Aksi Honorer Dapat Ancaman Pimpinan, Teriak Insentif Belum Dibayar

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 15 Jan 2025 - 23:08

RAMAI: Ribuan honorer R2 dan R3 Provinsi Bengkulu saat berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu, 15 Januari 2025. ABDI/RB--

aksi honorer dapat ancaman pimpinan, teriak insentif belum dibayar                            koranrb.id - ribuan honorer kategori k2 dan k3 di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang turun ke jalan dalam aksi di depan kantor gubernur bengkulu mendapat ancaman akan dipecat.
menariknya, terkuak dari teriakan masa aksi ternyata para honorer yang terdaftar di surat keputusan (sk) gubernur tersebut mengaku belum menerima insentif desember 2024, sebesar rp1 juta. yang diketahui, harusnya dialokasikan melalui apbd.
diketahui, massa aksi yang tergabung dalam hirro honorer r2 dan r3 (hirro) tersebut menuntut agar diangkat menjadi pppk penuh waktu. 
ketua hirro provinsi bengkulu, eflin suryadi menyampaikan, hampir mayoritas para honorer diancam pimpinannya bakal diberhentikan jika nekat turun ke jalan melakukan aksi.
baca juga:pemkab hapus tenaga honorer pelayanan dasar, wacanakan outsourcing
baca juga:dprd bengkulu selatan tuntut pt bsl dan pt sbs, ini poin pentingnya 
“harusnya pimpinan di sekolah itu berpikir, kalau rekan-rekan pegawai tidak tetap (ptt) dan guru tidak tetap (gtt) diangkat jadi pppk, sekolah tidak perlu repot lagi memikirkan honornya,” sampai eflin, rabu, 15 januari 2025.
lebih lanjut, elfin mengatakan, bahwa hampir seluruh masa aksi terdiri dari tenaga pendidik sma/smk sederajat dan tenaga teknis pemprov bengkulu.
“pasca adanya surat edaran (se) pemprov bengkulu, banyak yang sudah dirumahkan,” terang eflin.
lebih lanjut, eflin mengutarakan tuntutan honorer agar seluruh honorer dapat diangkat menjadi pppk penuh waktu dan tidak ingin diangkat jadi pppk paruh waktu sebagaimana yang digencarkan pemerintah saat ini.
baca juga:2 terdakwa korupsi proyek pasar inpres kembalikan uang rp 160,4 juta, total pemulihan kn capai rp678,8 juta
baca juga:anggaran hut mukomuko sudah ada, panitia belum juga terbentuk
lanjutnya, massa aksi juga menuntut kejelasan terkait rekan-rekan honorer yang saat ini dirumahkan oleh pemprov bengkulu.
“sebagian besar dari kami masuk dalam data badan kepegawaian nasional (bkn) dan juga telah mengikuti seleksi pppk tahap i,” keluh eflin.
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, map mengatakan, sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat, honorer r2 dan r3 diangkat menjadi pppk.
khusunya, pppk paruh waktu, tidak menutup kemungkinan berpeluang jadi pppk penuh waktu, ketika nantinya kemampuan anggaran daerah mendukung.
baca juga:mendekam di rutan, kasi pidsus periksa mantan sekda dan kepala bpn seluma
baca juga:seragam gratis mi dan mts tidak kunjung dibagikan, sekda: disdikbud segera!
“bagi yang lulus seleksi, diangkat menjadi pppk penuh waktu. namun bagi yang tidak lulus, serta masuk dalam data bkn, akan diangkat menjadi pppk paruh waktu,” beber gunawan.
gunawan menerangkan, sebagaimana undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), pihaknya tengah melakukan penataan alih status dari honorer menjadi pppk.
“kebijakannya sudah jelas, honorer r2 dan r3 nanti berstatus pppk,” tegas gunawan.
gunawan menambahkan, karena saat ini tengah dilakukan penataan, pihaknya berharap para honorer dapat bersabar. 
dikarenakan, pemprov berpedoman pada keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu, baru dikeluarkan 13 januari 2025.
“sehingga bagi kawan-kawan honorer yang sudah mengikuti seleksi dan masuk data bkn bakal beralih status menjadi pppk paruh waktu,” ungkap gunawan.
lebih lanjut, saat dikonfirmasi terkait banyak honorer berdiri di depan masa aksi, wakil ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, herwin suberhani mengatakan, akan memperjuangkan tuntutan para honorer.
serta, ia juga menegaskan, sangat mengecam oknum kepsek yang mengancam memberhentikan honorer yang menyuarakan keresahannya pada aksi kemarin.
“kita juga sempat menanyakan secara langsung pada pj. sekda provinsi bengkulu bagaimana nasib para honorer ini. termasuk dari sisi pengalokasian anggaran,” ungkap herwin didampingi anggotanya, andy suhary, samsir alam dan susman hadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan