Jelang Akhir Tahun, Dewan Soroti Pekerjaan Fisik

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 09 Dec 2023 - 21:24

CEK PEMBANGUNAN: Anggota DPRD BU Selamun saat meninjau pembangunan jalan antar desa. --ist/rb

jelang akhir tahun, dewan soroti pekerjaan fisik                             arga makmur, koranrb.id – menjelang akhir tahun anggaran, semua pekerjaan fisik maupun pertanggungjawaban anggaran harus dituntaskan sebelum 25 desember mendatang. 
yang menjadi sorotan adalah program-program fisik yang rawan tidak tuntas jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat. 
mendekati akhir tahun ini seluruh pekerjaan sudah harus tuntas. termasuk serapan anggaran dan pengembalian anggaran jika memang belum selesai dikerjakan hingga akhir tahun nanti.
hal ini menjadi sorotan dprd, apalagi dalam pembahasan apbd perubahan sebelumnya terkait ketepatan waktu pengerjaan program fisik menjadi perhatian dprd.
baca juga:anggota dprd bu cek proyek puskesmas sebelat 
hal yang diwaspadai karena waktu yang memang minim untuk melaksanakan program fisik, ditambah lagi kemungkinan cuaca yang tidak bersahabat untuk pembangunan. 
namun dalam pembahasan pembangunan masih optimis bisa dilakukan dengan catatan pengawasan ketat dilakukan dan pihak ketiga berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu.
apalagi dprd bu juga memiliki program yang merupakan pokok pikiran (pokir) anggota dprd yang memang dialokasikan untuk pembangunan fisik. 
anggota dprd bu, selamun menerangkan jika saat ini seluruh anggota dprd bu tengah disibukkan dengan kegiatan di lapangan. 
ini dalam rangka memastikan jika semua pembangunan fisik terutama yang terkait dengan infrastruktur dasar masyarakat bisa terlaksana tepat waktu. 
baca juga:proyek pembangun ppn tersisa 9 hari
“maka kita turun ikut melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dprd sebagai pengawas,” terangnya.
pembangunan yang menjadi pusat pengawasan dprd adalah pembangunan fisik, apalagi yang merupakan pokok pikiran dprd yang merupakan aspirasi yang masuk ke masing-masing pribadi dprd.
“karena setiap anggota dprd memiliki konstituen yang menyampaikan langsung aspirasi mereka dan kita ajukan dalam apbd sebagai pokok pikiran dprd,” terangnya. 
ia juga menerangkan jika pembangunan fisik terutama jalan perkebunan dan jalan akses antar desa sangat dibutuhkan masyarakat. 
pembangunan infrastruktur dasar tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dan berpengaruh langsung pada ekonomi masyarakat. 
“maka memang kita ikut melakukan pengawasan progres pembangunan yang dilakukan. jangan sampai pekerjaan yang sudah dianggarkan justru tidak terlaksana,” terangnya.
sedangkan program yang dilaksanakan sudah melalui pembahasan panjang antara pemerintah dan dprd baik dalam pembahasan awal program maupun dalam paripurna. 
selain itu, pembangunan yang dilakukan tahun ini baik dalam apbd maupun apbd perubahan tidak mungkin dianggarkan kembali dalam satu dua tahun kedepan.
baca juga:warga pasar tais kena prank, sudah penetapan titik nol, proyek jalan batal dikerjakan 
“sehingga program yang sudah dianggarkan harus dipastikan tepat mutu sehingga daya tahan pembangunan bisa sesuai target dan dirasakan masyarakat,” terangnya. 
program fisik juga merupakan dalam rangka percepatan pengentasan permasalahan pembangunan  infrastruktur daerah.
terutama infrastruktur antar jalan usaha tani, jalan penghubung antar desa dan jalan penghubung perkebunan masyarakat.  
“karena memang masih sangat banyak kebutuhan infrastruktur yang diinginkan masyarakat. maka setiap pembangunan yang dilakukan harus tuntas,” terangnya.
hasil dari inspeksi mendadak tersebut akan disampaikan pada opd-opd yang melaksanakan program pembangunan tersebut. 
apalagi jika memang ada kejanggalan dalam pembangunan atau memang progres pembangunan dinilai lamban dan mengkhawatirkan tuntasnya pekerjaan. 
“maka kita lakukan pengawasan sebelum pekerjaan tersebut selesai, agar bisa diperbaiki dan hasilnya nanti bisa benar-benar sesuai dengan target,” terangnya.
sidak yang dilakukan dewan juga bukan hanya pada program yang menjadi pokok pikiran dprd. namun juga program pembangunan yang dikeluhkan masyarakat.
ini lantaran dprd banyak menerima informasi dari masyarakat terkait program yang tengah berjalan apalagi jika dinilai masyarakat pekerjaan tidak sesuai dengan tahapan. 
“kita yakin, jika dprd melakukan pengawasan dengan ketat, termasuk juga masyarakat melakukan pengawasan dengan kritis maka pekerjaan akan bisa tuntas sesuai dengan mutu yang diharapkan,” pungkas selamun. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 10 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan