Dewan Minta Pemprov Bengkulu Bayar DBH Kabupaten/Kota

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 15 Jan 2025 - 23:12

JELASKAN: Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi SIP, MM. ABDI/RB--

dewan minta pemprov bengkulu bayar dbh kabupaten/kota                            koranrb.id – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu kembali mendesak pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu membayar utang dana bagi hasil (dbh) ke kabupaten/kota se provinsi bengkulu.
diketahui, saat ini pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota terus menagih dbh untuk triwulan iv yang belum kunjung diterima di kas daerah (kasda) mereka.
hal itu diungkapkan anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip, mm. 
ia menegaskan, seharusnya pemprov bengkulu segera menyalurkan yang menjadi hak dari kabuapten/kota.
“jadi, kita meminta segera dialokasikan ke kabupaten/kota,” ungkap edwar, rabu, 15 januari 2025.
baca juga:bupati gusril versus ketua dprd sumardi, punya kans rebut kursi ketua dpd i golkar provinsi bengkulu 
baca juga:lulus seleksi pppk tahap i, kades taba siap mundur
lebih lanjut, edwar mengatakan, meminta pemprov bengkulu berinisiatif untuk segera merealisasikan yang menjadi hak dari kabupaten/kota bengkulu.
“inisiatif, karena dalam hal ini komunikasi diperlukan,” ungkap edwar.
sementara plt gubernur bengkulu rosjonsyah mengatakan masih menunggu transferan dbh 2024 dari pemerintah pusat.
“kalau sudah ditransfer nanti kita akan langsung transfer ke kasda masing-masing pemda kabupaten/kota,” kata rosjonsyah.
baca juga:btn bengkulu dan rei bengkulu, selenggarakan akad massal kpr subsidi tahun 2025
baca juga:aksi honorer dapat ancaman pimpinan, teriak insentif belum dibayar
selama ia memimpin provinsi bengkulu, rosjonsyah meminta apabila dana tersebut telah ada di kasda provinsi bengkulu, maka langsung disalurkan ke kabupaten/kota.
“apabila sudah ada, maka akan ditransferkan langsung,” ungkap rosjonsyah.
menanggapi pernyataan plt gubernur bengkulu, kepala bidang pembinaan pelaksana anggaran (ppa) ii kantor wilayah djpb kemenkeu bengkulu, sunaryo mengatakan, dbh yang menjadi wewenang pemerintah pusat hanya 3 jenis dan hampir 100 persen tersalur ke provinsi bengkulu. hanya menyisakan kabupaten lebong baru 98 persen.
“yakni dbh sawit, dbh sumber daya alam dan pajak dan seluruhnya sudah ditransfer ke kasda pemda masing-masing,” terang sunaryo saat dijumpai di kantor djpb bengkulu.
baca juga:pemkab hapus tenaga honorer pelayanan dasar, wacanakan outsourcing
baca juga:dprd bengkulu selatan tuntut pt bsl dan pt sbs, ini poin pentingnya 
saat dikonfirmasi jenis dbh apa yang terus ditagih pemda kabupaten/kota ke pemprov bengkulu ternyata bukan wewenang dari djpb bengkulu.
lantaran, dbh yang harusnya disalurkan ke kabuapten/kota tersebut, mungkin dbh pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
“mungkin ini ya, hasih dari pkb dan bbnkb,” ungkap sunaryo.
lebih lanjut, sunaryo mengatakan, pada akhir tahun lalu, ia membenarkan ada sekitar rp2 miliar terkait hitung-hitungan kurang bayar dan lebih bayar dbh provinsi bengkulu.
“sebenarnya dananya sudah disalurkan, tapi dananya ditampung di rekening pusat,” beber sunaryo.
namun anehnya, pihak pemprov bengkulu mengatakan, masih menunggu transferan pusat untuk penyaluran dbh ke pemda kabupaten/kota. apabila benar pemprov bengkulu menunggu transferan pusat. 
maka jumlah rp2 miliar dari yang dibeberkan djpb bengkulu tersebut, tentu tidak cukup untuk menutupi dbh satu kabuapten, contohnya saja kabupaten rejang lebong yang harusnya memperoleh dbh rp35 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan