Soal DAK Tak Disalurkan Berdampak Panjang, DPRD Akan Panggil BKD Seluma

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 17 Feb 2025 - 21:38

SIAGA : Komisi III DPRD Seluma selaku mitra dari BKD Seluma. ZULKARNAIN/RB--

KORANRB.ID - Persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024 yang tak disalurkan berbuntut panjang.

Seperti halnya gedung UPTD Puskesmas Penago II dan UPTD Puskesmas Masmambang pasca dibangun, hingga kini tak bisa difungsikan lantaran digembok oleh kontraktor.

Anggota Komisi III DPRD Seluma dari fraksi Gerindra, Zetman mengaku sudah kerap menerima keluhan masyarakat terkait puskesmas yang tak kunjung bisa difungsikan sehingga akses pelayanan masyarakat terhambat, terlebih lagi beberapa waktu lalu menjadi sorotan lantaran viral diberbagai media.

"Informasinya sudah kerap kita terima, jujur saja saya cukup miris melihat masyarakat yang menjadi korban karena harus berdesak desakan ketika ingin berobat," sampai Zetman.

Rencananya, Komisi III akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Seluma untuk segera melakukan hearing dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma, bila perlu Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma selaku OPD terkait.

Karena ada beberapa informasi yang ingin DPRD Seluma gali lebih dalam, termasuk adanya dugaan dana DAK yang "katanya" dialihkan untuk membayar tagihan kegiatan yang lain.

"Ada indikasi dana DAK digunakan untuk membayar tagihan lain, maka dari itu akan kita pastikan lagi saat hearing. Rencananya akan kami bahas terlebih dahulu dengan pimpinan untuk pelaksanaan hearing," pungkas Zetman.

Sementara itu, Inspektorat Seluma mengaku tengah memproses reviu tagihan kegiatan fisik, salah satunya pembangunan Puskesmas Masmambang dan Puskesmas Penago II yang saat ini digembok oleh kontraktor, proses reviu dilakukan agar pembangunan yang bersumber dari DAK ini bisa dilakukan pembayarannya.

Inspektur Inspektorat Seluma, Dr. Marah Halim S.P, M.P, M.Si, M.Ak, CGCAE, QRMP, CGR menegaskan bahwa percepatan proses reviu ini bukan karena menjadi sorotan pasca kontraktor menggembok, namun memang proses reviu tidak bisa dilakukan secara serentak lantaran keterbatasan SDM.

Sebelumnya Inspektorat Seluma juga telah melakukan reviu tagihan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Alokasi Dana Desa (ADD) tambahan, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), hingga dana kelurahan yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2024 lalu.

soal dak tak disalurkan berdampak panjang, dprd akan panggil bkd seluma                            koranrb.id - persoalan dana alokasi khusus (dak) tahun anggaran 2024 yang tak disalurkan berbuntut panjang.
seperti halnya gedung uptd puskesmas penago ii dan uptd puskesmas masmambang pasca dibangun, hingga kini tak bisa difungsikan lantaran digembok oleh kontraktor.
anggota komisi iii dprd seluma dari fraksi gerindra, zetman mengaku sudah kerap menerima keluhan masyarakat terkait puskesmas yang tak kunjung bisa difungsikan sehingga akses pelayanan masyarakat terhambat, terlebih lagi beberapa waktu lalu menjadi sorotan lantaran viral diberbagai media.
"informasinya sudah kerap kita terima, jujur saja saya cukup miris melihat masyarakat yang menjadi korban karena harus berdesak desakan ketika ingin berobat," sampai zetman.
baca juga:hasil koordinasi kejari seluma ke kemendagri, dugaan kesalahan perbup pembebasan lahan menguat
baca juga:kpu mukomuko segera selenggarakan fgd evaluasi pilkada 2024
rencananya, komisi iii akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan dprd seluma untuk segera melakukan hearing dengan badan keuangan daerah (bkd) seluma, bila perlu dinas kesehatan (dinkes) seluma selaku opd terkait.
karena ada beberapa informasi yang ingin dprd seluma gali lebih dalam, termasuk adanya dugaan dana dak yang "katanya" dialihkan untuk membayar tagihan kegiatan yang lain.
"ada indikasi dana dak digunakan untuk membayar tagihan lain, maka dari itu akan kita pastikan lagi saat hearing. rencananya akan kami bahas terlebih dahulu dengan pimpinan untuk pelaksanaan hearing," pungkas zetman.
sementara itu, inspektorat seluma mengaku tengah memproses reviu tagihan kegiatan fisik, salah satunya pembangunan puskesmas masmambang dan puskesmas penago ii yang saat ini digembok oleh kontraktor, proses reviu dilakukan agar pembangunan yang bersumber dari dak ini bisa dilakukan pembayarannya.
baca juga:karaoke di mukomuko boleh buka saat ramadan, jam operasional dibatasi
baca juga:makan bergizi gratis perdana di mukomuko, 1.232 porsi dibagikan, siswa keluhkan tak ada sambal
inspektur inspektorat seluma, dr. marah halim s.p, m.p, m.si, m.ak, cgcae, qrmp, cgr menegaskan bahwa percepatan proses reviu ini bukan karena menjadi sorotan pasca kontraktor menggembok, namun memang proses reviu tidak bisa dilakukan secara serentak lantaran keterbatasan sdm.
sebelumnya inspektorat seluma juga telah melakukan reviu tagihan tambahan penghasilan pegawai (tpp), alokasi dana desa (add) tambahan, jaminan kesehatan daerah (jamkesda), hingga dana kelurahan yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2024 lalu.
"pada intinya semua akan kita proses namun bersabar dan berikan kami waktu untuk mereviu," imbuhnya.
untuk diketahui, semua pembayaran yang terutang pada tahun anggaran 2024 harus dilakukan reviu oleh inspektorat seluma.
ini merupakan syarat untuk mencairkan pembayaran hutang pada tahun anggaran 2024 lalu.
baca juga:total 1.142 pelamar lulus pppk tahap ll di mukomuko rebut 150 formasi, 75 pelamar dinyatakan tms 
baca juga:dinas dukcapil dukung program asn wajib berdomisili di bengkulu tengah
sebelumnya seluruh dokumen pengajuan pembayaran ini berada di bkd seluma, namun dianggap terhutang karena tidak terbayarkan menjelang tutup buku tahun 2024, sehingga dikembalikan lagi kepada opd terkait untuk direviu.
"di dalam reviu, kita melakukan penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, ini dilakukan sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melewati tahun anggaran," pungkas marah halim.
gedung puskesmas masmambang di desa bunut tinggi kecamatan talo dan puskesmas penago ii yang berada di desa penago ii kecamatan ilir talo saat ini menjadi sorotan lantaran digembok oleh rekanan / kontraktor. 
hal tersebut karena pemerintah kabupaten (pemkab) seluma belum mampu membayar tagihan pembangunan dan rehab gedung yang bersumber dari dak tahun anggaran 2024 lalu.
akibat dari digemboknya gedung puskesmas, saat ini operasional puskesmas terbatas, terlebih lagi puskesmas penago ii yang pelayanannya dilakukan di rumah dinas puskesmas. 
sedangkan puskesmas masmambang beroperasi di gedung lama yang berada di kelurahan masmambang.
keluhan pelayanan ini membuat resah warga desa mekar sari yang berada tepat disebelah desa penago ii. ini diungkapkan kades mekar sari, jamal.
dikatakannya bahwa saat ini masyarakatnya mengeluh lantaran lokasi pelayanan sementara sangat sempit bahkan harus berdesakan antara pasien dan petugas. sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan disaat ingin berobat.
jamal cukup menyayangkan karena saat ini gedung yang direhab sudah berdiri megah dan kokoh, namun tidak dapat digunakan lantaran digembok, maka dari itu ia harap agar pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dapat segera mengambil solusi atas hal ini, bila perlu segera dioperasikan sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan dengan maksimal.
"ini sangat disayangkan, disaat kita sudah memiliki gedung yang besar namun tidak bisa dimanfaatkan, malahan harus berdesak desakan di rumah dinas puskesmas. saya tidak tau titik masalahnya dimana, namun saya harapkan kepada pemerintah segera menindaklanjuti keluhan ini," tegas kades mekar sari.
sementara itu, kepala puskesmas penago ii, ns. meyzi yunita gustina s. kep membenarkan bahwa pelayanan digedung yang baru direhab tidak bisa dilakukan, informasi yang ia dapatkan dari rekanan yakni cv. karya juara sejati, hal ini karena ada kendala administrasi yang belum dituntaskan.
ia pun membenarkan adanya ruangan yang sempit dan tidak jarang berdesakan, karena memang lokasi sementara ini merupakan rumah dinas puskesmas, yang mana spesifikasinya berisi 2 kamar dan ada ruang tengah.
tentu dengan kondisi ruangan tersebut tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
"dengan adanya kondisi saat ini memang tidak bisa memberikan pelayanan optimal, terlebih lagi kalau ada yang lahiran kan biasonya keluarga pasien datang, sehingga ruangan terasa sempit lantaran berdesakan dengan staff," sampai meyzi. 
dinas kesehatan (dinkes) seluma mengakui bahwa sejumlah pembangunan fisik yang menggunakan dana alokasi khusus (dak) belum dilunaskan, termasuk dengan biaya pembangunan puskesmas masmambang dan penago ii yang direkokasi, jika ditotalkan mencapai rp3 miliar.
hal ini dibenarkan kepala dinkes seluma, rudi syawaludin, s. sos.
"untuk dak fisik ada beberapa pembangunan yang belum dilunaskan, yakni pembangunan puskesmas masmambang dan rehab puskesmas penago ii," sampai rudi. 
adapun rinciannya, yakni rata rata pembayaran baru dilakukan sebesar 75 persen dari total anggaran, sedangkan 25 persennya sudah dilakukan pada tahun 2024 lalu.
"untuk sementara ini pelayanan kesehatan di dua puskesmas tersebut masih ditempat sementara,  hingga batas waktu serah terima dari dinkes ke puskesmas. atas ketidaknyamanan kawan kawan dan masyarakat di puskesmas pada kondisi ini, kami mohon maaf," pungkas rudi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan