mukomuko Diminta Segera Tagih PBB-P2, Batas 31 November 2024

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 10 Nov 2024 - 22:30

PELAYANAN: Pengurusan administrasi pajak dan retribusi di Kantor BKD Mukomuko. FIRMANSYAH/RB--

usai terima sppt, camat hingga kades di mukomuko diminta segera tagih pbb-p2, batas 31 november 2024                            koranrb.id – seluruh camat, lurah dan kepala desa (kades) di kabupaten mukomuko diminta segera menjalankan tugas usai menerima surat pemberitahuan pajak terhutang (sppt) pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (pbb-p2).
hal tersebut untuk mendongkrak capaian pendapatan asli daerah (pad) kabupaten mukomuko tahun 2024 melalui pbb-p2 yang ditargetkan sebesar rp 1.7 miliar lebih. 
sehingga seluruh camat, lurah dan kepala desa diminta jangan menunda atau menyimpan sppt di kantor masing-masing. 
hal ini disampaikan sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr. abdiyanto, sh, m.si, cla. 
baca juga: pemkab mukomuko berencana unsul pembangunan lpkb di tahun 2025 
baca juga:dugaan honda ‘siluman’, aph diminta usut kemungkinan upeti
ia mengatakan dalam pencapaian target pad ini semua pihak memiliki tugas dan peran masing-masing yang pelaksanaannya tidak boleh dilakukan penundaan.
“saya ingatkan seluruhnya, baik pihak kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa (pemdes) jangan menumpukkan sppt tersebut di kantor.
datangi warganya sampaikan hari itu juga. karena jelas sebagai usur pemerintah terdekat harus wajib melayani masyarakat,” kata sekda.
sekda menambahkan, meskipun hal tersebut tugas bidang pendapatan, badan keuangan daerah (bkd) mukomuko dalam melakukan pemungutan pbb-p2 ke masing-masing objek pajak sesuai sppt dan daftar himpunan ketetapan pajak (dhkp) yang sudah ditetapkan. 
sudah sewajarnya ada koordinasi yang terjalin dan saling membantu. jangan sampai sppt dan dhkp hanya disimpan di laci sebagai dokumen, yang artinya setiap camat harus mampu mengoordinir pemungutan pbb-p2 yang dilakukan lurah dan kepala desa, sebagai pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing. 
baca juga:regulasi kur 2025 tetap, graduasi tidak berlaku bagi debitur baru
baca juga:50 rekomendasi pengurusan sertifikat halal diterbitkan, perpanjangan nihil
‘’pastikan sebelum jatuh tempo 31 november seluruh objek pbb-p2 sudah tertagih lunas. kami  tidak mau mendengar ada kelurahan maupun desa yang masih juga meninggalkan piutang pbb-p2 di tahun ini.
maka dari itu maksimalkan semua pihak harus saling bekerja sama. khususnya camat selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah di masyarakat yang tertinggi,” ujarnya.
selain itu juga petugas bidang pendapatan bkd mukomuko, dimintaproaktif melakukan pengawasan dalam pemungutan pbb-p2.
tujuannya tidak hanya untuk memaksimalkan pembayaran, namun juga untuk menghindari terjadinya pidana. 
karena mukomuko memiliki sebaran penduduk yang cukup luas terdiri dari 15 kecamatan, 148 desa dan 3 kelurahan, jadi kemungkinan-kemungkinan hal yang tidak di inginkan bisa saja terjadi.
baca juga:3 mantan pimpinan dprd mukomuko tak kunjung kembalikan mobnas, lelang terancam gagal
baca juga:dinas pmd ingatkan pemdes cepat rampungkan apbdes 2025
‘’tidak menutup kemungkinan pbb-p2 yang disetorkan masyarakat digelapkan oleh oknum petugas penagih. maka dari itu turun pantau dan awasi hal tersebut, selain itu juga arahkan masyarakat untuk membayar secara online,” tandasnya.
sementara itu, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti sh melalui kepala bidang pendapatan i, novtri syahyadi mengatakan dari target pad tahun 2024 rp17 miliar saat ini sudah tercapai kurang lebih rp10 miliar. 
untuk mencapai target pendapatan daerah dari pajak, seluruh wajib pajak tersebut terus dimaksimalkan penarikannya. 
baik itu pihak perusahaan besar, industri kecil, restoran dan hotel. 
sehingga target pad tahun 2024 ini sebelum akhir tahun sudah tercapai. 
kemudian juga bkd juga sudah memberikan kuasa khusus ke kejaksaan negeri (kejari) mukomuko untuk membantu menagih utang penunggak pajak tahun 2023 di wilayah kabupaten mukomuko. 
selain itu, pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha rumah makan dan hotel dalam wilayah kota mukomuko agar pelaku usaha tersebut membayar pajak sesuai aturan, terus dilakukan.
“selain melakukan pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha, kami juga sekaligus mensosialisasikan peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 11 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan