6 OPD Tolak Kelola Dana Stuting Rp5.6 Miliar, Ini Jawaban Pjs Bupati Seluma

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 15 Nov 2024 - 21:32

SAMPAIKAN: Pjs Bupati Seluma Meri Sasdi saat menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap pandangan fraksi--Foto: M. Zulkarnain.Koranrb.Id

Sebelumnya Fraksi Nasional Demokrat dan PDIP DPRD Seluma menyayangkan adanya informasi 6 kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma yang menolak pengelolaan dana stunting total Rp5,6 miliar.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Febrinanda Putra Pratama, SH. Penolakan ini sangat disayangkan lantaran 98 persen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma berasal dari pusat.

Jika dinas berani menolak atau serapan anggaran hanya sebagian, maka dikhawatirkan akan berdampak panjang pada tahun anggaran selanjutnya.

“APBD Seluma itu hampir 98 persen berasal dari dana pusat, artinya kita sangat bergantung pada pusat. Tapi mengapa dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan ini ditolak,’’ tandas Febrinanda.

Senada dengan fraksi PDIP, Wakil Ketua (Waka) II DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH dari fraksi Nasdem. Menurutnya, dinas tidak perlu takut untuk mengelola dana insentif stunting tersebut apabila duduk bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk membahasnya.

“Saya yakin para kadis (kepala OPD) ini ketakutan karena waktu yang sudah mepet. Maka dari itu jika dibahas bersama forkopimda mudah mudahan ada jalan keluarnya mengenai toleransi waktu,” sampai Sugeng Zonrio.

Tahun 2024 Kemenkeu mengalokasikan dana insentif stunting untuk Kabupaten Seluma sebesar Rp5,6 miliar. Ini merupakan tahun kedua diterima setelah sebelumnya di tahun 2023 juga diberikan sebesar Rp5,7 miliar.

Anggaran ini diharapkan dapat membantu Pemkab Seluma dan Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Seluma dalam menurunkan angka stunting lebih baik lagi

6 opd tolak kelola dana stuting rp5.6 miliar, ini jawaban pjs bupati seluma                            seluma,koranrb.id - dipertanyakan oleh 2 fraksi dprd seluma yakni nasdem dan pdip mengenai adanya 6 kepala organisasi perangkat daerah (opd) yang menolak kelola dana stunting rp5,6 miliar, langsung ditanggapi pjs. bupati seluma, h. meri sasdi, m. pd.
di hadapan anggota dprd seluma, pjs bupati mengatakan  pada kamis 14 november 2024 telah mengumpulkan pejabat lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma. 
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana stunting serta dinas yang menolak. 
dari hasil pertemuan tersebut, berdasarkan keputusan menteri keuangan ri nomor 353 tahun 2024 tanggal 1 september 2024.
baca juga: romer menang, hsni bakal pecahkan rekor muri bakar ikan dari pantai panjang hingga pulau beringin
baca juga:akd rampung dibentuk, dprd kaur mulai bahas rapbd tahun 2025  
memuat nomenklatur kegiatan yang diperbolehkan sesuai rencana penggunaan dana insentif stunting.
bahwa saat ini sudah ada beberapa dinas yang sudah mengerjakan kegiatan menggunakan dana ini dan sudah dalam proses penyelesaian.
sedangkan terkait dinas yang menolak atau tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena disebabkan oleh kendala teknis, seperti rentang waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan, terkendala cuaca yang memasuki musim penghujan, hingga pengadaan yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk proses lelang.
“sudah kita coba komunikasikan untuk mengetahui apa penyebabnya, ternyata ada sejumlah kendala yang dikhawatirkan oleh dinas terkait sehingga memilih untuk tidak bisa melaksanakannya,” sampai pjs bupati saat rapat paripurna tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi.
mengenai kekhawatiran fraksi fraksi dprd, terkait anggaran dana stunting tersebut akan mubazir dan terancam hanya menerima sebagian untuk tahun selanjutnya. 
pjs bupati menjelaskan bahwa penggunaan dana insentif stunting ini jika nantinya tidak habis, maka akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), sehingga dapat kembali digunakan pada tahun anggaran selanjutnya.
“jika nanti dana ini belum terserap seutuhnya maka akan menjadi silpa dan bisa kembali digunakan pada tahun berikutnya,” imbuh pjs bupati.
baca juga:datangi kejari bs, ini yang disampaikan kajati bengkulu
baca juga:disaksikan kajati bengkulu, kejari seluma terima hibah lahan kantor baru dari pemkab seluma
sebelumnya fraksi nasional demokrat dan pdip dprd seluma menyayangkan adanya informasi 6 kepala opd di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang menolak pengelolaan dana stunting total rp5,6 miliar.
seperti yang disampaikan juru bicara fraksi pdip, febrinanda putra pratama, sh. penolakan ini sangat disayangkan lantaran 98 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten seluma berasal dari pusat.
jika dinas berani menolak atau serapan anggaran hanya sebagian, maka dikhawatirkan akan berdampak panjang pada tahun anggaran selanjutnya.
“apbd seluma itu hampir 98 persen berasal dari dana pusat, artinya kita sangat bergantung pada pusat. tapi mengapa dana insentif fiskal dari kementerian keuangan ini ditolak,’’ tandas febrinanda. 
baca juga:fraksi pdip dan nasdem pertanyakan 6 kepala dinas tolak dana stunting
baca juga:dugaan mark up lahan tahun anggaran 2009-2011, jaksa geledah pemkab seluma
senada dengan fraksi pdip, wakil ketua (waka) ii dprd seluma, sugeng zonrio, sh dari fraksi nasdem. menurutnya, dinas tidak perlu takut untuk mengelola dana insentif stunting tersebut apabila duduk bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk membahasnya. 
“saya yakin para kadis (kepala opd) ini ketakutan karena waktu yang sudah mepet. maka dari itu jika dibahas bersama forkopimda mudah mudahan ada jalan keluarnya mengenai toleransi waktu,” sampai sugeng zonrio.
tahun 2024 kemenkeu mengalokasikan dana insentif stunting untuk kabupaten seluma sebesar rp5,6 miliar. ini merupakan tahun kedua diterima setelah sebelumnya di tahun 2023 juga diberikan sebesar rp5,7 miliar.
anggaran ini diharapkan dapat membantu pemkab seluma dan satgas tim percepatan penurunan stunting (tpps) seluma dalam menurunkan angka stunting lebih baik lagi

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 16 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan