TGR Rp810 Juta di Rejang Lebong Belum Tuntas, Puskaki Minta APH Tidak Tutup Mata

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 01 Jan 2025 - 22:35

Kantor Bupati Rejang Lebong--arie/rb

KORANRB.ID – Hingga memasuki tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong masih menghadapi permasalahan sisa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2023 yang belum terselesaikan.

Sisa TGR tersebut tercatat mencapai Rp 810.450.390, bagian dari total TGR sebesar Rp 4.000.057.800.

Permasalahan ini berakar pada sejumlah pengelolaan keuangan daerah oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum dipertanggungjawabkan hingga kini.

Kondisi ini tidak hanya mencoreng wajah pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mengundang sorotan tajam dari masyarakat dan lembaga pengawas.

Salah satunya adalah Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Provinsi Bengkulu, yang dengan tegas mendesak Pemkab Rejang Lebong untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

“Masalah TGR ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan publik. Jika TGR tahun 2023 saja belum terselesaikan, apa yang akan terjadi dengan TGR tahun 2024? Kita khawatir, jika tidak ada tindakan tegas, akan terjadi penumpukan TGR di tahun-tahun mendatang yang makin sulit diselesaikan,” ujar Koordinatur Puskaki Bengkulu, Melyansori.

Selain mendesak Pemkab, Puskaki juga menyerukan kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Rejang Lebong untuk segera bertindak.

Mereka menilai, keterlibatan aparat sangat penting untuk memastikan ada pengusutan mendalam terhadap penyebab belum terselesaikannya TGR ini.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk tidak tutup mata. Jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau bahkan potensi tindak pidana korupsi, maka pelaku harus diproses secara hukum. Ini bukan hanya tentang pertanggungjawaban, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat,” tambah Melyansori.

Ia juga mempertanyakan peran pengawasan internal di Pemkab Rejang Lebong dalam hal ini Inspektorat Daerah. Melyansori menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang membuat permasalahan TGR ini terus berlarut-larut.

tgr rp810 juta di rejang lebong belum tuntas, puskaki minta aph tidak tutup mata                             koranrb.id – hingga memasuki tahun 2025, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong masih menghadapi permasalahan sisa tuntutan ganti rugi (tgr) tahun 2023 yang belum terselesaikan.
sisa tgr tersebut tercatat mencapai rp 810.450.390, bagian dari total tgr sebesar rp 4.000.057.800.
permasalahan ini berakar pada sejumlah pengelolaan keuangan daerah oleh beberapa organisasi perangkat daerah (opd) yang belum dipertanggungjawabkan hingga kini.  
kondisi ini tidak hanya mencoreng wajah pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mengundang sorotan tajam dari masyarakat dan lembaga pengawas.
baca juga:buru tgr setwan kepahiang, eks dewan jalani pemeriksaan
baca juga:garap lahan tanpa hgu selama 8 tahun, walhi: pt abs terlalu berani
salah satunya adalah pusat kajian anti korupsi (puskaki) provinsi bengkulu, yang dengan tegas mendesak pemkab rejang lebong untuk segera menyelesaikan persoalan ini.  
“masalah tgr ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan publik. jika tgr tahun 2023 saja belum terselesaikan, apa yang akan terjadi dengan tgr tahun 2024? kita khawatir, jika tidak ada tindakan tegas, akan terjadi penumpukan tgr di tahun-tahun mendatang yang makin sulit diselesaikan,” ujar koordinatur puskaki bengkulu, melyansori.  
selain mendesak pemkab, puskaki juga menyerukan kepada aparat penegak hukum di kabupaten rejang lebong untuk segera bertindak.
mereka menilai, keterlibatan aparat sangat penting untuk memastikan ada pengusutan mendalam terhadap penyebab belum terselesaikannya tgr ini.  
baca juga:kejar dukungan pemerintah pusat untuk produktivitas sektor pertanian, distankan rejang lebong lakukan ini
baca juga:pge: longsor murni faktor alam, bukan pengeboran, ini klarifikasi lengkap pge 
“kami meminta aparat penegak hukum untuk tidak tutup mata. jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau bahkan potensi tindak pidana korupsi, maka pelaku harus diproses secara hukum. ini bukan hanya tentang pertanggungjawaban, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat,” tambah melyansori.  
ia juga mempertanyakan peran pengawasan internal di pemkab rejang lebong dalam hal ini inspektorat daerah. melyansori menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang membuat permasalahan tgr ini terus berlarut-larut.  
selain itu, permasalahan ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, pemkab rejang lebong dinilai perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.  
“bagaimana masyarakat bisa percaya jika anggaran daerah saja tidak dikelola dengan baik? tgr ini adalah cerminan buruknya sistem pengelolaan yang seharusnya diperbaiki, bukan dibiarkan begitu saja,” ujar melyansori.
baca juga:arus balik setelah libur nataru melandai, pengendara diimbau tetap waspada
baca juga:671 tenaga teknis dan 156 tenaga kesehatan di pemkab rejang lebong lulus pppk
keterlambatan dalam menyelesaikan tgr juga dikhawatirkan akan memengaruhi alokasi anggaran untuk program-program pembangunan di tahun-tahun mendatang. jika masalah ini terus berlarut-larut, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat bisa terhambat.  
salah satu langkah yang disarankan oleh puskaki adalah dengan melakukan audit menyeluruh terhadap opd yang terlibat. hasil audit tersebut nantinya harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi. selain itu, pihak-pihak yang dinyatakan bertanggung jawab harus segera menyelesaikan kewajibannya atau dikenai sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.  
“jangan hanya diam atau saling lempar tanggung jawab. pemerintah harus bertindak cepat dan tegas. ini bukan hanya soal angka, tetapi soal integritas pemerintah daerah dalam menjalankan amanah rakyat,” tegasnya.
sebelumnya, inspektur inspektorat daerah (ipda) kabupaten rejang lebong, gusti maria, sh, mm, memberikan penjelasan terkait kondisi tgr yang masih tersisa.
menurutnya, meskipun total tgr yang belum diselesaikan masih cukup besar, namun angka tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan jika dibandingkan dengan total yang harus diselesaikan sepanjang tahun 2023. 
"sisa tgr tahun 2023 itu masih ada sedikit lagi, dari total rp 4 miliar lebih, sampai dengan minggu ketiga desember ini tersisa sekitar rp 810 juta lagi," ujar gusti.
proses pelunasan tgr tahun 2023, diklaim gusti, telah berjalan cukup baik, dengan sebagian besar sudah berhasil diselesaikan.
menurutnya realisasi pembayaran tgr tahun 2023 hingga desember ini sudah mencapai rp 3.247.418.014.
“dengan pencapaian ini, tingkat penyelesaian tgr di kabupaten rejang lebong pada tahun 2023 telah mencapai sekitar 81,18 persen, yang menunjukkan upaya maksimal dalam menuntaskan masalah tersebut,” beber gusti.
ia menjelaskan bahwa sisa tgr yang belum terselesaikan tersebar di beberapa opd di pemkab rejang lebong.
di antaranya adalah badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd), dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), serta dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman (dpuprpkp). masing-masing opd ini memiliki masalah pengelolaan keuangan yang berbeda. 
"ada yang terkait dengan pembayaran belanja pegawai, perjalanan dinas, serta pemeliharaan jalan. beberapa opd masih perlu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terkait hal-hal tersebut," jelas gusti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan