Pejabat Sulap Hutan jadi Kebun Sawit Belum Tersentuh Hukum, Terus Raup Pundi-pundi Uang dari Rambah Hutan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 15 Jan 2025 - 22:40

Hutan Mukomuko sudah dirambah menjadi perkebunan kelapa sawit. --firmansyah/rb

Ali menceritakan, wajar jika luasan kawasan hutan yang dirambah sangat luas pertahunnya.

Karena pembukaan kawasan sudah menggunakan sistem mekanik, tidak manual lagi.

Tentunya hal ini bisa terjadi harus ada modal yang cukup besar, karena seperti biaya sewa alat berat cukup mahal untuk sekali pengoperasian.

Serta tidak akan mungkin juga alat berat bisa beroperasi bebas didalam kawasan hutan jika tidak ada yang memfasilitasi.

“Maka dari kami mendesak aparat penegak hukum lebih serius dan segera melakukan penindakan mafia pengerusakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ini,” tutupnya.

Masih dengan nada yang sama, Praktisi Hukum Bengkulu Muslim Chaniago SH, MH.

Mendesak adanya upaya konkrit dari penyelenggara negara untuk mencari siapa saja yang terlibat. Dari tindakan kriminal perambahan hutan menjadi kebun sawit, yang diduga ditunggangi aktor-aktor besar Mukomuko.

Jangan biarkan mantan pejabat dan pejabat yang diduga kuasai perkebunan sawit ilegal dikawasan hutan ini. Seakan tidak memiliki salah dan terus memperluas kebun miliknya.

“Mungkin tetap sama dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Aparat penegak hukum (APH) harus masuk melakukan penyelidikan terkait perkara ini, dan saya yakin APH sangat mampu mengungkap perkara ini. Jangan sampai public bertanya kapan pejabat dan mantan pejabat kuasai sawit ilegal ini diproses,” sampai Muslim.

Lanjutnya, penanganan kejahatan kehutanan di Mukomuko ini, tidak mesti ada delik aduan atau laporan. Penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara, dan telah mengorbankan warga lokal.

Tentunya APH harus mengusut terlebih dahulu, untuk mengetahui bagaimana peristiwa pembukaan kawasan secara ilegal di kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan bisa berlangsung aman.

pejabat sulap hutan jadi kebun sawit belum tersentuh hukum, terus raup pundi-pundi uang dari rambah hutan                             koranrb.id – pejabat, mantan pejabat maupun aktor besar yang diduga menyulap hutan mukomuko menjadi perkebunan kelapa sawit masih belum tersentuh hukum.
hingga saat ini belum ada satupun diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum (aph).
sehingga mereka masih bebas sesuka hati meraup pundi-pundi uang dari perambahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut. 
padahal menurut dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si bahwa perkebunan sawit di dalam kawasan hutan merupakan main driver of deforestation atau pendorong utama terjadinya deforestasi. sehingga perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko menjadi ancaman serius.  
baca juga:ph eks sekwan kembali buka-bukaan, sebut banyak permintaan dari pimpinan
baca juga:pemakaman bupati kaur secara militer, berjasa untuk negara, banjir pelayat
dari sudut pandang akademisi, alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga. maka dari itu perubahan fungsi kawasan harus segera diakhiri, apalagi secara illegal,” tandasnya.
terpisah, ketua kanopi hijau indonesia ali akbar yang tergabung di dalam konsorsium bentang alam sebelat, dengan tugas utama melakukan interpensi melestarikan kawasan, membenarkan penanganan permasalahan pengerusakan dan alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan di mukomuko.
masih belum terlihatnya keseriusan pihak-pihak yang memiliki kewanangan dalam menangani perkara tersebut.
baca juga:pembangunan jalan tembus air lanang ke bang haji terkendala hutan lindung
baca juga:rp 24,46 miliar dana rekonstruksi bencana dari bnpb masuk kas daerah
jika hal ini terus dilakukan pembiaraan tentu bentang alam seblat yang didalamnya terdapat beberapa kawasan hutan akan tinggal nama.
“konsorsium bentang alam sebelat ini memiliki wilayah interpensi 82 ribu ha, terbentang dari bengkulu utara dan mukomuko. yang kasus alih fungsi kawasan hutannya sangat-sangat menghawatirkan. dan masih belum bisa dituntaskan,” kata ali.
ali menceritakan, wajar jika luasan kawasan hutan yang dirambah sangat luas pertahunnya.
karena pembukaan kawasan sudah menggunakan sistem mekanik, tidak manual lagi.
baca juga:perumda tirta bukit kaba usulkan penghapusan tunggakan pelanggan 
baca juga:cjh tidak memenuhi syarat kesehatan bisa batal berangkat
tentunya hal ini bisa terjadi harus ada modal yang cukup besar, karena seperti biaya sewa alat berat cukup mahal untuk sekali pengoperasian.
serta tidak akan mungkin juga alat berat bisa beroperasi bebas didalam kawasan hutan jika tidak ada yang memfasilitasi.
“maka dari kami mendesak aparat penegak hukum lebih serius dan segera melakukan penindakan mafia pengerusakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ini,” tutupnya.
masih dengan nada yang sama, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh.
mendesak adanya upaya konkrit dari penyelenggara negara untuk mencari siapa saja yang terlibat. dari tindakan kriminal perambahan hutan menjadi kebun sawit, yang diduga ditunggangi aktor-aktor besar mukomuko.
baca juga:dewan panggil opd, komisi gelar hearing dengan mitra kerja
baca juga:dbh tidak cair, pihak ketiga kehabisan modal
jangan biarkan mantan pejabat dan pejabat yang diduga kuasai perkebunan sawit ilegal dikawasan hutan ini. seakan tidak memiliki salah dan terus memperluas kebun miliknya.
“mungkin tetap sama dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. aparat penegak hukum (aph) harus masuk melakukan penyelidikan terkait perkara ini, dan saya yakin aph sangat mampu mengungkap perkara ini. jangan sampai public bertanya kapan pejabat dan mantan pejabat kuasai sawit ilegal ini diproses,” sampai muslim.
lanjutnya, penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko ini, tidak mesti ada delik aduan atau laporan. penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara, dan telah mengorbankan warga lokal.
tentunya aph harus mengusut terlebih dahulu, untuk mengetahui bagaimana peristiwa pembukaan kawasan secara ilegal di kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan bisa berlangsung aman.
baca juga:perumda tirta rafflesia target tambah 17 ribu pelanggan
baca juga:jangan keliru! berikut 4 perbedaan musang dan luwak, bisa berdampingan dengan manusia
“kami berharap siapa pun itu yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban. sehingga mukomuko bisa terhindar dari bencana yang lebih besar, dan bisa datang kapan saja. yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak,” harapnya.
 
meskipun terpantau harimau yang telah meneror dan mewaskan 1 orang warga mukomuko sudah mengarah kembali ke habitat yang sebagian besar sudah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit.
namun warga tetap diminta hati-hati dan selalu waspada terhadap interaksi harimau yang bisa mengancam keselamatan kapan saja.
khususnya desa-desa penyangga kawasan hutan.
“hingga kemarin 15 januari 2025, tim bksda bengkulu, tni polri dan masyarakat masih siaga terhadap interaksi negatif harimau tersebut, meskipun terpantau harimau sudah mengarah kembali ke habitatnya,” kata kepala seksi konservasi wilayah i bksda bengkulu, said jauhari.
said mengatakan, 3 perangkap yang dipasang masih dikontrol namun memang belum mendapatkan hasil, karena harimau berjenis kelamin jantan ini sangat aktif bergerak.
maka dari itu warga selalu di minta waspada sebab jarak lokasi kejadian pertama harimau muncul dengan pemukiman warga sekitar 6 kilometer.
lokasi kejadian itu merupakan habitat dari harimau sumatera sebelumnya.
merupakan kawasan hutan negara dan saat ini sudah berubah menjadi perkebunan sawit, karet dan perkebunan lainnya.
“untuk lokasi kejadian dengan pemukiman warga sekitar 6 kilometer, dulu itu kawasan hutan negara yang sudah berubah menjadi kebun sawit, karet dan kebun lainnya,”sampainya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan