Jelang Akhir Tahun, Dewan Soroti Pekerjaan Fisik
CEK PEMBANGUNAN: Anggota DPRD BU Selamun saat meninjau pembangunan jalan antar desa. --ist/rb
Ia juga menerangkan jika pembangunan fisik terutama jalan perkebunan dan jalan akses antar desa sangat dibutuhkan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dasar tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dan berpengaruh langsung pada ekonomi masyarakat.
“Maka memang kita ikut melakukan pengawasan progres pembangunan yang dilakukan. Jangan sampai pekerjaan yang sudah dianggarkan justru tidak terlaksana,” terangnya.
Sedangkan program yang dilaksanakan sudah melalui pembahasan panjang antara pemerintah dan DPRD baik dalam pembahasan awal program maupun dalam paripurna.
Selain itu, pembangunan yang dilakukan tahun ini baik dalam APBD maupun APBD Perubahan tidak mungkin dianggarkan kembali dalam satu dua tahun kedepan.
BACA JUGA:Warga Pasar Tais Kena Prank, Sudah Penetapan Titik Nol, Proyek Jalan Batal Dikerjakan
“Sehingga program yang sudah dianggarkan harus dipastikan tepat mutu sehingga daya tahan pembangunan bisa sesuai target dan dirasakan masyarakat,” terangnya.
Program fisik juga merupakan dalam rangka percepatan pengentasan permasalahan pembangunan infrastruktur daerah.
Terutama infrastruktur antar jalan usaha tani, jalan penghubung antar desa dan jalan penghubung perkebunan masyarakat.
“Karena memang masih sangat banyak kebutuhan infrastruktur yang diinginkan masyarakat. Maka setiap pembangunan yang dilakukan harus tuntas,” terangnya.
Hasil dari inspeksi mendadak tersebut akan disampaikan pada OPD-OPD yang melaksanakan program pembangunan tersebut.
Apalagi jika memang ada kejanggalan dalam pembangunan atau memang progres pembangunan dinilai lamban dan mengkhawatirkan tuntasnya pekerjaan.
“Maka kita lakukan pengawasan sebelum pekerjaan tersebut selesai, agar bisa diperbaiki dan hasilnya nanti bisa benar-benar sesuai dengan target,” terangnya.
Sidak yang dilakukan dewan juga bukan hanya pada program yang menjadi pokok pikiran DPRD. Namun juga program pembangunan yang dikeluhkan masyarakat.
Ini lantaran DPRD banyak menerima informasi dari masyarakat terkait program yang tengah berjalan apalagi jika dinilai masyarakat pekerjaan tidak sesuai dengan tahapan.