Aksi Honorer Dapat Ancaman Pimpinan, Teriak Insentif Belum Dibayar

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP mengatakan, sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat, honorer R2 dan R3 diangkat menjadi PPPK.

Khusunya, PPPK paruh waktu, tidak menutup kemungkinan berpeluang jadi PPPK penuh waktu, ketika nantinya kemampuan anggaran daerah mendukung.

BACA JUGA:Mendekam di Rutan, Kasi Pidsus Periksa Mantan Sekda dan Kepala BPN Seluma

BACA JUGA:Seragam Gratis MI dan MTs Tidak Kunjung Dibagikan, Sekda: Disdikbud Segera!

“Bagi yang lulus seleksi, diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Namun bagi yang tidak lulus, serta masuk dalam data BKN, akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” beber Gunawan.

Gunawan menerangkan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pihaknya tengah melakukan penataan alih status dari honorer menjadi PPPK.

“Kebijakannya sudah jelas, honorer R2 dan R3 nanti berstatus PPPK,” tegas Gunawan.

Gunawan menambahkan, karena saat ini tengah dilakukan penataan, pihaknya berharap para honorer dapat bersabar. 

Dikarenakan, Pemprov berpedoman pada Keputusan Menpan RB Nomor 16 tahun 2025 tentang PPPK paruh waktu, baru dikeluarkan 13 Januari 2025.

“Sehingga bagi kawan-kawan honorer yang sudah mengikuti seleksi dan masuk data BKN bakal beralih status menjadi PPPK paruh waktu,” ungkap Gunawan.

Lebih lanjut, saat dikonfirmasi terkait banyak honorer berdiri di depan masa aksi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani mengatakan, akan memperjuangkan tuntutan para honorer.

Serta, ia juga menegaskan, sangat mengecam oknum Kepsek yang mengancam memberhentikan honorer yang menyuarakan keresahannya pada aksi kemarin.

“Kita juga sempat menanyakan secara langsung pada Pj. Sekda Provinsi Bengkulu bagaimana nasib para honorer ini. Termasuk dari sisi pengalokasian anggaran,” ungkap Herwin didampingi anggotanya, Andy Suhary, Samsir Alam dan Susman Hadi.