DPRD Bengkulu Utara Bahas Perda Tentang Perubahan Perangkat Daerah

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 03 Dec 2024 - 21:47

Wabup Arie saat menyerahkan Nota Raperda pada Ketua DPRD Bengkulu Utara --shandy/rb

Ia juga menyampaikan jika ada batas waktu paling lambat pengesahan Peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pengesahan perda tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan ini.

Namun meskipun dengan waktu kurang dari satu bulan tersebut, namun ia optimis jika Perda tersebut bisa disahkan anntinya karena memang menjadi kebutuhan daerah.

“Maka kita sudah menyusun serangkaian agenda pembahasan Rancangan Epraturan Daerah tersebut hingga nantinya paripurna penyampaian kata akhir dari masing-masing fraksi,” terangnya.

Ia juga menyampaikan jika Raperda tersebut sangat penting, sehingga bisa terbentuknya badan riset dan inovasi daerah.

Dengan adanya badan riset dan inovasi daerah tersebut, maka diharapkan nantinya akan ada inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan sesuai dengan potensi yang ada di Bengkulu Utara.

Sehingga badan ini nantinya bertugas melakukan kajian dan riset terkait pengembangan pembangunan di Bengkulu Utara.

Hasil kajian dan riset tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan termasuk diantaranya menentukan arah pembangunan.

“Sehingga setiap rencana pembangunan harus berdasarkan kajian dan riset dari badan riset dan inovasi daerah,” terangnya.

Ia juga berharap organisasi perangkat daerah ini nantinya bisa terus menggali potensi yang ada di Bengkulu Utara.

dprd bengkulu utara bahas perda tentang perubahan perangkat daerah                             koranrb.id – dprd bengkulu utara selasa 3 desember 2024 menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan perangkat daerah.
rancangan peraturan daerah tentang perubahan perangkat daerah ini diserhakan oleh wakil bupati bengkulu utara arie septia adinata, se, m.ap kepada ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip dalam paripurna. 
perubahan perangkat daerah ini terkait dengan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan riset dan penelitian.
selama ini, bidang riset dan penelitian tergabung di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda). 
baca juga:dprd bengkulu utara dukung program pengentasan kemiskinan 
baca juga:hasil pleno kpu lebong, azhari-bambang tetap ungguli kopli-roiyana 
sedangkan saat ini riset menjadi salah satu target pembangunan pemerintah pusat dengan adanya badan riset dan inovasi nasional (brin). 
ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip menerangkan jika perubahan raperda ini sangat penting.
terutama dengan memasukan dan membantuk badan riset daerah yang merupakan turunan dari badan riset dan inovasi nasional. 
“ini merupakan turunan organisasi dari pemerintah pusat yang memang harus kita lakukan, sehingga hal ini sangat penting,” terangnya. 
baca juga:tidak ada perubahan, teddy-gustianto tetap unggul di semua kecamatan pilkada seluma 
baca juga:dispusip bengkulu tengah berikan reward untuk perpustakaan terbaik tingkat desa dan sekolah
untuk memasukan organisasi perangkat daerah tersebut, maka pemda bengkulu utara harus mengubah peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. 
“saat ini tahapannya kita mulai dan mulai kita lakukan setelah menerima rnacangan peraturan daerah tersebut dari pemeritnah daerah,” terangnya. 
ia juga menyampaikan jika ada batas waktu paling lambat pengesahan peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.
pengesahan perda tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan ini. 
baca juga:6 pajak daerah sudah capai target, total realisasi target pajak 95 persen
baca juga:pleno kpu tuntas, nata-hafizh bupati dan wabup 2025-2030, romer menang di kepahiang 
namun meskipun dengan waktu kurang dari satu bulan tersebut, namun ia optimis jika perda tersebut bisa disahkan anntinya karena memang menjadi kebutuhan daerah. 
“maka kita sudah menyusun serangkaian agenda pembahasan rancangan epraturan daerah tersebut hingga nantinya paripurna penyampaian kata akhir dari masing-masing fraksi,” terangnya. 
ia juga menyampaikan jika raperda tersebut sangat penting, sehingga bisa terbentuknya badan riset dan inovasi daerah.
dengan adanya badan riset dan inovasi daerah tersebut, maka diharapkan nantinya akan ada inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan sesuai dengan potensi yang ada di bengkulu utara. 
baca juga:tahun 2025, dinkes tambah 3 ribu kuota jamkesda untuk warga bengkulu tengah
baca juga:asn kedapatan main judi online akan disanksi, berantas segala bentuk judi
sehingga badan ini nantinya bertugas melakukan kajian dan riset terkait pengembangan pembangunan di bengkulu utara. 
hasil kajian dan riset tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan termasuk diantaranya menentukan arah pembangunan. 
“sehingga setiap rencana pembangunan harus berdasarkan kajian dan riset dari badan riset dan inovasi daerah,” terangnya. 
ia juga berharap organisasi perangkat daerah ini nantinya bisa terus menggali potensi yang ada di bengkulu utara.
baca juga:pleno tingkat kecamatan rampung, huda-rahmadi ungul di 9 kecamatan pilkada mukomuko 
baca juga:raih suara terbanyak pilkada rejang lebong, fikri-hendri sapu bersih 12 kecamatan
terutama melakukan riset dalam rangka peningkatan target pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. 
sementara itu wakil bupati begnkulu utara arie septia adinata, se, m.ap menerangkan rancangan perda tersebut sangat penting dan sudah menjadi perintah dari pemerintah pusat. 
hal ini bukan hanya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program prioritas pemerintah pusat. 
namun pemda bengkulu utara juga berkomitmen melakukan pembangunan yang berbasis keilmuan yang merupakan bagian dari riset dan inovasi daerah. 
“sehingga nantinya badan riset dan inovasi daerah ini kita rancang untuk terus bekerjasama terutama dengan univarsitas yang ada di bengkulu utara,” terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan