Mendekam di Rutan, Kasi Pidsus Periksa Mantan Sekda dan Kepala BPN Seluma

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 15 Jan 2025 - 22:54

Jaksa Kejari Seluma saat memeriksa mantan Sekda Seluma, Mulkan Tajuddin pada Rabu 15 Januari 2025. --zulkarnain wijaya/rb

mendekam di rutan, kasi pidsus periksa mantan sekda dan kepala bpn seluma                            koranrb.id - meski saksi sedang ditahan di rumah tahanan (rutan) malabero kota bengkulu, tidak menghalangi jaksa mengusut kasus pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011.
pada rabu pagi 15 januari 2025, kasi pidsus kejari seluma, ahmad ghufroni, sh, mh beserta jaksa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap mantan sekretaris daerah (sekda) seluma, mulkan tajuddin dan mantan kepala badan pertanahan nasional (bpn) seluma djasran harahap, keduanya ditahan atas kasus tukar guling lahan pada tahun 2008.
disampaikan ghufroni, bahwa pemeriksaan ini masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kedua saksi dalam pembebasan lahan direntang 3 tahun tersebut.
mulkan yang saat itu menjadi sekda didapuk sebagai ketua panitia pembebasan lahan, sedangkan djasran harhap bertugas sebagai anggota panitia.
baca juga:kebakaran 2 hari beruntun, armada pbk kepahiang tinggal segini
baca juga:bri kepahiang salurkan kur rp30 miliar, ini syarat wajib peminjaman 
dari hasil pemeriksaan, jaksa mendapatkan informasi bahwa keduanya menyatakan tidak pernah terlibat dalam pembebasan lahan pada rentang tahun tersebut, sehingga artinya sk kepanitiaan tersebut hanyalah sebagai simbolis lantaran anggotanya tidak pernah teribat.
"iya keduanya setelah kita periksa memang mengaku tidak ada melaksanakan tugas apapun, meskipun namanya tercantum dalam sk panitia pembebasan lahan,"sampai kasi pidsus.
kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), ahmad ghufroni, sh, mh memastikan bahwa dalam kasus pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 ada perbuatan melawan hukum, artinya dipastikan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat.
ini disampaikannya pada rabu 8 januari 2025. namun sebelum proses kesimpulan, saat ini kejari seluma masih berupaya memintai keterangan sejumlah saksi dan saksi ahli untuk menguatkan proses penyidikan. "sejauh ini sudah dapat kita pastikan adanya upaya perbuatan melawan hukum didalam
baca juga:uang korupsi mantan kades puguk pedaro untuk karaoke dan janda
baca juga:pju banyak padam, pln sebut tidak ada persoalan
kasus ini, artinya untuk tersangka sudah pasti ada namun untuk jumlahnya belum dapat kita sebutkan karena proses pengusutan masih berjalan,"sampai kasi pidsus.
keterangan dari kedua saksi yang diperiksa ternyata juga singkron dengan hasil pemeriksaan penyidik pada 3 tersangka beberapa waktu lalu. saat jaksa penyidik memeriksa mantan kabag tata pemerintahan (tapem), ty, kasubag otonomi dan pertanahan, es dan bendahara pembantu, az. 
semua kompak menyatakan bahwa saat pembebasan lahan, tidak ada proses perencanaan dan penetapan, melainkan hanya keterangan diatas kertas saja.
sedangkan untuk hasil penilaian dan audit dari konsultan jasa penilai publik (kjpp) dan kantor akuntan publik (kap) di lokasi lahan. diakui ghufroni saat ini hasilnya sudah ditangan jaksa, namun untuk detailnya belum dapat dipublikasi.
baca juga:pejabat sulap hutan jadi kebun sawit belum tersentuh hukum, terus raup pundi-pundi uang dari rambah hutan 
baca juga:ph eks sekwan kembali buka-bukaan, sebut banyak permintaan dari pimpinan
karena jaksa masih akan melakukan singkronisasi seluruh data yang ada sehingga "bidikan" nya tidak meleset.
sejauh ini kejari seluma menduga ada mark up dalam pembebasannya tersebut.
"untuk hasil dari kjpp maupun kap sudah kami pegang. untuk kjpp untuk memastikan nilai jual objek pajak (njop) lahan, sedangkan kap untuk mengolah atau audit data yang nantinya akan mengarah kepada jumlah kerugian negara,"pungkas kasi pidsus.
adapun total pembebasan lahan dalam rentang 2009 hingga 20211 tersebut diketahui mencapai rp 11 miliar, dengan rincian luas lahan pada tahun 2009 seluas 20 hektare, pada tahun 2010 seluas 18 hektare, dan terakhir tahun 2011 seluas 16 hektare.
baca juga:pemakaman bupati kaur secara militer, berjasa untuk negara, banjir pelayat
baca juga:pembangunan jalan tembus air lanang ke bang haji terkendala hutan lindung
untuk lokasi mencakup dibeberapa titik lahan di komplek perkantoran pemkab seluma, saat ini diatas lahan sudah berdiri dinas perikanan, dinas kominfo, dinas sosial, dinas pupr, inspektorat seluma, kesbangpol, dinas lingkungan hidup, dinas perkimhub seluma dan beberapa dinas lainnya.
untuk diketahui, kasus pembebasan lahan ini diusut setelah melakukan pendalaman terhadap kasus tukar guling lahan, diduga dua kasus ini masih erat berkaitan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan