Rapat dengan Bupati Belum Buahkan Hasil, Oknum Kades Masih Menjabat

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 02 Dec 2024 - 23:38

Sekda Kepahiang DR. Hartono--HERU/RB

Kades telah melanggar UU RI No 6 Tahun 2024 ayat 4 huruf C yang berbunyi "Kades berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa".

Serta huruf M, berbunyi "Kades berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat".

Kedua, Kades dianggap telah melanggar Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Adat .

Ketiga, Kades telah berbuat asusila dengan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan seorang perempuan di desanya dan telah diakui oleh yang bersangkutan.

Keempat, Kades dianggap tidak dapat menjadi contoh teladan bagi warga desa.

Terkait hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semula memang telah melayangkan surat langsung kepada Bupati Kepahiang, Hidayatulah Sjahid berisi mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen oknum kades itu.

Surat BPD tersebut nomor 004/BPD/TA/2024 di atas dikeluarkan, menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang nomor T.700.1.2.1/1949/INP/KPH/2024 tanggal 11 November 2024.

Serta surat Lembaga Adat Rejang Kepahiang (LADRK) Nomor 05/LARK/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 tentang rekomendasi terhadap dugaan perbuatan asusila oknum Kades tersebut.

Surat juga ditembuskan kepada kepala Inspektorat daerah Kabupaten Kepahiang, Ketua LARK dan Camat Ujan Mas.

Sebelumnya, tim gabungan terdiri dari Inspektorat Daerah, Dinas PMD, Camat Ujan Mas, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setkab Kepahiang telah bekerja.

Rabu, 30 Oktober 2024, bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, tim gabungan telah melakukan kajian awal terkait laporan permintaan warga unuk mencopot kadesnya.

Sesuai dengan surat BPD nomor 003/BPD/TA/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga.

rapat dengan bupati belum buahkan hasil, oknum kades masih menjabat                            kepahiang, koranrb.id – rapat evaluasi dan tindak lanjut permasalahan oknum kades di kecamatan ujan mas yang dipimpin langsung  bupati kepahiang hidayatullah sjahid dan pejabat terkait lainnya, kemarin belum membuahkan hasil atau menelurkan putusan final. 
diketahui, dalam rapat  berlangsung secara tertutup di ruang bupati.
ditemui usai rapat, sekda kepahiang dr. hartono tak menampik belum ada putusan dalam rapat bersama bupati. 
"kalau kesimpulan belum bisa kita bicarakan di sini, tapi insya allah dalam waktu dekat ada putusan," kata sekda. 
baca juga:libur nataru, tiket pesawat turun
ia meyakinkan dalam waktu dekat juga, pemkab kepahiang akan mengeluarkan keputusan final terhadap oknum kades di kecamatan ujan mas.
"saat ini (kemarin,red) memang belum ada keputusan, tapi nanti pasti ada keputusan," tegas sekda. 
di sisi lain, kepala kua ujan mas khoirudin menerangkan kades sempat berkoordinasi untuk melaksanakan pernikahan.
namun, oleh pihak kua diminta untuk melampirkan izin poligami dari pengadilan.
baca juga:menhut didesak cabut izin pt api
sejauh ini, proses sidang masih berlangsung dan pihaknya belum mengetahui perkembangannya. 
putusan dipecat atau tidaknya oknum kades tersebut memang tinggal di tangan bupati.
dari bawah, mulai masyarakat, bpd, inspektorat hingga dprd kabupaten kepahiang telah mengeluarkan sikap. 
kades dianggap telah melanggar etika sebagai pemimpin dan  layak diberhentikan.
baca juga:mucikari penjual anak di bawah umur dibekuk polres bengkulu selatan
kades telah melanggar uu ri no 6 tahun 2024 ayat 4 huruf c yang berbunyi "kades berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa".
serta huruf m, berbunyi "kades berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat". 
kedua, kades dianggap telah melanggar perda kabupaten kepahiang nomor 11 tahun 2016 tentang adat .
ketiga, kades telah berbuat asusila dengan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan seorang perempuan di desanya dan telah diakui oleh yang bersangkutan. 
baca juga:katherine raih medali emas nasional kompetisi osi 2024 bidang ipa tingkat sd 
 keempat, kades dianggap tidak dapat menjadi contoh teladan bagi warga desa.
terkait hal ini, badan permusyawaratan desa (bpd) semula memang telah melayangkan surat langsung kepada bupati kepahiang, hidayatulah sjahid berisi mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen oknum kades itu.
surat bpd tersebut nomor 004/bpd/ta/2024 di atas dikeluarkan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) inspektorat daerah kabupaten kepahiang nomor t.700.1.2.1/1949/inp/kph/2024 tanggal 11 november 2024. 
serta surat lembaga adat rejang kepahiang (ladrk) nomor 05/lark/xi/2024 tertanggal 12 november 2024 tentang rekomendasi terhadap dugaan perbuatan asusila oknum kades tersebut.
baca juga:penimbun bbm subsidi ditangkap, pakai tangki modifikasi
surat juga ditembuskan kepada kepala inspektorat daerah kabupaten kepahiang, ketua lark dan camat ujan mas. 
sebelumnya, tim gabungan terdiri dari inspektorat daerah, dinas pmd, camat ujan mas, bagian hukum dan bagian pemerintahan setkab kepahiang telah bekerja.
rabu, 30 oktober 2024, bertempat di ruang rapat inspektorat daerah kabupaten kepahiang, tim gabungan telah melakukan kajian awal terkait laporan permintaan warga unuk mencopot kadesnya.
sesuai dengan surat bpd nomor 003/bpd/ta/2024 tertanggal 28 oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga. 
baca juga:ini bahan pokok penyumbang inflasi terbesar di bulan november
pada surat berkop bpd yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut oknum kades dari jabatannya.
atau  meminta  oknum kades segera mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya.
latar belakang desakan mundur terhadap oknum kades sendiri berawal usai kades telah membuat geger warga dengan 'ada main' bersama wanita di desa yang sudah berstatus janda.  
belakangan, kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia menikahi janda tersebut dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar rp 10 juta dan menikahi secara resmi. 
karena ini pula, kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke pengadilan negeri (pn) kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 3 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan