Tarik Semua Mobil Dinas Pemkab Lebong Pakai Plat Pribadi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 03 Dec 2024 - 23:37

Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

“Selain kendaran unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan unsur pimpinan DPRD Lebong, red) tidak diperbolehkan, baik itu Kepala Dinas maupun Kepala Bidang,” kata Gundala.

Larangan mengganti plat kendaraan dinas ke plat pribadi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Memang sudah diatur dalam Permendagri nomor 7 Tahun 2024. Sanksi apa yang diberikan jika ada pejabat yang mengganti plat dinas ke plat pribadi, setahu saya tidak diatur secara spesifik,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, mobil dinas jenis Toyota Avanza Veloz warna putih diduga dipakai oleh Kepala Bidang Perbendaharaan (Perben) Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, diganti menggunakan plat pribadi.

Toyota Avanza Veloz ini terdata sebagai aset di Bidang Aset BKD Lebong, dengan nomor polisi BD 1411 HY plat warn merah.

Kemudian, mobdis ini diduga diganti dengan plat pribadi berwarna putih dengan nomor polisi BD 1193 AT.

Dari pantauan RB, Toyota Avanza Veloz warna putih ini terparkir di parkiran unsur pimpinan BKD Lebong, Senin, 2 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WIB.

Di parkiran itu, mobdis menggunakan plat pribadi yang melapisi (menutupi) plat asli warn merah

tarik semua mobil dinas pemkab lebong pakai plat pribadi                             lebong,koranrb.id – wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd menanggapi adanya mobil dinas (mobnas) yang dipakai pejabat eslon iii di badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong sengaja pakai plat pribadi.
ditegaskan fahrurrozi, bila itu benar, maka perbuatan oknum pejabat tersebut telah menyalahgunakan kendaraan dinas, maka harus ditindak tegas. 
“bila perlu tarik semua kendaraan dinas apakah itu mobil atau pun sepeda motor yang menggunakan plat pribadi. itu sudah menyalahi aturan,” tegas fahrurrozi, selasa, 3 desember 2024. 
pernyataan ini disampaikan wakil bupati lebong, karena bukan hanya mobil dinas yang dipakai oleh oknum pejabat eslon iii di lingkungan bkd lebong saja yang melakukan pergantian plat mobil dinas menggunakan plat pribadi. 
baca juga:kejari bidik revitalisasi pasar ajai siang rp2,7 miliar, diresmikan menperindag 
baca juga:penerima dana hibah rp50.3 miliar diingatkan sampaikan laporan, ini akibatnya bila tak ada lpj 
data terhimpun rb, selain mobil dinas jenis toyota avanza veloz plat asli merah bd 1411 hy yang diduga digunakan oleh kepala bidang perbendaharaan (bkd) diganti dengan nomor polisi berwarna putih bd 1193 at. 
ada juga mobil dinas yang diduga digunakan oleh oknum camat di kabupaten lebong, kemudian ada juga kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan kepada kepala desa di kabupaten lebong yang diganti platnya dengan plat pribadi.
“karena saya tahu banyak kendaraan dinas di kabupaten lebong diganti dengan plat pribadi. ini semua harus kita ambil langkah tegas,” sampai wabup. 
sementara itu, kepala bidang aset bkd lebong, gundala membenarkan kendaraan dinas dengan nomor polisi bd 1411 hy terdaftar sebagai aset di bkd lebong.
“saya cek dulu. kalau dari situ yang menyebutkan saya iyakan (mobil dinas dipakai oleh kabid perbendaharaan, red),” kata gundala.
ditegaskan gudala, semua mobil dinas baik digunakan oleh kepala dinas, kepala bidang maupun bendahara wajib menggunakan plat merah sebagai penanda kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas yang merupakan milik negara atau inventaris pemerintah daerah. 
berbeda halnya jika kendaraan itu dipakai oleh bupati, wakil bupati, dan unsur pimpinan dprd lebong, boleh diganti menggunakan plat pribadi dengan syarat sudah mengantongi izin dari bagian aset.  
baca juga:azhari-bambang tetap unggul hasil pleno seluruh kecamatan lebong, hari ini, kpu lebog gelar pleno 
baca juga:randis oknum pejabat bkd gunakan plat pribadi, kabid aset: kendaraan dinas harus plat merah 
“selain kendaran unsur pimpinan (bupati, wakil bupati dan unsur pimpinan dprd lebong, red) tidak diperbolehkan, baik itu kepala dinas maupun kepala bidang,” kata gundala. 
larangan mengganti plat kendaraan dinas ke plat pribadi sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan barang milik daerah. 
“memang sudah diatur dalam permendagri nomor 7 tahun 2024. sanksi apa yang diberikan jika ada pejabat yang mengganti plat dinas ke plat pribadi, setahu saya tidak diatur secara spesifik,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, mobil dinas jenis toyota avanza veloz warna putih diduga dipakai oleh kepala bidang perbendaharaan (perben) badan keuangan daerah (bkd) lebong, diganti menggunakan plat pribadi.
toyota avanza veloz ini terdata sebagai aset di bidang aset bkd lebong, dengan nomor polisi  bd 1411 hy plat warn merah.
kemudian, mobdis ini diduga diganti dengan plat pribadi berwarna putih dengan nomor polisi bd 1193 at. 
dari pantauan rb, toyota avanza veloz warna putih ini terparkir di parkiran unsur pimpinan bkd lebong, senin, 2 desember 2024 sekitar pukul 13.30 wib.
di parkiran itu, mobdis menggunakan plat pribadi yang melapisi (menutupi) plat asli warn merah

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan