Dewan BU Dukung Pemprov Gulirkan Program Pemutihan Pajak 2024

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: RD Putra |

Selasa , 12 Dec 2023 - 22:24

Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Utara Herliyanto, S.IP --

dewan bu dukung pemprov gulirkan program pemutihan pajak 2024                             arga makmur, koranrb.id – tahun ini pemprov memberikan kebijakan terkait dengan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. sehingga masyarakat yang selama ini pajak kendaraan menunggak dan khawatir membayar karena besarnya denda yang harus dibayar sudah bisa membayar pajak.
dengan program pemutihan pajak tersebut masyarakat bisa membayar pajak kembali hanya dengan satu tahun berjalan tanpa harus membayar denda pajak yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar.
baca juga: dprd bengkulu utara kedepankan kekompakan 
wakil ketua ii dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten ngkulu utara (bu) herliyanto, s.ip rharap agar pemerintah provinsi ngkulu dapat kembali membuka program pemutihan pajak kendaraan berrmotor di tahun 2024.
ini karena program pemutihan pajak kendaraan rmotor ini masih sangat diharapkan oleh masyarakat, apalagi tunggakan pajak kendaraan tak sedikit terjadi di masyarakat kurang mampu.
terutama juga tunggakan pajak kendaraan juga banyak dialami oleh kendaraan roda dua yang menjadi kendaraan sehari-hari masyarakat.
baca juga:pileg dprd kabupaten kepahiang 2024, adu kuat anak bupati dan anak wakil bupati 
"saya sebagai pimpinan dprd tentunya mengapresiasi program pemutihan pajak tersebut. kita harap program ini dapat rlanjut di tahun depan, sesuai dengan harapan masyarakat," ujar herliyanto.
politisi yang juga ketua dpc gerindra ngkulu utara ini menilai bahwa program pemutihan pajak kendaraan rmotor ini sangat dinantikan masyarakat.
apalagi bagi masyarakat yang sudah menunggak pajak cukup lama tentu pemutihan pajak ini sangat meringankan beban mereka. 
baca juga:ketua dprd sonti : sekolah nyaman dan bebas dari kekerasan anak
"manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan mengikuti program ini masyarakat bebas denda pajak kendaraan rmotor (pkb), babes bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) kedua dan bebas tunggakan pkb tahun kelima. kemudian, bebas denda swdk llj atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas untuk tahun yang lewat. ini yang menjadikan masyarakat kembali mengharapkan pemutihan pajak diperpanjang kembali," ungkapnya.
apalagi tunggakan pajak kendaraan banyak terjadi saat masa pandemi covid-19 dimana kondisi ekonomi menurun.
saat ini ia juga menilai jika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih, terutama terkait kondisi harga barang perkebunan yang terus menurun setiap tahunnya.
baca juga:anggota dprd bu cek proyek puskesmas sebelat 
sedangkan di bengkulu utara mayoritas masyarakat menggantungkan ekonomi di bidang perkebunan baik kelapa sawit maupun karet.
"jadi masyarakat sangat berharap program pemutihan ini dilakukan kembali. karena terkait dengan pajak ini merupakan kewenangan pemprov yang kita suarakan,” terangnya.
selain itu, program pemutihan tersebut juga bisa mendapatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak kendaraan rmotor.
masyarakat yang selama ini tidak bisa membayar pajak karena ban denda dan tunggakan pajak, mereka mau membayar pajak tahun berjalan.
baca juga:dprd bengkulu utara sahkan perda bpbd, wajib hadir di tengah bencana 
“sehingga ada pendapatan daerah yang besar yang masuk. selain itu, saat pajak kendaraan sudah normal kembali, kita rharap ada kepatuhan pajak dari masyarakat untuk tahun-tahun rikutnya,” terangnya.
selain itu, hal ini juga mendukung program tertib lalu lintas yang juga saat ini dicanangkan oleh pemerintah.
baca juga:rekrutmen casn bakal digelar tiga bulan sekali, dprd prov koordinasi ke menpanrb 
apalagi saat ini kepolisian juga sudah menerapkan sistem tilang elektronik sehingga sangat penting seluruh kendaraan terdata lengkap.
sementara itu, kepala unit pelaksana teknis dinas (uptd) bu m syafiri spd melalui kasi penagihan pembukuan dan pelaporan syamsir ridwan, s.sos ketika disinggung terkait dengan kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak ini. ia menerangkan sejauh ini belum ada kebijakan lanjutan terkait perpanjangan pemutihan pajak itu.
"kalau soal itu, hingga saat ini kita belum ada, karena hingga saat ini belum ada petunjuk teknis terkait perpanjangan," tukasnya. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan