Eks Caleg Gerindra Seleksi PPPK, BKPSDM Mukomuko Tindak Tegas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Kamis , 31 Jul 2025 - 20:12

PELAYANAN: Aktivitas pelayanan di kantor BKDPSDM Mukomuko.-- Firmansyah/RB

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Mantan calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra yang gagal melenggang ke DPRD Mukomuko berinisial KS, kini menjadi sorotan.

Setelah ketahuan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II dengan bermodalkan surat pernah honorer dari Sekretariat DPRD Mukomuko.

Meskipun sangat jelas secara aturan eks caleg dilarang mengikuti seleksi ASN karena keharusan bersikap netral.

KS ini diketahui lolos tahapan seleksi administrasi.

Atas temuan tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko memastikan peserta PPPK tahap ll, KS tidak hanya dinyatakan tidak lulus dalam seleksi.

Tetapi juga dipastikan tidak akan masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu.

Hal ini ditegaskan Plt. Kepala BKPSDM Mukomuko, Haryanto, S.KM.

Dari hasil penelusuran dan klarifikasi yang dilakukan BKPSDM menunjukkan bahwa KS memang pernah menjadi caleg pada Pemilu 2024.

Konfirmasi juga diperoleh dari Bawaslu dan KPU Mukomuko, yang menyatakan bahwa nama KS tercatat resmi sebagai peserta pemilu, baik dalam dokumen pencalonan maupun surat suara.

“Kami sudah melakukan klarifikasi, kemudian menyurati Bawaslu dan KPU Mukomuko.

Ternyata 2 lembaga tersebut juga membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan mantan caleg,” kata Haryanto.

Karena hal tersebut disampaikan Haryanto, BKPSDM langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkan KS ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) guna membatalkan namanya dalam data base kepegawaian nasional.

eks caleg gerindra seleksi pppk, bkpsdm mukomuko tindak tegas                            mukomuko, koranrb.id – mantan calon legislatif (caleg) dari partai gerindra yang gagal melenggang ke dprd mukomuko berinisial ks, kini menjadi sorotan. 
setelah ketahuan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii dengan bermodalkan surat pernah honorer dari sekretariat dprd mukomuko. 
meskipun sangat jelas secara aturan eks caleg dilarang mengikuti seleksi asn karena keharusan bersikap netral.
ks ini diketahui lolos tahapan seleksi administrasi.
 atas temuan tersebut badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) mukomuko memastikan peserta pppk tahap ll, ks tidak hanya dinyatakan tidak lulus dalam seleksi.
baca juga:realisasi zakat asn belum sesuai harapan, baru 60 persen tertib bayar
tetapi juga dipastikan tidak akan masuk dalam skema pppk paruh waktu. 
hal ini ditegaskan plt. kepala bkpsdm mukomuko, haryanto, s.km.
dari hasil penelusuran dan klarifikasi yang dilakukan bkpsdm menunjukkan bahwa ks memang pernah menjadi caleg pada pemilu 2024.
konfirmasi juga diperoleh dari bawaslu dan kpu mukomuko, yang menyatakan bahwa nama ks tercatat resmi sebagai peserta pemilu, baik dalam dokumen pencalonan maupun surat suara.
baca juga:keindahan alam dan misteri yang menyertainya! berikut fakta air panas semurup di jambi
“kami sudah melakukan klarifikasi, kemudian menyurati bawaslu dan kpu mukomuko.
ternyata 2 lembaga tersebut juga membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan mantan caleg,” kata haryanto.
karena hal tersebut disampaikan haryanto, bkpsdm langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkan ks ke badan kepegawaian nasional (bkn) guna membatalkan namanya dalam data base kepegawaian nasional. 
langkah ini penting agar tidak ada celah bagi mantan kader partai politik untuk menyusup ke dalam sistem asn yang seharusnya bebas dari afiliasi politik.
baca juga:sertijab 6 perwira, ini pesan kapolres bengkulu selatan
“pastinya kita sudah menyurati bkn untuk membatalkan yang bersangkutan masuk dalam data base,” tegasnya.
sementara itu, kabid pengadaan, pengembangan sdm dan pembinaan asn bkpsdm mukomuko, niko hafri, sh, mh, menambahkan bahwa kasus ks merupakan pelanggaran yang nyata terhadap undang-undang asn nomor 20 tahun 2023 pasal 9. 
dalam regulasi itu ditegaskan bahwa asn tidak boleh berada di bawah pengaruh partai politik atau menjadi pengurus maupun kader partai. 
fakta bahwa ks sempat mencalonkan diri sebagai caleg di pemilu terakhir menjadi bukti kuat pelanggaran netralitas asn.
baca juga:tersangka pencabulan cucu dilimpahkan ke jaksa 
“kita lakukan pengecekan berkas, klarifikasi dan validasi terhadap peserta yang merupakan anggota partai politik. yang bersangkutan juga pernah ikut pemilihan legislatif tahun 2024 lalu.
maka dari itu jelas hal tersebut pelanggaran,” kata niko.
menurut niko, koko sasmito sempat berhasil melangkah ke tahap seleksi karena mengunggah surat keterangan sebagai tenaga honorer di sekretariat dprd mukomuko.
surat itu ditandatangani langsung oleh sekretaris dprd, syahrizal.
baca juga:lelang 14 jabatan eselon ii tunggu juknis
validitas masa kerja dan status kepegawaian ini turut menjadi fokus penelusuran tim kepegawaian pastinya.
“yang bersangkutan bisa lolos administrasi lantaran memiliki surat yang membuktikan ia sebagai honorer di sekretariat dewan, ini juga akan kami telusuri benar tidaknya yang bersangkutan pernah honor di opd tersebut,” jelasnya.
seleksi pppk tahap ii tahun anggaran 2024 sendiri diikuti oleh 1.172 peserta dari kalangan tenaga honorer non-database, untuk memperebutkan 216 formasi tersisa dari total 850 formasi yang tersedia.
bkpsdm menegaskan komitmennya untuk bertindak cepat jika ada pelanggaran yang terdeteksi dari laporan masyarakat.
integritas proses seleksi ditegakkan tanpa kompromi.
“jika memang salah, maka pasti akan kita tegakkan aturan yang mengatur,” tandas niko.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan