Eksepsi Terdakwa Tukar Guling Lahan Pemkab Seluma, Sebut Bukti Kabur dan Minta Tinjau Dakwaan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 21 Nov 2024 - 23:15

EKSEPSI: Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, SH, MH dan mantan Ketua DPRD Seluma, Hj. Rosnaini Abidin usai mengikuti sidang dakwaan beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

eksepsi terdakwa tukar guling lahan pemkab seluma, sebut bukti kabur dan minta tinjau dakwaan                            koranrb.id – mantan bupati seluma, murman effendi, sh, mh dan mantan ketua dprd seluma, hj. rosnaini abidin menyampaikan keberatannya atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma pada 14 november 2024 lalu.
keduanya dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
kemarin, 21 november 2024 di muka persidangan yang diketuai majelis hakim, paisol, sh di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu melalui masing-masing penasihat hukum (ph) menyampaikan materi eksepsi atau keberatan atas dakwaan jpu.
selain murman dan rosnaini dua terdakwa lain yang ikut terseret dalam perkara ini ikut menyaksikan penyampaian eksepsi kemarin, yakni mantan sekda seluma, drs. mulkan tajuddin, mm dan mantan kepala bpn seluma, djasran harhap.
baca juga:jpu banding putusan 7 terdakwa tipikor rsud mukomuko
baca juga: balai pelestarian kebudayaan giatkan revitalisasi cagar budaya di bengkulu 2025 mendatang
disampaikan ph rosnaini, sapuan dani, sh, m.hum bahwa berdasarkan kuhap yang mengatur bagaimana beracara dalam perkara pidana fokus pada bukti.
“di mana menurut kami bukti yang dilampirkan jpu itu masih kabur dan terbilang masih belum jelas,” ungkap sapuan.
ia melanjutkan belum lagi berkas-berkas yang dinyatakan tidak lengkap.
“intinya berkas yang diberikan pada kami itu tidak lengkap dan ada beberapa asas dalam pembuktian yang tertera pada pasal 148 kuhap tidak sesuai. maka berdasarkan analisa kami berkas dakwaan tersebut tidaklah kuat secara hukum,” jelas sapuan.
baca juga:gantikan simpel, bank bengkulu bintuhan kenalkan dizsco
baca juga:debat ketiga pilgub bengkulu: lebih unggul, romer pemimpin cerdas 
sementara ph terdakwa murman, ahmad sahrul m, sh mengatakan bukti surat  memang menjadi hal yang penting, namun pada dakwaan bukti yang dilampirkan jpi belum terang, sehingga perkara ini jika  dipandang dari berkas masih jahu dengan kata sempurna dan terbilang cacat.
“berkas cacat demi hukum dan kami minta tinjau kembali berkas dakwaan yang diberikan jpu pada kami atas perkara klien kami ini,” jelas syahrul.
sementara itu jpu kejari seluma, reki aprizal, sh mengatakan bahwa mereka sudah menerima berkas eksepsi bahkan sudah dibacakan juga di muka persidangan kemarin.
“hari ini (kemarin, red) sidang eksepsi dan kita sudah dengan dari masih-masing masih ph mengenai eksepsi dan kami akan jawab dengan tertulis,” tutup reki.
baca juga:penyaluran bbm ke pertashop kerap terlambat, hpmpi surati dprd provinsi
baca juga:dana tamsil triwulan iii kurang, disdikbud provinsi bengkulu surati kemenkeu ri
sekedar mengulas, mantan bupati seluma, murman effendi, sh, mh dan mantan ketua dprd seluma, hj. rosnaidi abidin menyatakan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jpu kejari seluma.
keduanya menjalani sidang perdana kemarin, 14 november 2024 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu bersama dua terdakwa lain yakni mantan sekda seluma, drs. mulkan tajuddin, mm dan mantan kepala bpn seluma, djasran harhap.
sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan diketuai majelis hakim paisol, sh.
dalam persidangan, jpu kejari seluma reki aprizal, sh mendakwa empat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang (uu) tipikor.
"didakwa dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. kemudian secara subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). selain pasal tersebut 4 terdakwa didakwa dengan pasal 12 undang-undang tipikor," ungkap jpu reki dimuka persidangan.
jpu kejari seluma, reki aprizal, sh, mengatakan bahwa para terdakwa memiliki perana yang berbeda-beda.
mulai dari murman yang memerintahkan mulkan untuk membuat usulan tukar guling lahan ini dan rosnaini abidin selaku ketua dprd saat itu yang menyetujui usulan dari pemkab. 
"perannya murman selaku bupati saat itu yang mana setiap administrasi tukar guling tersebut diperintah olehnya. mulkan yang diperintahkan untuk membuat usul tukar menukar, terdakwa djasran selaku penaksir yang menandatangi berita acara padahal dia tidak melaksanakan penaksir, dan ketua dprd saat itu yang menyetujui tukar guling ini," kata reki.
reki menjelaskan, kerugian negara (kn) yang dtimbul dalam perkara ini mencapai rp 19,5 miliar yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah kurang lebih 199.681 m2 karena adanya kegiatan tukar guling lahan aset pemkab seluma di kelurahan sembayat tahun 2008.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan