Walhi: Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Tambak Udang di Kabupaten Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 22:17

PIPA: Pipa intek salah satu tambak udang di pesisir pantai Kabupaten Kaur. Saat ini aktivitas tambak udang tengah menjadi sorotan.--RUSMAN AFRIZAL/RB

Untuk memastikan dampak negatif dari kegiatan ini bisa diminimalisir.

"Kejadian hari ini, seharusnya Pemerintah Daerah dan APH dapat segera memeriksa seluruh legalitas perizinan dan dokumen lingkungan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup," tegasnya.

Sementara itu, saat RB melakukan penelusuran di kawasan Pantai Pengubaiyan salah satu warga Desa Binjai yang tidak ingin disebutkan namannya mengaku, bahwa masyarakat yang sering menyelam untuk mencari ikan di wilayah pesisir Pantai Pengubaiyan termasuk dirinya mengeluh kalau air sekarang mengakibatkan gatal-gatal.

Namun karena ini adalah profesi atau pekerjaan mereka untuk menyambung hidup, maka rasa gatal itu dikesampingkan demi bisa mendapatkan asa menyambung hidup setiap hari.

"Iya air di pinggir tambak ini gatal, apalagi kalau tambak sedang musim panen total.

Bukan cuma gatal, tapi air juga mengeluarkan aroma busuk," keluhnya Sabtu, 11 Januari 2024.

Dirinya mengungkapkan, hasil ikan yang didapatkan saat menyelam pun juga tidak sebanyak dahulu, sebelum tambak udang di Kaur banyak berdiri.

Terutama untuk ikan karang predator seperti kakap, jenaha, dan ikan karang lainnya.

"Ikan juga tidak sebanyak dulu, sekarang harus nunggu musim. Kalau tidak musim hasilnya jelas tidak akan banyak," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Kaur dalam waktu dekat ini bakal melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan berkas-berkas atau dokumen legalitas tambak udang di Kaur.

Kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan untuk mencocokan dokumen tersebut dengan fakta di lapangan.

walhi: usut tuntas dugaan pelanggaran tambak udang di kabupaten kaur                            bintuhan, koranrb.id – dugaan pelanggaran dalam aktivitas usaha tambak udang di kabupaten kaur terus menuai banyak perhatian pengamat dan aktivis lingkungan hidup.
salah satunya adalah wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) bengkulu yang cukup santer menyoroti kegiatan perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan.
dari temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tambak-tambak udang yang ada di kabupaten kaur, walhi bengkulu mendukung penuh aparat penegak hukum (aph) untuk memeriksa seluruh operasionalisasi perusahaan tambak udang tersebut.
setelah semua dokumen diperiksa, maka akan jelas titik terang mengenai perizinan tambak yang ada di kabupaten kaur, apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau belum.
baca juga:bksda pasang 3 perangkap, harimau pemangsa warga menampakkan diri di kawasan danau lebar mukomuko
"aph harus usut tuntas pelanggaran pihak tambang di kaur ini, periksa semua dokumen berkas tambak.
cek ke lapangan agar tidak terkesan ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran tersebut," kata direktur eksekutif  walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga, sabtu, 11 januari 2024.
disampaikan ibrahim, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tambak udang ini merupakan tindakan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan.
yang mana harus dipahami bagi pemerintah daerah bahwa dengan adanya kejadian ini tidak harus ada pelaporan dari masyarakat atau nelayan dan ini diatur oleh regulasinya didalam uu 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
baca juga:52 formasi cpns pemkab bengkulu tengah tak terisi, ini penjelasannya
"pengawasan dan pencegahan itu sangat penting dilakukan bagi pemerintah untuk memastikan keberlangsungan ekosistem bagi penghidupan masyarakat adat dan komunitas lokal yang berada di sepanjang kawasan pesisir tersebut," sampainya.
dijelaskannya,  keluhan dari masyarakat dan nelayan atas kerusakan dan pencemaran lingkungan ini diduga kuat bahwa dalam proses perencanaan pembangunan tambak udang oleh perusahaan tanpa adanya pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal secara partisipatif yang berada di sepanjang kawasan pesisir.
untuk itu, aph yang melakukan pengusutan pelanggaran ini harus benar-benar memastikan bahwa di dalam proses konsultasi publik, masyarakat adat dan komunitas lokal harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen lingkungan amdal, ukl/upl. 
baca juga:ditakuti banyak ikan! berikut 5 fakta unik ikan kotak kuning
untuk memastikan dampak negatif dari kegiatan ini bisa diminimalisir.
"kejadian hari ini, seharusnya pemerintah daerah dan aph dapat segera memeriksa seluruh legalitas perizinan dan dokumen lingkungan.
hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup," tegasnya.
sementara itu, saat rb melakukan penelusuran di kawasan pantai pengubaiyan salah satu warga desa binjai yang tidak ingin disebutkan namannya mengaku, bahwa masyarakat yang sering menyelam untuk mencari ikan di wilayah pesisir pantai pengubaiyan termasuk dirinya mengeluh kalau air sekarang mengakibatkan gatal-gatal.
baca juga:379 peserta dinyatakan lolos sebagai cpns lebong 
namun karena ini adalah profesi atau pekerjaan mereka untuk menyambung hidup, maka rasa gatal itu dikesampingkan demi bisa mendapatkan asa menyambung hidup setiap hari.
"iya air di pinggir tambak ini gatal, apalagi kalau tambak sedang musim panen total.
bukan cuma gatal, tapi air juga mengeluarkan aroma busuk," keluhnya sabtu, 11 januari 2024.
dirinya mengungkapkan, hasil ikan yang didapatkan saat menyelam pun juga tidak sebanyak dahulu, sebelum tambak udang di kaur banyak berdiri.
baca juga:program layanan 'artis' di rejang lebong, inovasi pelayanan publik yang mempermudah masyarakat
terutama untuk ikan karang predator seperti kakap, jenaha, dan ikan karang lainnya.
"ikan juga tidak sebanyak dulu, sekarang harus nunggu musim. kalau tidak musim hasilnya jelas tidak akan banyak," jelasnya.
diberitakan sebelumnya, satreskrim polres kaur dalam waktu dekat ini bakal melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan berkas-berkas atau dokumen legalitas tambak udang di kaur.
kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan untuk mencocokan dokumen tersebut dengan fakta di lapangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan