HPMPI Hearing dengan DPRD Bengkulu, Ajukan 5 Usulan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 27 Dec 2024 - 23:45

HEARING: Terlihat suasana hearing antara HPMPI dan DPRD Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat, 27 Desember 2024. FOTO: IST--

hpmpi hearing dengan dprd bengkulu, ajukan 5 usulan                            koranrb.id – himpunan pertashop merah putih indonesia (hpmpi) melakukan hearing ke dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu mengajukan 5 usulan.
hearing yang dilakukan pada jumat, 27 desember 2024 tersebut difasilitasi 3 wakil ketua (waka) dprd provinsi bengkulu, yakni sonti bakara, suprisman, dan agus riyadi.
ketua umum hpmpi, steven candra menjelaskan ada 5 usulan krusial yang diajukan menjadi dalam hearing yang dilakukan bersama dprd provinsi bengkulu tersebut seperti penurunan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb), penertiban pertamini, hingga distribusi bahan bakar minyak bbm di pertashop.
“kami mengusulkan penurunan pbbkb karena provinsi lain seperti provinsi lampung, sumatera barat dan sumatera selatan memberlakukan tarif yang lebih rendah hal ini mengakibatkan masyarakat perbatasan lebih memilih membeli bbm dari provinsi tetangga. akibatnya, pendapatan daerah bengkulu berpotensi menurun,” ujar steven.
baca juga: krisis pendangkalan alur pelabuhan pulau baai, perekonomian bengkulu terancam
baca juga:pemerintah siapkan rp20 triliun untuk kredit investasi padat karya
lanjut steven usulan penting kepada dprd provinsi bengkulu dalam hearing tersebut pertama adalah penurunan pbbkb dari 10 persen menjadi 7,5 persen, ia menyebutkan telah melakukan kajian bersama dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) bengkulu namun hingga saat ini belum ada kejelasan dan tindak lanjut dari kajian tersebut.
selain penurunan pbbkb, usulan penertiban pertamini, atau penjual bbm subsidi secara eceran juga tidak kalah penting, ia menekankan adanya legalitas operasional pertamini bagi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, seperti penggunaan pompa ukur yang tidak sesuai regulasi.
“kami sudah memiliki dasar hukum untuk melarang pertamini termasuk surat edaran kementerian perdagangan dan peraturan dari bph migas namun hingga kini belum ada tindakan konkret untuk penertiban,” jelas steven.
kemudian ia juga menyoroti perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan pertashop, sebab masih banyak masyarakat yang belum memahami produk dan manfaat membeli bbm di pertashop dibandingkan dari sumber lain yang tidak resmi.
baca juga:angka perceraian pns mukomuko meningkat, ada 10 kasus 2024
baca juga:tumbuh 356,16 persen, transaksi aset kripto capai rp 556,53 triliun
terkait distribusi bbm, pendangkalan alur di pelabuhan pulau baai juga menjadi sorotan sebab pendangkalan tersebut dianggap sebagai salah satu kendala utama yang menyebabkan keterlambatan distribusi bbm di bengkulu.
“pendangkalan alur ini tidak hanya memperlambat distribusi bbm, tetapi juga berdampak pada kelancaran logistik di bengkulu secara keseluruhan,” tegas steven.
steven juga mengusulkan adanya focus group discussion (fgd) yang melibatkan pertamina, kepolisian daerah (polda) bengkulu, pemerintah daerah (pemda), dan dprd guna memastikan keberlangsungan program pertashop yang diinisiasi oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri) dan pertamina.
“pertashop adalah program strategis yang bertujuan mendekatkan akses bbm berkualitas kepada masyarakat. kami berharap ada sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutannya,” tambah steven.
baca juga:kejutan akhir tahun, ‘lahir’ lapangan tembak paraduta mukomuko: danrem 041 gamas resmikan
baca juga:kejutan akhir tahun, ‘lahir’ lapangan tembak paraduta mukomuko: danrem 041 gamas resmikan
dengan 5 usulan yang diajukan tersebut, ia berharap pemda dapat segera mengambil tindakan, selain itu ia juga menegaskan isu-isu yang diangkat tidak hanya penting bagi keberlangsungan usaha pertashop namun akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.
“kami berharap sinergi antara hpmpi, pemda, dan dprd dapat menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak,” ujar steven.
sementara itu waka i dprd provinsi bengkulu, sonti bakara, s.h menyatakan bahwa dprd akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan serius dengan berbagai upaya nyata yang akan dilakukan.
“langkah pertama adalah membawa usulan ini ke pembahasan di tingkat komisi dan menggandeng instansi terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujar sonti.
kemudian ia juga memastikan bahwa akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi yang disampaikan hpmpi, seperti usulan hpmpi untuk menurunkan pbbkb dari 10 persen menjadi lebih rendah merupakan salah satu prioritas yang akan diperjuangkan dprd.
“hpmpi menganggap pbbkb di bengkulu terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti lampung, sumatera selatan, dan sumatera barat. hal ini memang benar, dan kami akan mendorong pemerintah provinsi, khususnya gubernur, untuk mempertimbangkan penurunan tarif ini,” ujar sonti.
selain pbbkb distribusi bbm ke pertashop juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut, menurutnya kendala utama distribusi adalah pendangkalan alur di pelabuhan pulau baai sehingga menyebabkan keterlambatan pasokan bbm ke bengkulu.
sonti juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pertashop. menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan dan manfaat membeli bbm di pertashop dibandingkan dari sumber lain yang tidak resmi.
“kami mendorong pertamina dan pemerintah daerah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa yang dijual pertashop dan manfaatnya,” ujar sonti.
selain itu, ia juga akan mendorong pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) atau peraturan bupati (perbup) yang melarang penjualan bbm subsidi melalui pertamini.
ia berkomitmen untuk menjadikan aspirasi hpmpi sebagai agenda prioritas dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. sonti menambahkan, langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pertashop yang diinisiasi oleh kemdagri ri dan pertamina.
“kami akan mendorong diskusi lintas sektor, termasuk dengan pertamina, pemerintah daerah, dan dprd, agar permasalahan seperti distribusi bbm, tarif pbbkb, dan penertiban pertamini dapat segera diselesaikan,” demikian sonti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 28 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan